Pertamina Batasi Komsumsi BBM Bersubsidi

Komsumsi akan dijatah, Misalnya 3 liter per hari untuk sepedah motor dan 10-15 liter perhari untuk kendaran roda empat.

PT Pertamina (persero) berencana akan turun tangan langsung membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah yang rawan akan penyelewengan. Pengandalian komsumsi di kalimantan Tengah dan kalimatan elatan akan menjadi proyekuji coba yang dimulai pertengahan juni 2012. Kemudian, berlanju ke wilayah lain. VP Corporate Communication PT Pertamina Mochammad Harun, ketika dihubungi kemarin, mengatakan pemilihan dua wilayah tersebut sebagai lokasi uji coba karena keduanya rawan peyelewengan pengunaan BBM bersubsidi.

Di sisi lain, jumlah kendaran di Kalimantan masih tergolong sedikit ketimbang kota-kota besar lain di tanah Air. Dengan demikian pengendalian diharapkan bisa lebih mudah terlaksana. Dengan mengunakan alat pemantau khusus yang memiliki fungsi serupa radio frequency indetification (RFID), jelas Harun, pihaknya akan memantau dan mendata komsumsi normal harian terhadap setiap kendaran yang ada di wiliyah tersebut, baik yang berupa kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan berat.

Setelah data diperoleh, pihaknya akan menerapkan pemerataan alokasi BBM bersubsidi bagi setiap kendaraan bermotor di wilayah itu.misalnya, dilakukan penjatahan 3 liter untuk kendaraan bermotor per harinya dan 10-15 liter per harinya untuk kendaraan berroda empat.

Adapun bagi kendaraan tambang dan perkebunan, lanjut harun, pertamina akan meminta perusahaan  pemilik untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sendiri. Mereka mendapatkan pasokan BBM dengan harga Non-subsidi. “Misalnya jatah alokasi BBM bersubsidi bagi mobil 10 liter sehari. Jika habis, mereka tidak boleh membeli BBM bersubsidi lagi di hari yang sama. Kalau mendesak, mereka bisa beli yang Non-subsidi.”

Mekanisme uji coba itu, lanjut harun, saat ini tengah dimatangkan dengan badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kepolisian, dan pemerintah daerah setempat. Kalau berhasil, akan kami perluas ke provinsi lain.

Pemerintah Siapkan kebijakan Untuk Pengendalian BBM Subsidi

Pemerintah menyiapkan 5 kebijakan baru untuk menahan laju konsumsi BBM subsidi diantaranya adalah melarang pemakaian BBM subsidi bagi plat merah atau kendaraan dinas.

Menurut Menteri ESDM Jero Wacik pemerintah akan memperbanyak stasion pengisian bahan bakar khusus (SPBU) dengan system acak di seluruh titik di Tanah Air.

Pemerintah juga akan mewajibkan kendaraan pertambangan ddan perkebunan untuk menggunakan BBM nonsubsidi yang pengawasannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah juga akan mempercepat program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) di pulau Jawa dan melarang PT PLN membangun pembangkit listrik bertenaga minyak dan mendorong pengembangan pembangkit yang bersumber pada tenaga air, matahari, panas bumi, dan batubara.

Pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan penghematan penggunaan listrik di gedung gedung pemerintah.

Sementara itu Pertamina akan menguji coba alat kendali konsumsi BBM subsidi mulai Juni 2012. Alt tersebut akan dipakai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang rawan penyelundupan.

VP corporate communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan alat uji coba ini adalah langkah Pertamina untuk membantu pemerintah dalam hal mengurangi penyalah gunaan BBM subsidi.

Untuk itu Pertamina akan mendata jumlah motor dan mobil serta angkutan umum diwilayah Kalimantan Tengah dan Selatan untuk mendata volume konsumsi di wilayah tersebut.

Kalimantan Tengah dan Selatan adalah wilayah pertambangan dan perkebunan yang operasional kendaraan angkut diwilayah tersebut seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.

Sementara itu menurut Menteri Jero Wacik rencana pembatasan untuk BBM subsidi bagi kendaraan pribadi yang menggunakan silinder atau cc kendaraan di tunda karena pelaksanaan nya dianggap rumit

oleh:Muklis Ali

Rencana Pembatasan BBM untuk Mobil Pribadi Dibatalkan

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Jero Wacik menegaskan bahwa pemerintah telah membuang opsi untuk melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM bersubsidi untuk mobil pribadi,diungkapkan Jero saat memberikan Keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/5)

Pemerintah menganggap secara teknis kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi sulit diterapkan. Setelah enam kali pemerintah menyebutkan bakal mengendalikan pembatasan BBM bersubsidi sejak 2010. Konsep yang pertama digulirkan ialah smart card, yaitu pembatasan subsid mobil umum dan mobil pribadi berdasarkan kartu pintar. Lalu muncul konsep pembatasan berdasarkan kapasitas mesin, tahun pembuatan kendaraan, hingga melarang semua kendaraan pribadi mengonsumsi premium. Terakhir, pemerintah melibatkan tim dari tiga universitas untuk mengkaj pembatasan BBM. Tetapi hasil kajian juga tidak dipakai. Tetapi semua konsep itu nihil dilaksanakan

 

Kali ini, pemerintah memastikan sedang memfinalisasi teknis pengendalian. Rencana pembatasan dilakukan setelah opsi menaikkan harga BBM bersubsidi batal dilakukan. Pemerintah menilai, jika subsidi BBM tidak dibatasi, APBN-P 2012 akan jebol karena lonjakan konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota. Jero mengatakan, pemerintah akan langsung melakukan langkah sporadis, yakni dengan tidak menyuplai BBM bersubsidi di daerah-daerah yang dinilai tidak memerlukan BBM bersubsidi

Oleh karena itu, Pertamina mulai membangun SPBU nonsubsidi. Keberadaan SPBU nonsubsidi di kawasan-kawasan elite dimaksudkan untuk mendorong konsumsi BBM nonsubsidi oleh masyarakat mampu. Yang sudah diluncurkan yakni SPBU nonsubsidi di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Keberadaan SPBU yang khusus menjual Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex di Pondok Indah tersebut akan segera diterapkan di daerah-daerah elite atau kawasan perumahan mewah lain di Jakarta dan sekitarnya. Setelah ini ada tiga lagi, yakni di Fatmawati, Modern Land Tangerang, dan Lippo Cikarang.
Pemerintah mematok kuota konsumsi BBM bersubsidi maksimal 40 juta kiloliter dalam UU APBN-P 2012

Sebuah gagasan baru Presiden SBY Agar Rakyat Hemat Pakai BBM

Untuk menekan konsumsi BBM khususnya yang disubsidi, pemerintah saat ini sedang merumuskan kebijakan penghematan konsumsi BBM yang sedang digodok Kementerian ESDM.

