Stiker "Mobil Ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi" Berlaku Hari Ini

Pemerintah terus melakukan upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya adalah dengan memasang stiker "Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi". Stiker orange tersebut akan dipasang di kendaraan dinas, kementerian dan lembaga pemerintahan serta BUMN dan BUMD.

"Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2012," kata Menteri ESDM, Jero Wacik, saat sosialisasi hemat BBM di Jakarta, Rabu (30/5).

Untuk ini, Menteri berharap agar semua pihak, terutama para pegawai negeri sipil (PNS) dapat menjalankannya.

"Saya harap pada tanggal 1 Juni kendaraan-kendaraan dinas sudah terpasangi stiker ini," tegas Jero Wacik.

Kebijakan Pemerintah tersebut terkait penghematan BBM untuk transportasi yaitu, pentahapan pembatasan penggunaan Bensin Randon Otcane Number (RON) 88 untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD yang dilaksanakan mulai 1 Juni 2012, di Jabodetabek. Sementara untuk wilayah Jawa, Bali dan daerah lainnya akan berlaku mulai 1 Agustus 2012.

"Mobil barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar subsidi, terhitung mulai 1 September 2012 wajib menyediakan tanki timbun BBM," demikian Menteri.

Kata dia, target yang ingin dicapai Pemerintah adalah menjaga agar konsumsi BBM Tertentu tidak lebih dari 40 juta kl pada tahun 2012 ini.
______________________________________________________________________________________
 Sumber: Jaring News.com

Pembatasan BBM, Petugas SPBU Harus Tegur Pejabat

Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Triyono, 30 tahun, mengaku tidak takut menegur apabila ada pejabat yang memintanya mengisikan bahan bakar bersubsidi.

"Itu kewajiban kami. Kalau salah harusnya memang para pejabat pantas menerima teguran," ujarnya pada Kamis, 31 Mei 2012.

Manajemen SPBU, menurut Triyono, sudah melakukan sosialisasi mengenai adanya pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi, pada 1 Juni 2012. "Dari kemarin atasan sudah kasih tahu kalau ada pembatasan BBM," ujarnya.

Para petugas diberi tahu bahwa mobil berpelat merah, serta mobil dengan pelat militer dan polisi, dilarang menggunakan BBM bersubsidi, yaitu Premium dan solar. Adapun mobil dinas yang berpelat hitam, tetapi dilengkapi dengan stiker khusus, juga ditandai bahwa mobil tersebut tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

Menurut Triyono, tidak ada penambahan jumlah petugas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penolakan oleh pihak tertentu. Letak SPBU tempatnya bekerja tidak jauh dari Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. "Kami yakin tidak akan ada yang melanggar," kata Triyono.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, mulai 1 Juni 2012, seluruh kendaraan dinas yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dilarang menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi.

Sanksi yang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar atau mencoba untuk merusak stiker dan tidak menggunakan BBM nonsubsidi bermacam-macam, tergantung pada lembaga tempatnya bekerja. Bisa berupa teguran tertulis hingga penarikan mobil dinas.

Penghematan BBM subsidi dengan cara tersebut diperkirakan bisa mencapai 135 ribu kiloliter hingga akhir tahun. Jumlah ini ditargetkan bisa melonjak pada tahun depan jika sudah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.
______________________________________________________________________________________
Sumber: Tempo.co

Pertamina Siapkan Stok BBM 2,5 Juta Kiloliter

PT Pertamina (Persero) siap memberikan tambahan BBM bersubsidi untuk empat provinsi di Kalimantan sebanyak 2,5 juta kiloliter. Sedangkan untuk BBM non Subsidi, Pertamina telah siap memberikan kuota tanpa batas.

"Dari Pertamina sudah dapat masukan. Pertamina siap distribusikan BBM PSO dan non PSO dengan jumlah tak terbatas,"ujar Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Sementara itu, Pertamina akan menindak tegas apabila ada mobil pembawa tangki BBM yang tidak sampai ke SPBU sehingga banyaknya pengecer BBM bersubsidi yang menjual BBM subsidi dua kali lipat.

"Di Kalimantan mungkin ada beberapa truk yang bawa BBM barangkali tidak sampai di SPBU, komitmen pertamina akan dicek. Kalau tidak sampai akan ditindak dengan keras, dipidanakan," tegas Menteri ESDM Jero Wacik.

