Syarat ICP belum tercapai BPPT matangkan kartu pengendalian BBM bersubsidi

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam 6 bulan terakhir tercatat baru mencapai US $ 119,09 per barel atau 13,41% lebih tinggi dari asumsi ICP dalam APBN-P 2012 sebesar US $ 105 per barel.

Dengan demikian, penyesuaian harga BBM bersubsidi masih belum akan dilakukan mengingat ambang batas yang disepakati sebesar 15% belum tercapai.

Berdasarkan data kementrian ESDM yang dirilis kemarin, harga Indonesia Crude Price (ICP) pada April mencapai US $ 124,65 per barel. Nilai ini menurun dibandingkan dengan realisasi Maret yang mencapai US $ 128, 14 per barel, tetapi lebih tinggi dari realisasi ICP Januari dan Februari 2012, yakni US $ 115,91 dan US $ 122,17 per barel.

Jika dihitung mundur 6 bulan terakhir, sepanjang November 2011- April 2012, realisasi ICP masih di bawah 15%. Untuk dapat menyesuaikan harga BBM, syarat rata-rata realisasi ICP 15% di atas asumsi APBN-P 2012 dalam 6 bulan terakhir harus terpenuhi.

Tim harga minyak Indonesia mengemukakan penurunan harga minyak mentah tersebut sejalan dengan kondisi harga minyak mentah dunia di pasar internasional meredanya ketegangan di Timur Tengah, produksi minyak mentah Arab Saudi yang terus meningkat, dan melemahnya perekonomian dunia.

Rofyanto Kurniawan, kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, menuturkan rata-rata ICP Desember 2011-April 2012 sekitar US $ 120 per barel atau deviasi 14,3%. “Jika Mei US $ 120 per barel dan Juni US $ 120 per barel juga, berarti deviasi januari- juni 2012 lebih dari 15 %, Atau kalau ICP Mei US $ 124 per barel, berarti  threshold tercapai,”

Tanpa penyesuaian harga BBM bersubsidi mulai bulan ini, BKF memperkirakan adanya pembengkakan subsidi sebesar Rp 4,5 triliun – Rp 5,5 triliun per bulan mulai bulan ini.

Mentri Kordinator Prekonomian Hatta Rajasa pakan lalu mengatakan apabila BBM bersubsidi tidak dinaikan pada bulan Juni, subsidi BBM diperkirakan Rp 200,3 triliun. Apabila kenaikan BBM diberlakukan per Juli, subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp 67,6 triliun dibandingkan pagu APBN-P 2012 Rp 137,38 triliun.

Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang mematangkan pengunaan kartu pengendalian BBM bersubsidi yang akan diujicobakan pada angkutan umum di Jabodetabek pada 3 bulan mendatang.

Direktur (BPPT) bidang informasi dan komunikasi, mengatakan bahwa kartu pengendalian itu akan berupa kartu yang disertakan Chip, layaknya kartu tol dan biaya untuk ujicoba tersebut sekitar Rp 800 juta untuk 1000 angkutan umum. Dalam kartu pengendali itu akan terdapat data identitas pemilik kendaraan, jatah BBM besubsidi, data kendaraan, masa berlaku dan data terkait lainnya. Ke depanya nanti mobil dinas, mobil pribadi dan taksi eksekutif akan diwajibkan memakai BBM non subsidi. Oleh sebab itu, pengendalian hanya akan dilakukan pada angkutan umum. Dan pengendalian BBM bersubsidi, satu dengan pembatasan pemakaian serata bahan bakar apa yang digunakan, jika tidak ada kenaikan harga pada BBM bersubsidi.