Saat membuka sidang kabinet di kantornya, SBY mengatakan dirinya ingin meningkatkan riset dan pengembangan proyek kendaraan ramah lingkungan dan juga kendaraan berbahan bakar listrik.

"Terlintas dalam pikiran saya, kita ingin terus tingkatkan research and development tapi untuk tujuan-tujuan khusus, reaserch khusus, misalnya harus ada tujuan ekstra di negeri ini, misalnya riset yang berkaitan dengan kendaraan ramah lingkungan atau green car atau electric car," ujar SBY di Istana Presiden RI, Jakarta, Kamis (3/5/2012).

“Karena saat ini terjadi lonjakan jumlah kendaraan di Indonesia, roda empat ataupun roda dua. Jumlah kenaikan kendaraan di Indonesia tiap tahun mencapai jutaan unit,” ujar SBY.

"Hampir pasti penggunaan BBM meningkat tajam. Kalau kita tidak ada usaha yang sangat luar biasa untuk memastikan kendaraan-kendaraan itu makin hemat BBM, maka akan ada kesulitan-kesulitan besar yang kita hadapi," jelas SBY.

Presiden SBY mencoba memperbaiki dari sisi hulu industri otomotif, yaitu pengembangan kendaraan hemat energi. Jadi bukan malah lewat pembatasan atau pengurangan konsumsi BBM subsidi.

"Dari hulunya kendaraan-kendaraan itu sudah sangat hemat dan sangat efisien. Oleh karena itu penelitian dan pengembangan untuk tujuan itu saya pikir perlu kita lakukan, dan nanti kita hitung biayanya, dan bukan siapa, biasanya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha," kata SBY.

BPPT menguji coba Smart Card Pembatasan BBM Subsid

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyiapkan 2-3 bulan ke depan untuk melakukan uji coba pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan Smart Card atau kartu pintar.

"Smart Card sendiri di dalamnya tertanam chip atau contactless smart card seperti yang tertanam didalam e-KTP," seperti diungkapkan oleh Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Hammam Riza, di Kantor BPPT, Rabu (2/5/2012).

Menurut Hammam Riza, pihaknya sudah membuat smart card yang bentuknya hampir menyerupai e-toll card yang dapat menyimpan jatah atau kuota BBM bersubsidi yang terdapat di dalam memorinya.

"Setiap transaksi di SPBU akan dikurangi sesuai jatahnya yang telah ditentukan, artinya setiap bulan kendaraan ada jatah kuota, jika pertengahan bulan habis maka kendaraan tersebut hanya bisa membeli BBM Non Subsidi,"

Menurut Hammam Riza, penerbitan kartu kendali BBM tersebut dengan menggunakan data KTP/e-KTP dan STNK pada setiap pemilik kendaraan. Verifikasi identitas dan penyimpanan data transaksi dilakukan secara teramankan dengan mekanisme pengamanan komunikasi data seperti mekanisme di e-KTP," jelasnya.

Dengan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat smart card ini bisa segera diterapkan dimasyarakat. "Nanti disetiap SPBU akan dilengkapi dengan alat pembaca card kendali nir kontak yang dilengkapi dengan secure access module untuk mengamankan transaksi dan data,"

"Rencananya dalam 2-3 bulan lagi kami akan melakukan uji coba di sekitar 100-1.000 kendaraan dan diperkirakan biayanya mencapai Rp 800 juta untuk percobaan tersebut,"

Syarat ICP belum tercapai BPPT matangkan kartu pengendalian BBM bersubsidi

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam 6 bulan terakhir tercatat baru mencapai US $ 119,09 per barel atau 13,41% lebih tinggi dari asumsi ICP dalam APBN-P 2012 sebesar US $ 105 per barel.

Dengan demikian, penyesuaian harga BBM bersubsidi masih belum akan dilakukan mengingat ambang batas yang disepakati sebesar 15% belum tercapai.

Berdasarkan data kementrian ESDM yang dirilis kemarin, harga Indonesia Crude Price (ICP) pada April mencapai US $ 124,65 per barel. Nilai ini menurun dibandingkan dengan realisasi Maret yang mencapai US $ 128, 14 per barel, tetapi lebih tinggi dari realisasi ICP Januari dan Februari 2012, yakni US $ 115,91 dan US $ 122,17 per barel.

Jika dihitung mundur 6 bulan terakhir, sepanjang November 2011- April 2012, realisasi ICP masih di bawah 15%. Untuk dapat menyesuaikan harga BBM, syarat rata-rata realisasi ICP 15% di atas asumsi APBN-P 2012 dalam 6 bulan terakhir harus terpenuhi.

Tim harga minyak Indonesia mengemukakan penurunan harga minyak mentah tersebut sejalan dengan kondisi harga minyak mentah dunia di pasar internasional meredanya ketegangan di Timur Tengah, produksi minyak mentah Arab Saudi yang terus meningkat, dan melemahnya perekonomian dunia.

