Pelat Merah di Sampang Tetap ‘Minum’ BBM Subsidi

Gagasan pemerintah dengan memberlakukan larangan bagi kendaraan pengguna BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi untuk kendaraan Dinas, BUMN dan BUMD, di Sampang, Madura, masih dipandang sebelah mata. Pasalnya, pengguna BBM non subsidi jenis pertamax hanya 1 persen dari pengguna premium maupun solar yang mencapai 10.400 kilo liter (Kl) per hari.

Apatisme aparat birokrasi mematuhi larangan pemerintah yang dicanangkan awal Agustus 2012 mendatang, disampaikan Sahuri, Ketua Komisi B DPRD Sampang. Dia berpendapat sikap disiplin pejabat birokrasi dinilai masih rendah. Sehingga berpengaruh terhadap mental bawahannya, karena pimpinannya kurang memberikan contoh dan tauladan yang baik.

“Saya pesimis karena larangan itu tidak diikuti dengan penataan sistem pemantauan yang ketat terhadap birokrasi yang melanggar ketentuan tersebut, dan tidak dituangkan dalam ketentuan yang jelas,” ungkap Sahuri, dihubungi Senin (18/6).

Dikatakannya pula, jangankan mematuhi kendaraan dinas memakai pertamax yang harganya jelas lebih mahal di bandingkan BBM bersubsidi. Penggunaan mobil dinas di luar jam kantor saja, lanjut dia, sudah biasa bagi aparat birokrasi, sehingga tidak heran jika tiap akhir pekan banyak mobil plat merah berseliweran menuju Surabaya. “Sepertinya aturan itu dibuat memang untuk dilanggar,” sindir Ketua DPC PKS Sampang itu.   

Sementara itu, , Humas Pertamina Wilayah V Surabaya, Rustam Ali, menyatakan, pihaknya telah mengantisipasi penerapan larangan BBM bersubdisi tersebut dengan membangun pangkalan pertamax dan pertamax plus di 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari 36 SPBU yang ada di pulau Madura. “Dari 20 SPBU yang menjual pertamax tersebut, antara lain ada 8 SBPU berada di Kab. Bangkalan, 2 SPBU di Sampang, serta 7 SPBU di Pamekasan dan 3 SPBU di Sumenep,” terang Rustam Ali.

Rustam mengakui, penerapan itu kemungkinan akan sulit berjalan sukses, mengingat rendahnya konsumen pemakai pertamax di Madura. Faktor lain yang menjadi kendala, menurutnya, adalah harganya yang jauh lebih mahal, serta konsumen belum terbiasa menggunakan BBM non subsidi tersebut.

“Tapi apapun permasalahan yang terjadi, kita tetap harus mempersiapkan pangkalan pertamax di sejumlah SPBU di Madura. Karena itu merupakan program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka hemat BBM, dimulai dari aparatur pemerintah itu sendiri,” pungkasnya.

 ________________________________________________________________________________

Sumber: Surabaya Post Online