Pemerintah akan melakukan pengendalian bahan bakar
minyak (BBM) subsidi mulai bulan Mei depan dengan membatasi kendaraan
miliki instansi pemerintah, BUMN dan BUMD untuk tidak membeli Premium,
tapi membeli Pertamax.
"Mulai bulan Mei untuk kami dulu yaitu instansi Pemerintah, BUMN,dan BUMD. Untuk masyarakat masih nanti dikasih waktu 60 hari dari Pepres turun," kata Evita Legowo, dirjen Migas, kepada wartawan di Kementerian ESDM.
Menurut Evita daerah yang belum ada Pertamax masih diberikan Premium sampai ada spenser Pertamax. Jadi untuk Jawa-Bali masih menunggu kesiapan persediaan Pertamax didaerah.
"Mengenai jenis kendaraan yang boleh atau tidak boleh membeli Premium masih dibahas. Tapi yang akan dilakukan pemerintah adalah menurut jenis silinder dari kendaraan. Sampai saat ini belum tahu lagi berapa cc yang boleh membekli," kata Evita.
BPH Migas akan melakukan pengawasan dan pemerintah akaan mengeluarkan dana sebesar 400 miliar untuk pengawasan tersebut.
"Mulai bulan Mei untuk kami dulu yaitu instansi Pemerintah, BUMN,dan BUMD. Untuk masyarakat masih nanti dikasih waktu 60 hari dari Pepres turun," kata Evita Legowo, dirjen Migas, kepada wartawan di Kementerian ESDM.
Menurut Evita daerah yang belum ada Pertamax masih diberikan Premium sampai ada spenser Pertamax. Jadi untuk Jawa-Bali masih menunggu kesiapan persediaan Pertamax didaerah.
"Mengenai jenis kendaraan yang boleh atau tidak boleh membeli Premium masih dibahas. Tapi yang akan dilakukan pemerintah adalah menurut jenis silinder dari kendaraan. Sampai saat ini belum tahu lagi berapa cc yang boleh membekli," kata Evita.
BPH Migas akan melakukan pengawasan dan pemerintah akaan mengeluarkan dana sebesar 400 miliar untuk pengawasan tersebut.
No comments:
Post a Comment