Pilihan
pemerintah untuk mengawasi dan menekan pemakaian BBM bersubsidi diberbagai
daerah sampai pada kuota jumlah komsumsi pada tingkat kabupaten kota, selain
untuk melindungi konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi ditambah untuk
menjaga jumlah cadangan dan alokasi BBM yang akan didistribusikan kepada
konsumen opsi tersebut dianggap sangat perlu untuk dipilih sebagai pilihan
untuk menekan komsumsi dan menghindari penimbunan sejumlah BBM tertentu, sebagai
upaya dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan
BBM sampai dengan upaya pemerintah untuk melakukan konversi BBM kepada komsumsi
Gas sebagai bahan bakar utama bagi kendaran bermotor sampai dengan dampak hijau
bagi lingkungan atas konversi tersebut.
Selain
itu wilayah indonesia bagian barat yang masih menjadi prioritas utama komsumsi
terbesar pemakaian BBM bersubsidi berbanding terbalik dengan indonesia dibagian
timur kerap kali ditemukan kasus kelangkaan BBM bersubsidi serperti pada
provinsi NTT, Maluku terlebih pada provinsi indonesia paling timur, Papua. Menurut
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman
Sommeng, untuk meredam lonjakan konsumsi BBM, BPH Migas juga akan memperketat
alokasi BBM subsidi persektor pengguna, misalnya rumah tangga, transportasi
umum, nelayan, pertanian, perikanan, serta usaha mikro. “Kelompok itulah yang
nanti jadi prioritas”.
Sementara pemerintah
saat ini juga akan mencoba menjelaskan berbagai
skema pengaturan BBM subsidi, baik yang menggunakan smart card, aturan untuk
kendaraan dinas, maupun perubahan warna pelat mobil. dari berbagai skema
pengaturan yang tengah dibahas, skema yang paling mungkin diterapkan dalam
waktu dekat adalah pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM
subsidi..
No comments:
Post a Comment