Rofyanto Kurniawan, kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, menuturkan rata-rata ICP Desember 2011-April 2012 sekitar US $ 120 per barel atau deviasi 14,3%. “Jika Mei US $ 120 per barel dan Juni US $ 120 per barel juga, berarti deviasi januari- juni 2012 lebih dari 15 %, Atau kalau ICP Mei US $ 124 per barel, berarti  threshold tercapai,”

Tanpa penyesuaian harga BBM bersubsidi mulai bulan ini, BKF memperkirakan adanya pembengkakan subsidi sebesar Rp 4,5 triliun – Rp 5,5 triliun per bulan mulai bulan ini.

Mentri Kordinator Prekonomian Hatta Rajasa pakan lalu mengatakan apabila BBM bersubsidi tidak dinaikan pada bulan Juni, subsidi BBM diperkirakan Rp 200,3 triliun. Apabila kenaikan BBM diberlakukan per Juli, subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp 67,6 triliun dibandingkan pagu APBN-P 2012 Rp 137,38 triliun.

Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang mematangkan pengunaan kartu pengendalian BBM bersubsidi yang akan diujicobakan pada angkutan umum di Jabodetabek pada 3 bulan mendatang.

Direktur (BPPT) bidang informasi dan komunikasi, mengatakan bahwa kartu pengendalian itu akan berupa kartu yang disertakan Chip, layaknya kartu tol dan biaya untuk ujicoba tersebut sekitar Rp 800 juta untuk 1000 angkutan umum. Dalam kartu pengendali itu akan terdapat data identitas pemilik kendaraan, jatah BBM besubsidi, data kendaraan, masa berlaku dan data terkait lainnya. Ke depanya nanti mobil dinas, mobil pribadi dan taksi eksekutif akan diwajibkan memakai BBM non subsidi. Oleh sebab itu, pengendalian hanya akan dilakukan pada angkutan umum. Dan pengendalian BBM bersubsidi, satu dengan pembatasan pemakaian serata bahan bakar apa yang digunakan, jika tidak ada kenaikan harga pada BBM bersubsidi.

Konsumsi BBM subsidi Diatas quota 4 Bulan Terakhir

Realisasi penyaluran BBM bersubsidi oleh PT Pertamina secara nasional dalam 4 bulan pertama telah mencapai 14,1 juta KL atau 107,4% terhadap kuota pada periode berjalan yang ditetapkan sebesar 13,2 juta KL.

Realisasi penyaluran BBM bersubsidi oleh PT Pertamina secara nasional dalam 4 bulan pertama telah mencapai 14,1 juta KL atau 107,4 % terhadap kuota pada priode berjalan yang ditetapkan sebesar 13,2 juta KL.

Berdasarkan data penyaluran BBM PSO oleh Pertamina per 30 April 2012, realisasi penyaluran Premium telah menyentuh angka 8,9 juta KL atau 110% dari kuota yang ditetapkan, yaitu sebesar 8,1 juta KL. Adapun, realisasi penyaluran Solar pada periode yang sama mencapai 4,9 juta KL atau 107% dari kuota Pertamina dalam APBN-P 2012 pada periode berjalan sebesar 4,6 juta KL.

Namun realisasi penyaluran Kerosene justru terus mengalami penurunan seiring dengan pelaksanaan program konversi pemakaian Kerosene masyarakat ke LPG. Realisasi penyaluran Kerosene mencapai 410 ribu KL atau 73,1% terhadap kuota.

"Jika diakumulasikan, total penyaluran BBM PSO yang menjadi tanggung jawab Pertamina sesuai dengan APBN-P 2012 hingga 30 April telah mencapai 14,1 juta KL atau 107,4% dari kuota yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama tahun lalu, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan di atas 10%," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun.

Berdasarkan daerah penyalurannya, dari 33 provinsi di Tanah Air, 23 provinsi di antaranya telah mengalami kelebihan kuota dengan rata-rata realisasi penyaluran 107%. 

Di daerah-daerah yang memiliki kuota BBM PSO terbesar, meliputi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur realisasi penyalurannya rata-rata 113,2% terhadap kuota. DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami kelebihan penyaluran paling besar, yaitu masing-masing 128% dan 116%.

"Kelebihan penyaluran di kedua daerah ini terutama dipicu oleh penyaluran Premium. Penyaluran Premium di DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing mencapai 136% dan 119% terhadap kuota."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Beyondenergynews.com/mediaonline 

Inflasi April Tinggi, menanti kebijakan Pembatasan BBM

Badan pusat statistik melaporkan angka inflasi April 2012 mencapai 0,21 persen. Angka tertinggi untuk bulan yang sama sejak 2009. Hasil perolehan BPS, inflasi 2009 hanya sebesar 0,31 persen (deflasi), inflasi 2010 sebesar 0,15 persen, dan inflasi 2011 sebesar -0,31 persen (deflasi).

Kepala BPS Suryamin menyebutkan, kenaikan inflasi disebabkan oleh tarik ulur kebijakan pengendalian harga bahan bakar minyak bersubsidi.  “Dampak psikologis itu masih ada”. Direktur Statistik barang dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan, pedagang mempersiapkan stok barang yang banyak untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Setidaknya ada enam komoditi yang mengerek inflasi pada April 2012. Antara lain bawang putih/merah dan gula pasir. Kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya pasokan barang dipasar.

Sekretaris komite Ekonomi Nasional Aviliani menjelaskan Komite merekomendasikan agar pemerintah tidak menaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Rekomendasi ini ditujukan untuk memberikan kepastian mengenai harga BBM kepada masyarakat maupun  kepada investor, sekaligus untuk menghidari aksi spekulasi. “kami melihat keputusan sidang paripurna DPR memberikan ketidakpastian, investor mempertanyakan , masyarkat sehingga fluktuasi harga tidak terelakan.

Untuk mengembalikan harga, Komite Ekonomi merekomendasikan agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikan, tapi BBM bersubsidi dibatasi. Dengan adanya hal tersebut merupakan kepastian bagi para investor untuk merumuskan aneka biaya. Sebaliknya, dengan terus dibayangi ketidak kepastian pada kebijakan mana yang akan diambil oleh pemerintah, inflasi akan tetap tinggi walau harga BBM belum dinaikan.                                        

Ini Dia 4 Aturan Hemat BBM & Listrik yang Siap Dikeluarkan SBY

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan empat aturan penghematan BBM subsidi dan listrik yang segera diumumkan Presiden SBY. Apa saja?

