Kota Palangkaraya akan menerapkan pemakaian bahan bakar minyak nonsubsidi yang dimulai pada 1 Juni 2012.
"Akan tetapi saat ini pemberlakuan pertamax hanya untuk mobil dinas saja," kata Wali kota Palangkaraya HM Riban Satia, Minggu (27/5).
Kebijakan tersebut sebagai langkah guna mengurangi panjangnya antrean yang beberapa waktu ini sudah lama terjadi di daerah setempat serta untuk memberi contoh kepada masyarakat pemilik mobil mewah.
Untuk penerapan penggunaan pertamax tersebut, Pemkot Palangkataya sudah berupaya melakukan antisipasi lonjakan pengeluaran yang akan digunakan nanti. Anggaran BBM nonsubsidi yang akan dipergunakan akan dituangkan dalam peraturan daerah, asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan.
Namun, sebelum melakukan langkah konkret tersebut, harus dirumuskan terlebih dulu dengan matang, sehingga pada saat sudah diberlakukan tidak akan menimbulkan masalah. Langkah tersebut sebenarnya hanya kebijakan untuk merubah volume saja dan perlu menambah perubahan lagi dengan anggaran yang ada.
"Akan tetapi ini juga masih menunggu, siapa tahu tidak ada lagi penggunaann BBM bersubsidi seperti wacana pemerintah pusat, agar tidak menciptakan kesenjangan harga di SPBU antara harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi," ucapnya.
Ia menambahkan, untuk mengurai panjangnya antrean di SPBU di daerah setempat, pihaknya sudah menempatkan sebanyak 27 aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Kodim, POM, Provos, Disperindagkop, Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Pertambangan.
Bagi masyarakat yang membeli BBM, katanya, dilakukan pencatatan setiap kendaraaan baik roda empat maupun roda dua dan pada hari yang sama, data yang telah ada langsung dicros cek di seluruh SPBU.
Selain itu memberikan imbauan kepada para pengecer BBM agar dapat menjual sesuai harga eceran tertinggi dengan cara melakukan sosialisasi secara persuasif.
"Alhamdullilah antrean mulai berkurang dan mudah-mudahan para pengecer dapat menjual BBM dengan HET yang sudah ditentukan," ucapnya.
Sidak ke SPBU juga dilakukan pihaknya untuk melihat sejauh mana efektivitas dengan adanya aparat gabungan yang mengawasi SPBU dapat mengatasi antrean panjang kendaraan dan menghindari adanya penyalahgunaan pembelian BBM yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oknum aparat ataupun petugas operator.
"Akan tetapi saat ini pemberlakuan pertamax hanya untuk mobil dinas saja," kata Wali kota Palangkaraya HM Riban Satia, Minggu (27/5).
Kebijakan tersebut sebagai langkah guna mengurangi panjangnya antrean yang beberapa waktu ini sudah lama terjadi di daerah setempat serta untuk memberi contoh kepada masyarakat pemilik mobil mewah.
Untuk penerapan penggunaan pertamax tersebut, Pemkot Palangkataya sudah berupaya melakukan antisipasi lonjakan pengeluaran yang akan digunakan nanti. Anggaran BBM nonsubsidi yang akan dipergunakan akan dituangkan dalam peraturan daerah, asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan.
Namun, sebelum melakukan langkah konkret tersebut, harus dirumuskan terlebih dulu dengan matang, sehingga pada saat sudah diberlakukan tidak akan menimbulkan masalah. Langkah tersebut sebenarnya hanya kebijakan untuk merubah volume saja dan perlu menambah perubahan lagi dengan anggaran yang ada.
"Akan tetapi ini juga masih menunggu, siapa tahu tidak ada lagi penggunaann BBM bersubsidi seperti wacana pemerintah pusat, agar tidak menciptakan kesenjangan harga di SPBU antara harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi," ucapnya.
Ia menambahkan, untuk mengurai panjangnya antrean di SPBU di daerah setempat, pihaknya sudah menempatkan sebanyak 27 aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Kodim, POM, Provos, Disperindagkop, Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Pertambangan.
Bagi masyarakat yang membeli BBM, katanya, dilakukan pencatatan setiap kendaraaan baik roda empat maupun roda dua dan pada hari yang sama, data yang telah ada langsung dicros cek di seluruh SPBU.
Selain itu memberikan imbauan kepada para pengecer BBM agar dapat menjual sesuai harga eceran tertinggi dengan cara melakukan sosialisasi secara persuasif.
"Alhamdullilah antrean mulai berkurang dan mudah-mudahan para pengecer dapat menjual BBM dengan HET yang sudah ditentukan," ucapnya.
Sidak ke SPBU juga dilakukan pihaknya untuk melihat sejauh mana efektivitas dengan adanya aparat gabungan yang mengawasi SPBU dapat mengatasi antrean panjang kendaraan dan menghindari adanya penyalahgunaan pembelian BBM yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oknum aparat ataupun petugas operator.
Sumber: Media Indonesia
No comments:
Post a Comment