1 Juni, Mobil Dinas Dilarang Pakai BBM Bersubsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan mulai tanggal 1 Juni 2012 seluruh mobil dinas (mobnas) dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Larangan ini khusus diberlakukan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Jero Wacik, kebijakan ini diambil menindaklanjuti pidato Presiden RI, Susilo Banbang Yudhoyono, Selasa (29/5) malam berkaitan dengan gerakan nasional hemat energi. "Pelarangan BBM subsidi untuk mobil dinas pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD. Mulai 1 Juni 2012 berlaku untuk Jabodetabek. Jadi mobil pemerintah itu dilarang menggunakan bbm bersubsidi," tegas Jero Wacik di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Rabu (30/5)

Menindaklanjuti kebijakan itu, Kementrian ESDM sudah membagikan stiker kepada seluruh jajaran pemerintah, BUMN dan BUMD di seluruh Jabodetabek untuk dipasang disetiap kendaraan dinas pemerintah. "Ada kendaraan dinas pejabat pemerintah yang pakai pelat merah dan hitam. Jadi pemasangan stiker diutamakan bagi kendaraan pelat hitam, bukan berarti pelat merah tidak ada stikernya, semua dipasang stiker," jelas Wacik dalam pemaparannya.

Selain itu mulai Kamis besok, jajaran Kementrian ESDM langsung mensosialisasikan kebijakan tersebut pada pemilik SPBU agar mereka juga mengerti soal kebijakan yang dijalankan pemeirntah. Bahwa mobil yang pakai stiker itu tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. "Artinya mobil yang pakai stiker itu, menggunakan BBM non-subsidi," tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Karena kebijakan ini segera berlaku 1 juni 2012, jika di sana sini masih ada yang lolos, Wacik meminta harap dimaklumi. Sebab mungkin saja pemilik kendaraan dinas sedang ke luar kota dan belum tahu soal kebijakan ini.

Namun demikian jika di SPBU masyarakat menemukan ada mobil pelat merah dan pelat hitam yang sudah dipasangi stiker khusus itu mengisi BBM subsidi, dia meminta masyarakat menegur dan mengingatkan kepada pekerja di SPBU. "Jadi jangan kita berfikir langsung berjalan sempurna. Niat pemerintah ingin jadi pelopor penghematan energi ini harus mendahuli untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Tentu Dirut-dirut BUMN, BUMD dan Pemda DKI harus segera sosialisasikan juga," ujar Jero Wacik.
_____________________________________________________________________________________
Sumber: Berita Nusantara