Transportasi Umum "BBM untuk Angkutan"

Penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sudah kita pahami bersama. Namun, masihkah pemerintah bekerja keras dan cerdas untuk menyiapkan langkah-langkah perbaikan transportasi umum apabila harga BBM dinaikan entah pekan depan, bulan depan, atau tahun depan?

Hari-hari ini justru seharusnya pemerintah memeras otak dan bekerja total untuk menyiapkan kebijakan terkait dengan subsidi BBM bagi angkutan umum. Ketika keputusan politik menunda kenaikan harga BBM, masih ada peluang dan waktu untuk mengabulkan keinginan pelaku transportasi.

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan  Bermotor di jalan (organda) menginginkan tidak ada kenaikan harga BBM khusus untuk angkutan umum. Soalnya, sebelumnya ada rencana menaikan harga BBM bersubsidi tanpa terkecuali lebih dinilai sebagai upaya lepas dari tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup angkutan umum.

Juga bukan soal sulit atau tidaknya pengawasan kendaraan umum berdagang BBM khusus. Hanya diduga pemerintah tidak mau repot-repot mengawasi. Tidak heran bila uji coba penjulan BBM bagi angkutan umum dengan cip dan radio frequency indentification (RFID) tidak terdengar lagi.

Padahal, penjualan BBM khusus bagi angkutan umum dinilai strategis untuk memperbaiki layanan angkutan umum bagi masyarakat. Hanya angkutan berbadan hukum, misalnya, yang boleh membeli BBM bersubsidi dengan harga khusus ini. Angkutan gelap berpelat hitam diharapkan segera tersingkir.

Pembelian BBM bersubsidi oleh angkutan juga dapat jadi  “pintu masuk”  bagi pemasangan alat pelacak (GPS tracking system).  Alat ini dapat memantau pergerakan kendaraan sehingga meminimalisasi potensi berdagang BBM oleh awak angkutan. Pada masa mendatang, GPS tracking system dapat untuk memberi pelayanan lebih berupa prediksi waktu kedatangan angkutan dengan layar monitor di setiap halte. Hal seperti ini sudah diterapkan pada angkutan umum di negara lain, semisal di singapura.

Setiap halte transjakarta sebenarnya sudah bisa menyampaikan informasi kedatangan bus. Namun, pasti lebih menyenangkan bila informasi dapat dilihat di semua halte. Pemerintahberniat memberi kompensasi BBM Rp 4.8 triliiun bagi transportasi umum apabila harga BBM khusus tetap dinaikan. Langkah ini sebenarnya tak banyak bermanfaat.

Sebaiknya tetap ada BBM khusus untuk angkutan umum bakal ada pelayanan yang lebih baik dari angkutan umum menerapkan tarif yang kompetitif. Tarif yang bisa membuat orang beralih semisal dari sepeda motor.