Konsumsi Pertamax Melonjak 2,4 Juta KL

JAKARTA - Konsumsi pertamax dan pertamax plus bakal meningkat 2,4 juta kiloliter menjadi 3,8 juta kiloliter. Lonjakan itu terjadi bila pemerintah serius melarang mobil berkapasitas di atas 1.500 cc mengonsumsi premium bersubsidi mulai Juli 2012.

PT Pertamina menyatakan siap untuk menambah BBM jenis pertamax dan pertamax plus. Namun, BUMN minyak dan gas itu belum bisa memastikan tambahan pasokan BBM nonsubsidi karena pemerintah belum resmi mengumumkannya. "Kami siap menambah pasokan berapa pun yang dibutuhkan. Kalau memang diperlukan, kami bisa mengimpor BBM," ungkap VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Harun kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (23/ 4) malam.

Saat ini, menurut Harun, total penjualan pertamax dan pertamax plus PT Pertamina sekitar 1,4 juta kiloliter (kl) yang semuanya bersumber dari Kilang Balongan. PT Pertamina akan memaksimalkan Kilang Balongan untuk menambah pasokan BBM nonsubsidi.

Kalau langkah itu tidak mencukupi, PT Pertamina akan melakukan impor BBM. "Selama ini, PT Pertamina juga mengimpor produk jenis premium untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi, bahkan jumlahnya cukup besar," jelas Harun.

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Jero Wacik berjanji, pemerintah segera mengumumkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. "Mobil dengan 1.560 cc ke atas nanti tidak boleh memakai premium," kata dia di Jakarta, Senin (23/4).

Bank Indonesia memperkirakan, mobil pribadi di Jawa dan Bali mengonsumsi sekitar 8,9 juta KL premium bersubsidi per tahun.

Dari jumlah itu, 46% dikonsumsi oleh mobil berkapasitas mesin di atas 1.500 cc. "Kalau berlaku mulai Mei, penghematannya hanya sekitar 2,4 juta kl. Cukup menghemat, tapi tidak cukup besar mengurangi beban subsidi," ujar Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (23/4).

Hal senada diungkapkan Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Menurut dia, peningkatan permintaan Pertamax akan setara dengan pengurangan konsumsi premium bersubsidi. Selama ini, mobil mengonsumsi premium bersubsidi sekitar 11 juts kl per tahun.

Rinciannya, 79,49% pengguna premium merupakan mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc dengan konsumsi 8,81 juta kl, 20,20% mobil berkapasitas 1.500-2.500 cc yang memakan 2,4 juta kl, sedangkan mobil berkapasitas di atas 2.500 cc hanya menyerap 0,31% atau 0,034 juta kl.

Menurut Menteri ESDM, kendaraan dengan kapasitas mesin 1.490 cc atau 1.500 cc ke bawah masih boleh menggunakan premium. Mobil tersebut akan dipasangi stiker oleh polisi sesuai spesifikasi mesin yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK). "Kami buat stiker khusus agar tidak bisa ditiru orang dan petugas SPBU juga mudah mengenalinya," kata dia.

Dia menjelaskan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sedang merancang stiker tersebut. Selain mendorong penggunaan BBM nonsubsidi, pemerintah akan menjalankan program konversin BBM ke bahan bakar gas (BBG). "Kendaraan umum akan mendapat converter kit secara gratis, tetapi kendaraan pribadi harus membeli alat tersebut," jelas Jero Wacik.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo menambahkan, pembatasan konsumsi BBM subsidi akan dimulai pada Mei 2012. Untuk tahap awal, program itu hanya berlaku bagi kendaraan dinas milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Selanjutnya, jelas Evita, pemerintah akan mulai pembatasan BBM subsidi di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jadebotabek). "Kemudian, empat bulan setelahnya atau pada September akan berlaku di seluruh Jawa-Bali," jelas dia.

Tanpa kenaikan dan pembatasan, menurut Evita, konsumsi BBM subsidi tahun ini Bakal mencapai 47 juta W. "Dengan pengendalian ini, kita bisa tekan lagi hingga menjadi 41-42 juta kl," jelas dia.

Wacik meminta pemerintah daerah juga mulai mengatur konsumsi BBM bersubsidi sesuai besaran kuota yang disepakatibersama denganBPH Migas. Tanpa ada partisipasi pemda, konsumsi BBM subsidi bisa membengkak dan besaran subsidi menembus Rp 300 triliun. "Saya minta BPH Migas mengumumkan kuota BBM ke pemda setempat," jelas dia.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan memastikan, konversi BBM ke BBG dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pemerintah menargetkan program itu bisa mencakup 250 ribu angkutan umum di Pulau Jawa dan Bali. "Di Jawa dan Bali terdapat 500 ribu angkutan umum," jelas dia.

Fiskal Takkan Krisis

Tanpa ada kenaikan harga BBM, Perry Warjiyo memperkirakan anggaran subsidi bakal mencapai Rp 250 triliun, jauh di atas plafon APBNP 2012 yang hanya Rp 137 triliun. "Kendati subsidi akan membengkak, krisis fiskal tidak akan terjadi," jelas Perry.

Dengan harga minyak nasional (ICP) di atas US$ 120 per barel dan konsumsi BBM menjadi 47,9 kl, Perry memperkirakan, defisit fiskal hanya 2,8%. "Itu kalau full budget (penyerapan anggaran optimal). Kenyataannya, tidak seluruh yang dianggarkan tereksekusi,"jelas dia.

Untuk menutupi lonjakan subsidi BBM, pemerintah memiliki cadangan dari sisa anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap. Pemerintah juga mengkaji opsi lain seperti sembilan inisiatif Kementerian ESDM. "Rata-rata realisasi anggaran sekitar 90% sehirigga 5% dari total APBN bisa kita gunakan sebagai cadangan dengan nilai Rp 26 triliun," Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo.

Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia Fauzi Ichsan mengingatkan, ketidakpastiaan kebijakan BBM telah menimbulkan keresahan tersendiri bagi pasar, khususnya pasar surat berharga negara (SBN). "Banyak investor yang menginginkan harga BBM dikaitkan dengan harga pasar, misalnya dengan besaran subsidi yang tetap," tutur dia.

Jangan Terburu-buru

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto dan Komaidi mengingatkan, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru menjalankan pembatasan BBM. Penggunaan stiker sebagai alat pengawasan memang mudah dijalankan, tetapi stiker mudah dipalsukan. "Lebih baik menggunakan pelat nomor dengan warna tertentu," kata dia.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengungkapkan, pemerintah masih mematangkan program pembatasan BBM bersubsidi. Mulai 1 Mei 2012, pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan milik pemerintah. "Ini sebagai pilot project Kalau sukses, maka satu atau dua bulanselanjutnya akan ditingkatkan ke mobil pribadi dengan kapasitas mesin tertentu," kata dia kepada Investor Daily, kemarin.

Menurut Ibrahim, para petugas-petugas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan mendapatkan pelatihan khusus. Untuk implementasi di lapangan, kebijakan ini relatif kompleks, terutama tentang pengawasan dan kesiapan SPBU. "Belum semua SPBU di Jawa-Bali itu memiliki dispenser yang berisi BBM non-subsidi, makanya dijalankan belakangan," ujar dia.

________________________________________________________________________________
Sumber : Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi
http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/270346/Konversi-BBM-ke-BBG-Dipercepat-PASOKAN-GAS-35,5-MMSCFD