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, dari empat aturan penghematan tersebut yang paling rumit pengkajiannya adalah pembatasan konsumsi BBM subsidi dengan cara melarang mobil cc tertentu untuk membeli BBM subsidi.

"Dari keempat aturan yang disiapkan, tiga sudah selesai dan masih ada satu yang masih dibahas ulang, yaitu urusan cc," kata Jero dikutip dari situs Kementerian ESDM, Selasa (1/5/2012).

Adapun empat aturan penghematan yang akan dikeluarkan adalah:

1. Kendaraan pemerintah tidak boleh lagi menggunakan BBM premium
2. Penghematan penggunaan listrik di seluruh kantor dan perumahan yang dipelopori oleh kantor pemerintahan
3. Konversi BBM ke BBG
4. Pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk mobil dengan cc tertentu

Menurut Jero Wacik, pembahasan aturan mengenai pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil cc tertentu masih dikaji lagi, karena kontrol di lapangan akan sangat sulit.
"Pemerintah akan membuat aturan yang mudah diimplementasikan terlebih dahulu," ujarnya.

Dikatakan Jero yang paling penting adalah tiga aturan pertama yang telah siap akan dijalankan terlebih dahulu dan dimulai di instansi pemerintahan. "Yang tiga jalan dulu, yang satu kami cari cara yang paling mudah kontrolnya," ujarnya.

Menurut Jero Wacik, keempat aturan ini akan segera dijalankan setelah Presiden mengumumkan kepada publik secara langsung.

sumber:detik finance

Antrean SPBU Sampai 1 Km, Politisi yang Tolak BBM Naik Harus Tanggung Jawab!

Di beberapa daerah, antrean SPBU mengular sampai 1 km. Pertamina tidak bisa disalahkan karena menjaga kuota BBM subsidi tidak bobol. Politisi yang tolak BBM naik yang harus tanggung jawab.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio kepada detikFinance, Selasa (1/4/2012).

"Saya mendukung upaya Pertamina untuk memperketat penyaluran BBM subsidi. Kalau dilepas begitu saja maka jatah BBM subsidi bakal kurang dan Pertamina yang disalahkan," kata Agus. "Jatah BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) itu nggak cukup tahun ini, apalagi DPR tolak menaikkan harga BBM."

Apalagi pihak Pertamina mengatakan, karena rencana kenaikan harga BBM subsidi yang didengungkan akan dilakuakn 1 April 2012 dan pembatasan BBM yang didengungkan terjadi 1 Mei 2012, terjadi aksi spekulasi dan penimbunan BBM subsidi di daerah, meski rencana itu batal. Belum lagi, di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, BBM subsidi habis diminum oleh truk-truk perusahaan tambang yang diduga dimiliki oleh 'orang kuat'.

"Jadi saya lebih setuju harga BBM naik! Karena antrean di daerah akibat kenaikan BBM batal. Saya minta pertanggungjawaban politisi yang berkoar demi rakyat menolak BBM naik. Politisi dari 3 partai yang menolak BBM naik harus bertanggung jawab, bagaimana yang harus dilakukan," tutur Agus.

Keputusan dari DPR yang menolak harga BBM naik menurut Agus membuat kacau. Konsumsi BBM subsidi menjadi makin tak terkendali karena banyak spekulasi. "Sekarang kalau konsumsi BBM tidak ditahan, maka akan bobol. Apalagi biasanya di daerah-daerah industri tambang, perkebunan, dan industri pasti suplai BBM kurang, karena truk-truk dan mobil operasional industri itu minum BBM subsidi," kata Agus.

Sebelumnya, Kepala Humas FRM Region VII Pertamina Rosinah Nurdin mengatakan, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran bensin premium dengan memperketat stok penyaluran sesuai kuota per kabupaten untuk per bulan dan per hari. Ini yang menyebabkan antrean panjang di beberapa SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Langkah itu dilakukan karena selama triwulan I-2012 terjadi lonjakan konsumsi sebesar 23% di atas kuota karena rush buying dan aksi spekulatif akibat rencana kenaikan harga BBM pada 1 April dan pembatasan BBM subsidi 1 Mei," kata Rosinah.

sumber: detik finance

Pembatasan BBM Diumumkan Pertengahan Mei

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum bisa diterapkan 1 Mei 2012. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi untuk membuat kebijakan itu mudah diimplementasikan. Pengumuman resmi atas kebijakan itu baru akan dilakukan pemerintah pertengahan Mei tahun ini.

"Kebijakan pengaturan BBM bersubsidi perlu persiapan dan sosialisasi yang memadai agar masyarakat tidak panik. Mudah-mudahan Mei nanti konsep kebijakan sudah selesai dan sudah matang. Pemerintah akan mengumumkannya pada pertengahan Mei 2012," ujar dia di Surabaya, Minggu (29/4).

Hatta mengungkapkan, sejumlah opsi pembatasan yang masih dikaji di antaranya pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah, mobil pribadi dengan kapasitas silinder mesin mobil (cylinder capacity/cc) di atas 1500 cc, dan pengaturan penjualan BBM bersubsidi di kawasan atau daerah elite. Pemerintah akan mencari opsi yang memiliki mudharat kecil bagi masyarakat.

Menurut Hatta, pemerintah sangat serius untuk menyiapkan kebijakan tersebut dalam upaya menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter (KL) meski kebijakan itu nantinya bisa menimbulkan kontroversi dan di masyarakat.

"Pengendalian BBM bersubsidi belum juga diputuskan karena tidak mudah bagi pemerintah bicara soal BBM. Acapkali kalau kami bicarakan pure ekonomi, masih dianggap bicara politik," kata dia.