Sebelumnya Kalimantan menyatakan masih butuh tambahan jatah BBM bersubsidi sebesar 3,47 juta kilo liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan.

______________________________________________________________________________________

Sumber: Tribun News.com

1 Juni, Mobil Dinas Dilarang Pakai BBM Bersubsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan mulai tanggal 1 Juni 2012 seluruh mobil dinas (mobnas) dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Larangan ini khusus diberlakukan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Jero Wacik, kebijakan ini diambil menindaklanjuti pidato Presiden RI, Susilo Banbang Yudhoyono, Selasa (29/5) malam berkaitan dengan gerakan nasional hemat energi. "Pelarangan BBM subsidi untuk mobil dinas pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD. Mulai 1 Juni 2012 berlaku untuk Jabodetabek. Jadi mobil pemerintah itu dilarang menggunakan bbm bersubsidi," tegas Jero Wacik di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Rabu (30/5)

Menindaklanjuti kebijakan itu, Kementrian ESDM sudah membagikan stiker kepada seluruh jajaran pemerintah, BUMN dan BUMD di seluruh Jabodetabek untuk dipasang disetiap kendaraan dinas pemerintah. "Ada kendaraan dinas pejabat pemerintah yang pakai pelat merah dan hitam. Jadi pemasangan stiker diutamakan bagi kendaraan pelat hitam, bukan berarti pelat merah tidak ada stikernya, semua dipasang stiker," jelas Wacik dalam pemaparannya.

Selain itu mulai Kamis besok, jajaran Kementrian ESDM langsung mensosialisasikan kebijakan tersebut pada pemilik SPBU agar mereka juga mengerti soal kebijakan yang dijalankan pemeirntah. Bahwa mobil yang pakai stiker itu tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. "Artinya mobil yang pakai stiker itu, menggunakan BBM non-subsidi," tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Karena kebijakan ini segera berlaku 1 juni 2012, jika di sana sini masih ada yang lolos, Wacik meminta harap dimaklumi. Sebab mungkin saja pemilik kendaraan dinas sedang ke luar kota dan belum tahu soal kebijakan ini.

Namun demikian jika di SPBU masyarakat menemukan ada mobil pelat merah dan pelat hitam yang sudah dipasangi stiker khusus itu mengisi BBM subsidi, dia meminta masyarakat menegur dan mengingatkan kepada pekerja di SPBU. "Jadi jangan kita berfikir langsung berjalan sempurna. Niat pemerintah ingin jadi pelopor penghematan energi ini harus mendahuli untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Tentu Dirut-dirut BUMN, BUMD dan Pemda DKI harus segera sosialisasikan juga," ujar Jero Wacik.
_____________________________________________________________________________________
Sumber: Berita Nusantara

Kalimantan Dapat Tambahan Kuota BB

Provinsi-provinsi di Kalimantan yang tergabung dalam Forum Revitalisasi Percepatan Pembangunan Wilayah Kalimantan akan mendapatkan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini terungkap dalam rapat bersama Menteri ESDM menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI beberapa waktu lalu di Jakarta.

Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan, Menteri ESDM, Jero Wacik telah mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan BBM untuk wilayah Kalimantan.

Salah satu jalan keluar adalah, dari 40 juta kilo liter BBM bersubsidi yang dikeluarkan melalui dana APBN, masih ada sisa sekitar 2,5 juta kl yang beberapa waktu lalu belum dapat dikeluarkan.

“Jadi dapat dikeluarkan, dan nantinya sebagian akan digelontorkan ke wilayah Kalimantan sebagai tambahan, dan untuk BBM non subsidi, menurut Menteri, hal itu tidak menjadi masalah, berapapun yang dibutuhkan akan dipenuhi,” kata Wagub Christiandy.

Ia mengatakan, Menteri ESDM yang saat itu didampingi oleh beberapa Dirjen yang membidangi migas, pihak Hiswana Migas, BPH Migas dan Dirut Pertamina, dimana Menteri sangat memahami dengan apa yang diusulkan oleh para Gubernur se-Kalimantan. Menurut menteri, lanjut Wagub Christiandy, hal ini terjadi karena perkembangan pembangunan di Wilayah Kalimantan mengalami peningkatan, apalagi sarana infrasruktur di Kalimantan termasuk jalan Trans Kalimantan telah terhubung.

“Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kalimantan sudah berkembang pesat yang mengakibatkan membaiknya daya beli masyarakat, hal itu tentunya dibarengi dengan kebutuhan BBM yang meningkat pula,” katanya.

