Di beberapa daerah, antrean SPBU mengular sampai 1 km. Pertamina tidak
bisa disalahkan karena menjaga kuota BBM subsidi tidak bobol. Politisi
yang tolak BBM naik yang harus tanggung jawab.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio kepada detikFinance, Selasa (1/4/2012).
"Saya mendukung upaya Pertamina untuk memperketat penyaluran BBM subsidi. Kalau dilepas begitu saja maka jatah BBM subsidi bakal kurang dan Pertamina yang disalahkan," kata Agus. "Jatah BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) itu nggak cukup tahun ini, apalagi DPR tolak menaikkan harga BBM."
Apalagi pihak Pertamina mengatakan, karena rencana kenaikan harga BBM subsidi yang didengungkan akan dilakuakn 1 April 2012 dan pembatasan BBM yang didengungkan terjadi 1 Mei 2012, terjadi aksi spekulasi dan penimbunan BBM subsidi di daerah, meski rencana itu batal. Belum lagi, di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, BBM subsidi habis diminum oleh truk-truk perusahaan tambang yang diduga dimiliki oleh 'orang kuat'.
"Jadi saya lebih setuju harga BBM naik! Karena antrean di daerah akibat kenaikan BBM batal. Saya minta pertanggungjawaban politisi yang berkoar demi rakyat menolak BBM naik. Politisi dari 3 partai yang menolak BBM naik harus bertanggung jawab, bagaimana yang harus dilakukan," tutur Agus.
Keputusan dari DPR yang menolak harga BBM naik menurut Agus membuat kacau. Konsumsi BBM subsidi menjadi makin tak terkendali karena banyak spekulasi. "Sekarang kalau konsumsi BBM tidak ditahan, maka akan bobol. Apalagi biasanya di daerah-daerah industri tambang, perkebunan, dan industri pasti suplai BBM kurang, karena truk-truk dan mobil operasional industri itu minum BBM subsidi," kata Agus.
Sebelumnya, Kepala Humas FRM Region VII Pertamina Rosinah Nurdin mengatakan, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran bensin premium dengan memperketat stok penyaluran sesuai kuota per kabupaten untuk per bulan dan per hari. Ini yang menyebabkan antrean panjang di beberapa SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Langkah itu dilakukan karena selama triwulan I-2012 terjadi lonjakan konsumsi sebesar 23% di atas kuota karena rush buying dan aksi spekulatif akibat rencana kenaikan harga BBM pada 1 April dan pembatasan BBM subsidi 1 Mei," kata Rosinah.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio kepada detikFinance, Selasa (1/4/2012).
"Saya mendukung upaya Pertamina untuk memperketat penyaluran BBM subsidi. Kalau dilepas begitu saja maka jatah BBM subsidi bakal kurang dan Pertamina yang disalahkan," kata Agus. "Jatah BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) itu nggak cukup tahun ini, apalagi DPR tolak menaikkan harga BBM."
Apalagi pihak Pertamina mengatakan, karena rencana kenaikan harga BBM subsidi yang didengungkan akan dilakuakn 1 April 2012 dan pembatasan BBM yang didengungkan terjadi 1 Mei 2012, terjadi aksi spekulasi dan penimbunan BBM subsidi di daerah, meski rencana itu batal. Belum lagi, di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, BBM subsidi habis diminum oleh truk-truk perusahaan tambang yang diduga dimiliki oleh 'orang kuat'.
"Jadi saya lebih setuju harga BBM naik! Karena antrean di daerah akibat kenaikan BBM batal. Saya minta pertanggungjawaban politisi yang berkoar demi rakyat menolak BBM naik. Politisi dari 3 partai yang menolak BBM naik harus bertanggung jawab, bagaimana yang harus dilakukan," tutur Agus.
Keputusan dari DPR yang menolak harga BBM naik menurut Agus membuat kacau. Konsumsi BBM subsidi menjadi makin tak terkendali karena banyak spekulasi. "Sekarang kalau konsumsi BBM tidak ditahan, maka akan bobol. Apalagi biasanya di daerah-daerah industri tambang, perkebunan, dan industri pasti suplai BBM kurang, karena truk-truk dan mobil operasional industri itu minum BBM subsidi," kata Agus.
Sebelumnya, Kepala Humas FRM Region VII Pertamina Rosinah Nurdin mengatakan, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran bensin premium dengan memperketat stok penyaluran sesuai kuota per kabupaten untuk per bulan dan per hari. Ini yang menyebabkan antrean panjang di beberapa SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Langkah itu dilakukan karena selama triwulan I-2012 terjadi lonjakan konsumsi sebesar 23% di atas kuota karena rush buying dan aksi spekulatif akibat rencana kenaikan harga BBM pada 1 April dan pembatasan BBM subsidi 1 Mei," kata Rosinah.
sumber: detik finance
No comments:
Post a Comment