_________________________________________________________________________________
Sumber : http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/270526/0/Pembatasan-BBM-Diumumkan-Pertengahan-Mei

Risiko Politik Liberalisasi Harga BBM

Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat. Pihak yang setuju menyatakan pembatasan harus segera dilakukan. Kalau tidak, konsumsi BBM bersubsidi akan terus meningkat dan semakin memberatkan APBN. 

Terlebih lagi yang menyedot BBM bersubsidi adalah pemilik mobil bermesin di atas 1.500 cc, dan membutuhkan BBM dalam jumlah banyak. Terutama pada saat harga BBM non-subsidi jenis Pertamax harganya mencapai Rp 10.000 lebih/liter.

Sementara itu pihak yang menolak mengatakan, langkah pembatasan tersebut sulit diaplikasikan di lapangan. Justru akan berisiko menimbulkan masalah baru.
Tentu akan menimbulkan ketegangan dengan petugas SPBU dan mengundang pertanyaan, apakah pantas seorang yang memiliki mobil tua namun bermesin di atas 1.500 cc, harus membeli BBM dengan harga mengikuti pasar.

Bila pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan itu dengan ketat dan tegas, diprediksi akan ada kelompok di masyarakat yang ingin tetap bisa membeli Premium dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), maka akan terjadi ‘pasar gelap Premium’. Dengan kondisi pengawasan dan penindakan yang masih lemah, hal tersebut sulit diberantas.

Diperkirakan pembatasan BBM bersubsidi hanya akan berjalan mulus pada kendaraan milik pemerintah karena pembelian BBM non-subsidi dibiayai oleh uang negara.
Lalu bagaimana dengan nasib BBM bersubsidi? Dengan adanya izin dari DPR RI yang diputuskan pada sidang  pada akhir Maret 2012, pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi apabila harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai rata-rata 120,75 dolar AS/ barrel dalam enam bulan.

Langkah pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi atau dengan kata lain menggiring rakyat membeli BBM harga pasar, serta menaikkan harga BBM bersubsidi, mempunyai risiko politik.
Liberalisasi harga BBM dan BBG dengan cara menyerahkan harga pada mekanisme persaingan usaha, ditolak MK karena dapat mengancam hak rakyat atas harga BBM yang terjangkau.
Ironisnya, putusan MK itu dilangkahi pemerintah dengan menerbitkan Perpres No 55/2005 tentang Harga Jual BBM dan menjadikan Mids Oli Platts Singapore (MOPS) sebagai patokan penentuan harga.

Padahal, MOPS adalah urat nadi liberalisme harga BBM. Di sisi lain DPR telah memutuskan penambahan ayat 6A pada Pasal 7 UU APBN Perubahan 2012. Kenaikan harga BBM bersubsidi dalam ayat tersebut ditentukan oleh ICP. Namun yang juga perlu diketahui adalah ICP itu sendiri adalah harga minyak mentah di Indonesia yang mencerminkan harga di pasar dunia. Dengan demikian secara prinsip pemerintah telah menentang keputusan MK yang membatalkan 3 Pasal UU Migas. Seharusnya pemerintah mulai mengakhiri kebijakan dari BBM ke BBM, dan memulai konversi dari BBM ke BBG.

______________________________________________________________________________
Sumber : Suara Merdeka.com
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/30/184933/Risiko-Politik-Liberalisasi-Harga-BBM

Pembatasan BBM Batal, Konsumsi Diperketat

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah ditundanya program pembatasan untuk kendaraan pribadi. "Premium akan terbatas. Jika jatah Premium habis di satu daerah, maka tidak akan ditambah. Konsumen harus ganti konsumsi ke BBM nonsubsidi," kata Wakil Kepala BPH Migas Fahmi Harsandono Minggu 29 April 2012.

Sampai saat ini BPH Migas masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait dengan program pembatasan yang akan diberlakukan. Sebab, kata Fahmi, jika tak dikendalikan, konsumsi bahan bakar bersubsidi tahun ini bakal tembus 44 juta kiloliter dari kuota 40 juta kiloliter.

Menurut Fahmi, selama tiga bulan pertama 2012, konsumsi sudah menembus 12 persen dari kuota. Jika tak dikendalikan, diperkirakan BBM bersubsidi bakal habis pada September mendatang. “Agar mencukupi, kami membatasi alokasi tak boleh melewati 3,2 juta kiloliter,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Namun rencana ini kembali ditunda karena belum ada kesepakatan untuk jenis kendaraan yang dibatasi. Akibatnya, kuota bahan bakar bersubsidi bakal diperketat agar bisa memenuhi kuota 40 juta kiloliter sampai akhir tahun.

Untuk mendukung program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah mengucurkan Rp 400 miliar kepada BPH Migas untuk melakukan pengawasan. “Tapi dana itu belum kami pergunakan,” kata Fahmi. Untuk mendukung penghematan bahan bakar, pihaknya mengimbau agar kendaraan dinas menggunakan bahan bakar nonsubsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo menyatakan program pembatasan tak dibatalkan. "Hanya masih didalami. Target awalnya adalah untuk mobil dinas," ujarnya.

Namun Evita, sebagai pejabat teknis yang bertanggung jawab atas program ini, tak bisa memberi kepastian kapan kebijakan itu diterapkan. Menurut dia, pengendalian konsumsi harus dilakukan karena usul kenaikan harga tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

_________________________________________________________________________________

Sumber : Tempo.co

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/092400553/Pembatasan-BBM-Batal-Konsumsi-Diperketat

SPBU Non Subsidi Hadir di Jakarta

Menjawab kebutuhan akan BBM non subsidi, dan seiring dengan rencan program pembatasan penggunaan BBM subsidi oleh pemerintah, PT Pertamina (Persero) hari ini Jum'at (27/4/2012) melakukan soft launching SPBU yang khusus memasarkan produk BBM non subsidi di kawasan elite Jakarta atau tepatnya di jalan Arteri Pondoh Indah, Jakarta Selatan.