Untuk tambahan kuota BBM bersubsidi, kata Wagub Christiandy, Menteri ESDM mengatakan pengajuan tersebut saat ini belum diajukan ke DPR karena hal itu harus ada mekanismenya dan harus ada persetujuan bersama dengan DPR.

Namun Menteri berjanji akan mencarikan celah-celah utnuk penambahannya, disamping itu menteri berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan tak perlu resah, dan mudah-mudahan dengan adanya tambahan BBM bersubsidi tersebut antrian yang terjadi dapat dikurangi, dan menteri berpesan bahwa jangan mempolitisir hal seperti ini karena katanya ini bukan politik, dan tujuannya hanya semata-mata untuk membangun daerah, dan Menteri berpesan kepada pihak BPH Migas agar segera merealisasikan hal ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perjanjian kerja sama (MoU) nya dengan sebaik-baiknya .

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum Revitalisasi Percepatan Pembangunan Wilayah Kalimantan, Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin hadir langsung dan tiga kepala daerah dari Kalimantan lainnya diwakili oleh Wakil Gubernur.
 ___________________________________________________________________________________
Sumber: Inilah.com

Nomor STNK Acuan Pengendalian BBM Bersubsidi

Pemerintah mulai membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui kebijakan pengendalian sistem distribusi dengan sistem teknologi informasi. Kendaraan akan dibatasi konsumsinya berdasarkan nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Jadi ada database, di mana satu mobil tidak bisa bolak balik. Misal mengisi di SPBU A, kemudian mengisi di SPBU B tidak boleh. Ini menggunakan nomor STNK," kata Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Selasa (29/5/2012).

Karen menegaskan, saat ini, khusus di Kalimantan sudah ada 112 SPBU yang dilengkapi sistem teknologi informasi dan siap menjalankan pengendalian sistem distribusi. Pertamina menyebut sistem ini sebagai sistem POS (point of sales).

POS merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU. Identitas kendaraan dan pelanggan, dan merekam dengan akurat perilaku pembelian pelanggan baik volume, waktu, lokasi SPBU dan kewajaran pembelian.

Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik belum bisa memastikan, kebijakan ini bakal berlaku 1 Juni mendatang bersamaan kebijakan penghematan energi lainnya atau tidak. "Besok (30/5/2012), kami akan rapat dengan Gubernur Kalimantan membahas ini," jelasnya.

Menyangkut soal batasan konsumsi BBM subsidi melalui kebijakan ini, Jero menyebutkan, nanti Gubernur yang menentukan besarannya. Kebijakan pengendalian sistem distribusi melalui sistem teknologi informasi bakal berlaku terlebih dulu di Kalimantan. Saat ini realisasi konsumsi BBM di Kalimantan telah melebihi kuota.

Potensi permintaan BBM di Kalimantan tahun ini sebenarnya mencapai sekitar 3,5 juta KL, yang terdiri dari 2 juta KL Premium, 1,2 juta KL Solar, dan 286 ribu KL Kerosene. Namun, kuota yang ditetapkan untuk daerah Kalimantan pada tahuni ni hanya sebesar 3.037.114 KL yang meliputi 1.600.399 KL Premium, 1.039.752 KL Solar dan 396.963 KL Kerosene.

Hingga 20 Mei 2012, penyaluran BBM bersubsidi di Kalimantan telah melampaui kuota rata-rata sekitar 12 persen, di mana Premium telah disalurkan sebanyak 21 persen di atas kuota, dan solar 10,2 persen di atas kuota. 

_____________________________________________________________________________________

Sumber: Kompas.Com

Gerakan Hemat BBM dan Listrik Dimulai

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam mengumumkan dimulainya program nasional penghematan energi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah akan memberlakukan pembatasan konsumsi BBM untuk kendaraan pribadi dan milik pemerintah sebagai salah satu langkah penghematan itu.
Caranya, kata Presiden, dengan memberlakukan pencatatan elektronik terhadap setiap mobil atau motor setiap kali mengisi BBM.
”Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, jumlah BBM bersubsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya. Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM, khususnya yang bersubsidi, dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, dan penggunaannya pun tepat sasaran. Ingat, BBM bersubsidi hanya bagi mereka yang berhak. Jumlahnya pun harus tepat sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan yang akan sangat merugikan negara,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pengumuman yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri tersebut, Presiden juga menginstruksikan Pertamina untuk tetap menjaga pasokan sesuai dengan kuota daerah. Pertamina juga dipe-rintahkan untuk menyediakan BBM nonsubsidi berapa pun yang dibutuhkan. Hal itu untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM seperti yang terjadi di Kalimantan.
Kebijakan berikutnya, kata Presiden, yakni larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. “Langkah itu kita lakukan dengan cara pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut,” ujar Presiden.
Pemerintah, sambung Presiden, juga melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang digunakan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Untuk menunjang rencana itu, pemerintah akan menerapkan sistem sti-ker untuk pengawasannya.