Pembentukan SPBU khusus non subsidi ini adalah sebagai bentuk wujud nyata apa yang sering disampaikan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebagai sang empu pemegang saham Pertamina.Soft launching SPBU tersebut dilakukan oleh Direktur Marketing dan Trading Pertamina, Hanung Budya Yuktyana.

SPBU berkode COCO 31.12204 Pondoh Indah yang pertama ini khusus menyediakan BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex.Berikut harga BBM non subsidi yang dijual di SPBU COCO 31.12204, Pertamax Plus ron 95 Rp 10.350 per liter, Pertamax Ron 92 Rp 9.950 per liter dan Pertamina Dex Rp 10.500 per liter. SPBU tersebut beroperasional selama 24 jam

Tanpa Pembatasan, BBM Subsidi Habis Oktober

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi bakal habis pada Oktober mendatang. Perkiraan ini didasarkan pada realisasi konsumsi bahan bakar yang melebihi kuota setiap bulannya.

Sampai bulan lalu, realisasi konsumsi bahan bakar bersubsidi mencapai 15,5 persen dari kuota. “Totalnya sebanyak 10,7 juta kiloliter,” ujar Wakil Kepala BPH Migas Fahmi Harsandono rabu 25 April 2012 kemarin.

Jumlah itu meliputi konsumsi Januari sebanyak 3,53 juta kiloliter, Februari mencapai 3,4 juta kiloliter, dan Maret sebanyak 3,7 juta kiloliter. Menurut Fahmi, jika tak dikendalikan, kuota bahan bakar bersubsidi yang tersisa 29,3 juta kiloliter bakal habis pada Oktober mendatang. Tahun ini pemerintah mengalokasikan kuota bahan bakar bersubsidi sebanyak 40 juta kiloliter.

Untuk menekan lonjakan konsumsi, kata dia, pemerintah harus menekan kuota per bulan menjadi 3,2 juta kiloliter. “Dampaknya, akan terjadi kelangkaan bahan bakar di masyarakat,” kata Fahmi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah masih mencari waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar. “Akan diumumkan, tapi tunggu saat yang tepat," ujarnya Rabu 25 April 2012 kemarin. Pemerintah, kata dia, akan menjaga kuota bahan bakar bersubsidi sesuai dengan postur anggaran.

Untuk mengendalikan konsumsi, kata Hatta, ada dua strategi yang semula disiapkan pemerintah, yakni pembatasan penggunaan atau menaikkan harga. Opsi kedua jelas terbentur keputusan politik, sehingga pemerintah harus memutar otak memaksimalkan opsi pertama agar kebijakannya efektif.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat. Dia memastikan pembatasan akan dilakukan berdasarkan kapasitas mesin mobil. “Untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas.”

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Sudirman Maman Rusdi, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan jelas dari pemerintah soal pemberlakuan pembatasan bahan bakar. Dia meminta pemerintah segera memberi penjelasan soal kebijakan ini.


____________________________________________________________________________
Sumber : Tempo.co
http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/087399824/Tanpa-Pembatasan-BBM-Subsidi-Habis-Oktober

Presiden SBY: Pengendalian BBM Mulai Bulan Mei

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan pidato untuk penghematan serta pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dimulai pada bulan Mei karena tidak jadinya kenaikan harga BBM subsidi.

Dalam sambutan pembukaan Musawarah Perencanaan Pembangungan (Musrembang) di Jakarta, Presiden mengatakan dalam ketetapan APBN-P tahun 2012 bersama DPR terdapat masalah baru bagi pemerintah karena tidak jadinya kenaikan harga BBM subsidi yang sebelumnya diusulkan kenaikan Rp 1,500 per liter.

"Dalam bahasa yang lain hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru. Tapi kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Kita tahu ada persoalan, ada mismatch mari kita carikan solusinya," kata Presiden SBY.

Menurut SBY APBN-P itu didalamnya ada asumsi, penerimaan dan pendapatan, subsidi, devisit, itu disetujui, ketok palu. Tetapi yang nomor dua kenaikan bbm itu bisa diputuskan tidak naik tahun ini, apa yang terjadi tidak klop.

Untuk itu pemerintah akan melakukan kebijakan penghematan dan akan dituangkan dalam rencana aksi yang akan dimulai bulan Mei.

"Dengan harga BBM yang tetap sekarang ini Rp 4.500 untuk premium, dan kitia diamkan saja. Maka subsidi bbm dan listrik akan melonjak tajam," kata SBY.

Defisit anggaran juga bisa membengkak diatas 3% kalau tidak ada usaha usaha penghematan, dan pemerintah akan mencari utang baru.

"Jadi masalah utamanya, jika masalah APBN 2012 kita biarkan saja, maka subsidi jebol dan APBN tidak aman. Oleh karena itu kita memerlukan solusi. Kita harus mengurangi secara signifikan penggunaan BBM. Kita harus tingkatkan penerimaan dan pendapatan negara. Saya melihat masih ada yang perlu kita optimalkan," kata SBY.

"Kita semua jajaran pemerintahan dan pemda juga harus melakukan penghematan atas pengeluaran dan pembiayaan di wilyahnya masing2. Ketiga inilah yang saya harus tekankan untuk amankan APBN dan fiskal kita," kata SBY.

Menurut SBY penghematan volume BBM bersubsidi harus dilakukan secara signifikan. Akan ada gerakan penghematan dalam waktu kedepan atau ada pengedalian dan ini sedang kita matangkan, dan ada pengalihan BBM ke BBG.

Pembatasan BBM Percuma

Pemerintah dimungkinkan untuk membatasi bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, pengawasannya harus dapat dijamin sehingga volume BBM dapat terkontrol dengan baik. Jika tidak, pembatasan BBM bersubsidi itu percuma dilaksanakan.

”Partai Golkar menolak jika pembatasan dilakukan dengan melarang mobil berkapasitas di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi,” kata anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, di Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Pemerintah belum memutuskan akan membatasi BBM bersubsidi, yaitu bensin dan solar. Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, masih mendalami pembatasan BBM bersubsidi. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan melarang penggunaan bensin untuk mobil pribadi 1.500 cc ke atas lewat sistem stiker (Kompas, 25/4/2012).

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, semalam, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dijadwalkan mengumumkan kebijakan BBM, Kamis ini. Namun, Presiden dijadwalkan memberi pengarahan soal kebijakan BBM di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Satya Yudha meragukan efektivitas pemerintah melarang kendaraan di atas 1.500 cc mengonsumsi BBM bersubsidi. Stiker yang akan ditempel di kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi akan mudah ditiru. ”Masalah juga akan muncul dalam pengawasan di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum),” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, mengemukakan, untuk melarang kendaraan di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi dibutuhkan persiapan selama tiga bulan bagi PT Pertamina dan enam bulan bagi SPBU. ”Dengan demikian, jika kebijakan itu diputuskan pada bulan ini, baru dapat dilaksanakan sepenuhnya Oktober 2012, yang artinya ketika APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2012 hampir selesai,” ujar Dolfie.

Mengenai solusi menaikkan harga BBM, menurut Satya Yudha, Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN Perubahan (APBN-P) 2012 belum bisa dilaksanakan. Pasal itu mengatur kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu karena harga minyak mentah Indonesia belum mencapai 15 persen di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) 105 dollar AS per barrel dalam APBN-P 2012. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah itu juga harus berlangsung selama enam bulan terakhir.

Selama pasal itu belum bisa dilaksanakan, pemerintah dapat menggunakan penjelasan Pasal 7 Ayat (4) UU APBN-P 2012 yang memungkinkan pemerintah bisa mengendalikan BBM bersubsidi secara bertahap.

Satya Yudha mengingatkan agar cara pengendalian yang digunakan fokus pada pengendalian volume yang tertib. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pengendali dengan teknologi radio frequency identification atau kartu pintar yang bisa mengidentifikasi mobil yang layak disubsidi dengan penggunaan BBM bersubsidi per hari dan per volume yang dijatahkan.

”Apabila sistem yang digunakan tidak bisa menjamin terkontrolnya volume, arti pembatasan menjadi percuma. Sistem stiker pasti tidak efektif karena lemahnya pengawasan terkait volume dan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Satya Yudha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembatasan BBM yang hanya ditujukan untuk kalangan tertentu berimplikasi luas terhadap kinerja perusahaan. ”Disparitas harga antara Premium dan Pertamax perlu dicermati karena akan memunculkan berbagai ekses di lapangan,” kata Hariyadi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita H Legowo di Bontang, Kalimantan Timur, menyatakan, pemerintah masih mendalami rencana pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas.

Kalau sudah selesai dibahas, kata Evita, program pembatasan BBM bersubsidi itu akan diumumkan pemerintah.

 

Bahan bakar gas

Solusi lain ditawarkan Fraksi PDI-P. Dolfie mengingatkan, pemerintah memiliki anggaran Rp 2 triliun untuk konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). Biaya pembuatan instalasi BBG di SPBU yang aktif hanya sebesar Rp 2 miliar. Dengan demikian, anggaran Rp 2 triliun itu dapat dipakai untuk membuat instalasi BBG di 1.000 SPBU.

”Mengapa pemerintah tidak konsisten ke gagasan awal, yaitu mendorong konversi ke BBG? Jika konversi ini tidak dilakukan, masalah BBM bersubsidi akan terus menjadi masalah,” papar Dolfie.

Tahun ini, menurut dia, pemerintah seharusnya fokus melakukan konversi dari BBM ke BBG. Pada saat yang sama, pengendalian BBM bersubsidi dapat dimulai dengan memperketat pengawasan konsumsi BBM untuk industri dan mencegah penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri. Dengan demikian, konversi ke BBG dapat dimulai hingga secara perlahan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikurangi.

Pengamat perminyakan Kurtubi juga menyatakan, untuk mengurangi subsidi BBM dan lebih menyehatkan BBM, pemerintah sebaiknya menggunakan instrumen kebijakan energi yang benar. Caranya, mengurangi pemakaian BBM dengan diversifikasi ke BBG yang dipercepat dan dengan kebijakan harga. ”Jadi, bukan dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, pemerintah telah siap melaksanakan konversi BBM ke gas. Saat ini rencana konversi BBM ke BBG sedang difinalkan antar-kementerian untuk pengaturan persyaratan bagi standar teknis alat perangkat konversi.

”Bengkel umum yang berjumlah 12 buah dan telah mempunyai pengalaman dalam pemasangan converter kit (alat pengonversi) pada program yang lalu sudah siap mendukung,” kata Hidayat.

 Sumber : Kompas

Pembatasan BBM Bersubsidi Untungkan SPBU Asing?

Rencanan pemerintah untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menguntungkan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing. Hal itu disampaikan. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam diskusi bertajuk "BBM Bikin Galau" di Jakarta, Sabtu (21/4/2012).

"SPBU asing akan sangat diuntungkan, konsumen akan berpindah ke SPBU asing, Pertamina kemudian kalah sama asing," kata Tulus.

Ia mengatakan, pihak asing akan diuntungkan karena mereka lebih siap menyediakan BBM non subsidi seperti Pertamax. Sedangkan Pertamina, katanya, pasokan Pertamax-nya masih sedikit.

"Pasokan Pertamax Pertamina masing minim. Kami telah diskusi dengan konsumen dan mereka cenderung mengancam pindah ke SPBU asing jika BBM bersubsidi dibatasi," kata Tulus.

Seperti diketahui, Pertamax merupakan jenis BBM nonsubsidi. Jika pembatasan diterapkan, kendaraan dengan kriteria tertentu diharuskan menggunakan Pertamax.

Hal berbeda disampaikan pengamat ekonomi, Ikhsan Modjo yang juga Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat. Ia mengatakan, sebaiknya masalah pembatasan BBM bersubsidi ini tidak ditarik ke arah kepentingan asing atau bukan. Menurutnya, yang terpenting adalah konsumen mendapatkan barang yang terbaik, entah itu dari SPBU lokal ataupun asing.