Mulai Juni
Penghematan energi juga akan dilakukan pemerintah lewat konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi. Program konversi, kata Presiden, harus menjadi program utama nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada BBM.
”Pada tahun ini akan diba-ngun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun, dan sebanyak delapan stasiun akan direvitalisasi kembali. Untuk langkah awal, mulai tahun ini pemerintah akan membagikan 15 ribu converter kit atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Diversifikasi dan konversi BBM ke BBG, efektivitasnya memang baru akan dirasakan pada 2013 mendatang. Namun, langkah ini sekali lagi merupakan upaya penting dalam penghematan penggunaan BBM bersubsidi, dan juga penting untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.
Presiden juga menginstruksikan penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penerangan jalan. Penghematan itu mulai diberlakukan pada Juni 2012.
Seusai pengumuman Presiden itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan kebijakan pengendalian dan penjatahan BBM bersubsidi sebenarnya sudah mulai diuji coba untuk sejumlah wilayah di Kalimantan.
“Itu sudah diuji coba di Kalimantan. Nanti akan diterapkan di seluruh Indonesia. Kita terus kaji dan evaluasi nantinya,” kata Jero. Ia juga menegaskan penjatahan untuk setiap motor atau mobil nantinya gubernur yang akan menentukan be sarannya.
___________________________________________________________________________________
Sumber: Victory News Jujur&Cerdas