"Justru ini akan memaksa SPBU-SPBU untuk lebih bersaing, bagaimana konsumen bisa lebih sejahtera," kata Ikhsan.

Lagipula, lanjut Ikhsan, sebagian besar SPBU asing yang beroperasi di Indonesia menggunakan bahan baku Pertamax dari Pertamina. "SPBU asing cuma Shell yang impor dari Singapura. Total, Petronas, dari Pertamina semua, mereka hanya mengolah, mencampur, hingga jadi Pertamax," ujarnya.

Pemerintah berencana mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Pembatasan dimulai pada Mei nanti dengan melarang pemakaian BBM bersubsidi baik bagi semua mobil dinas instansi pemerintah maupun mobil operasional badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Untuk tahap awal, pelarangan hanya berlaku di Jabodetabek. Sementara untuk mobil pelat hitam, pembatasan berlaku sekitar Juli nanti. 

Sumber  : Kompas

Minyak Dunia Merosot Melegakan Pemerintah

Harga minyak turun pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para pedagang cemas atas melemahnya data ekonomi di China dan Amerika Serikat, namun untuk Indonesia hal tersebut sangat melegakan.

Harga minyak tinggi tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia karena sangat membebani anggaran Negara yang harus mengeluarkan biaya besar untuk subsidi bakar minyak (BBM).

Harga minyak dunia juga tertekan, di tengah bangkit kembalinya kekhawatiran atas krisis utang zona euro. Kontrak utama New York, minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei, merosot 1,44 dolar AS menjadi ditutup pada 101,02 dolar AS per barel. Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei jatuh 2,79 dolar AS menjadi 119,88 dolar AS per barel di London.

"Minyak mentah jatuh di bawah tekanan aksi jual di pasar yang lebih luas di tengah kekhawatiran baru pertumbuhan (dan) melemahnya angka impor dari China, termasuk sedikit perlambatan untuk pengiriman minyak mentah pada Maret," kata analis VTB Capital, Andrey Kryuchenkov.

Minyak juga terpukul oleh "data pembayaran gaji non pertanian AS yang mengecewakan dan kekhawatiran terhadap Cina dan zona euro," tambahnya.

Pasar juga terhempas oleh kekhawatiran atas meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah zona euro, yang mencerminkan keprihatinan mendalam atas krisis utang yang sedang berlangsung di kawasan itu.

Departemen Tenaga Kerja AS, Jumat, melaporkan bahwa ekonomi Amerika hanya menciptakan 120 ribu pekerjaan pada Maret, jauh di bawah perkiraan sebesar 200 ribu pekerjaan.

"Data penggajian non-pertanian AS yang lemah pada Jumat, juga telah menekan harga, karena menimbulkan keraguan atas kekuatan dari pemulihan AS," tambah analis David Morrison dari grup perdagangan GFT.

Angka perdagangan Cina yang bervariasi pada Selasa meningkatkan kekhawatiran tentang ekonomi nomor dua dunia, yang juga merupakan konsumen energi terbesar.

Cina mengatakan, pihaknya mencatat surplus perdagangan sebesar 5,35 miliar dolar AS untuk Maret, membalikkan defisit perdagangan 31,4 miliar dolar AS untuk Februari.

Namun, pihaknya juga mengatakan ekspor naik relatif lemah 8,9 persen, sementara impor naik hanya 5,3 persen, menunjukkan konsumsi domestik di negara 1,3 miliar orang itu lesu.

Harga minyak naik secara singkat dalam transaksi di Asia pada awal perdagangan Selasa, didukung kekhawatiran tentang kemungkinan gangguan terhadap pasokan Timur Tengah, kata para analis.

Produsen minyak mentah utama Iran pada Senin menegaskan, pihaknya akan mengadakan pembicaraan dengan kekuatan dunia di Istanbul pada Sabtu tentang program nuklir kontroversial Teheran.

Iran terakhir mengadakan pembicaraan dengan kekuatan yang disebut P5+1 - Inggris, Cina, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat ditambah Jerman - pada Januari 2011 tetapi dengan tanpa hasil.

Pemeritah Keluarkan 5 Trilliun Untuk Tambahan Subsidi BBM Tiap Bulan

Pemerintah mengeluarkan sekitar Rp 5 triliun untuk menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) setiap bulan, karena tidak jadinya kenaika harga BBM subsidi, demikian Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan kepada wartawan hari Selasa (24/04/2012) malam di istana.

Seperti diketahui Dewan Perwakilan Rakyat telah menolak kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 per liter dan hanya menyetujui kenaikan harga apabila harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada 15 % diatas harga asumsi sebesar $105 per barrel.

"Kita ada simulasinya.dan iya memang setiap bulan tertunda bisa membuat RP 5 triliun tambahan subsidi itu akan terjadi. Itu tambahan subsidy yang harus kita siapkan karena tidak adanya peyesuaian harga," kata Agus.


Menurut Agus Pemerintah masih mencari formula untuk pengendalian konsumsi BBM dan Pemerintah terus berusaha agar volume BBM bersubsi tidak melampuau quota terlalu jauh tahun ini.

Pemerintah dan DPR telah memutuskan volume BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter (KL) tahun 2012, dibawah tahun 2011 yang sebesar 41 juta KL.

Pemerintah juga telah menentukan besaran subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun tahun 2012, jauh dibawah subsid tahun 2011 sebesar Rp 164.7 trilliun.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, besaran subsidi energy bisa meningkat menjadi Rp 340 trilliun untuk subsidi BBM dan Listrik pada tahun 2012 kalau tidak ada pengendalian konsumsi.

Namun dalam sidang cabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Selasa telah terjadi perdebatan mengenai bagaimana menentukan formula pembatasan BBM subsidi tersebut.

"Kami masih mendalami mengenai pengendalian BBM subsidi," kata Hatta kepada wartawan sesudah sidang cabinet.