Gerakan Penghematan Mulai Juni

Presiden memastikan, gerakan nasional penghematan energi segera dilaksanakan mulai Juni 2012. Gerakan itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga penggunaan BBM benar-benar tepat. Presiden meminta semua pihak melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya, termasuk melakukan fungsi pengawasan di lapangan.
Program penghematan itu sendiri terdiri atas lima tindakan, masing-masing pengendalian sistem distribusi BBM subsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penerapan penggunaan stiker bagi kendaraan pemerintah terkait konsumsi BBM subsidi, pelarangan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan perusahaan pertambangan dan perkebunan, konversi penggunaan BBM ke BBG, serta penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah. 
Saat menyampaikan pidato tentang kebijakan penghematan energi semalam di Istana Negara, Jakarta, Presiden menuturkan, pemerintah akan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengendalikan sistem distribusi BBM bersubsidi di setiap SPBU. Setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan. 
"Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya," ujar Presiden.
Langkah itu untuk menjamin bahwa konsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi, dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel serta penggunaannya tepat sasaran.
Untuk mencegah kelangkaan BBM subsidi, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai kuota daerah, tetapi itu sekaligus disertai penyediaan BBM nonsubsidi berapa pun yang dibutuhkan.
Menurut Presiden, kendaraan pemerintah pusat maupun pemda, begitu juga kendaraan BUMN dan BUMD, dilarang menggunakan BBM subsidi. Untuk itu, kendaraan-kendaraan tersebut wajib dipasangi stiker sebagai penanda. 
Kebijakan itu juga diterapkan kepada kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Karena itu, kendaraan-kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan pun wajib pula dipasangi stiker. "Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah," kata Presiden.
Mengenai program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, Presiden menekankan bahwa itu harus menjadi program utama nasional. Ini sebagai upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM dan kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi.
Pada tahun ini, menurut Presiden, akan dibangun stasiun pengisian gas bahan bakar gas (SPBG) baru 33 unit dan delapan 8 SPBG direvitalisasi. "Untuk langkah awal, mulai tahun ini, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Terkait beberapa tantangan yang harus dihadapi di tengah ketidakpastian ekonomi global, Presiden tidak ingin berjanji atau memberikan angin surga. "Masalah yang kita hadapi saat ini tidak ringan. Saya tidak ingin memberikan angin surga, seolah-olah semuanya serba baik. Sebab, memang perekonomian global sedang menurun dan bermasalah, serta penuh ketidakpastian," ucapnya. 
Soal permintaan tambahan pasokan BBM subsidi untuk wilayah Kalimantan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, itu tidak bisa dipenuhi seluruhnya. Tambahan pasokan BBM subsidi ke Kalimantan, katanya, terbentur kuota yang telah disepakati pemerintah bersama DPR untuk tahun 2012 sebesar 40 juta kiloliter. "Kuota 40 juta kiloliter itu sudah dibagi habis terbagi ke seluruh Indonesia," ujarnya. 
Wacik mengatakan, tambahan BBM subsidi hanya bisa dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kementerian ESDM akan melakukan pertemuan dengan para gubernur di Kalimantan untuk membahas penyelesaian BBM tersebut, Rabu (30/5) ini.
Namun, untuk mengatasi kekurangan pasokan BBM subsidi, menurut Wacik, Pertamina akan mengirimkan BBM nonsubsidi. "Gubernur Kalsel sudah setuju," tuturnya. 
Lebih jauh Wacik mengatakan, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan pendistribusian BBM melalui BPH Migas bersama aparat kepolisian dan TNI-AL. "Sudah banyak memang yang ditangkap, saya minta tambah lagi. Jangan terlalu banyak penyelundupan dan akal-akalan di daerah," kata dia. 
Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, pihaknya siap memasok secara tidak terbatas kebutuhan BBM nonsubsidi di Kalimantan. Menurut dia, sejumlah langkah yang akan dilakukan adalah menambah SPBU nonsubsidi yang kini baru 15 unit. "Dari sekitar 110 SPBU di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kami akan konversi seperempatnya ke nonsubsidi pada Juni ini," tuturnya. 
Selain itu, menurut dia, upaya lain yang dilakukan dengan membuat SPBU bergerak (mobile) untuk memenuhi kebutuhan kendaraan truk industri tambang dan kebun. "Kami juga akan mengontrol pemakaian BBM untuk truk tambang dan kebun," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite meminta para pengusaha di Kalimantan menghentikan blokade batu bara. "Sudah dirapatkan dan kami sudah minta semua pengusaha supaya tidak ada blokade lagi," ujar Thamrin. 
Menurut dia, masalah blokade batu bara sudah dibahas dan dikoordinasikan bersama dengan para pihak yang berkepentingan, termasuk dengan para pengusaha dan pemerintah daerah. "Dari hasil koordinasi, tidak ada blokade," tuturnya. 
Sebelumnya, BPH Migas menyatakan sudah mendistribusikan 2,5 juta kiloliter kuota cadangan premium bersubsidi ke seluruh Indonesia. Kalimantan mendapat jatah sekitar 159.244,55 kiloliter atau tambahan 5 persen dari kuota sebelumnya (sudah tercantum dalam APBNP 2012). Namun angka itu diperkirakan masih kurang. 
Perlu diketahui, berbagai komponen masyarakat di wilayah Kalimantan sempat memblokade pengiriman kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Pemblokiran dilakukan untuk menuntut tambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi bagi wilayah Kalimantan. 

Empat gubernur Kalimantan bahkan telah mengadu ke DPR soal kekurangan pasokan BBM bersubsidi. Mereka adalah Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Akibat kekurangan pasokan BBM, terjadi antrean panjang kendaraan hingga mencapai beberapa kilometer setiap hari untuk mengisi BBM di SPBU.

_____________________________________________________________________ 

Sumber : Suara Karya Online

Pemkot Palangkaraya Berlakukan BBM Nonsubsidi Awal Juni

Kota Palangkaraya akan menerapkan pemakaian bahan bakar minyak nonsubsidi yang dimulai pada 1 Juni 2012.

"Akan tetapi saat ini pemberlakuan pertamax hanya untuk mobil dinas saja," kata Wali kota Palangkaraya HM Riban Satia, Minggu (27/5).

Kebijakan tersebut sebagai langkah guna mengurangi panjangnya antrean yang beberapa waktu ini sudah lama terjadi di daerah setempat serta untuk memberi contoh kepada masyarakat pemilik mobil mewah.

Untuk penerapan penggunaan pertamax tersebut, Pemkot Palangkataya sudah berupaya melakukan antisipasi lonjakan pengeluaran yang akan digunakan nanti. Anggaran BBM nonsubsidi yang akan dipergunakan akan dituangkan dalam peraturan daerah, asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan.

Namun, sebelum melakukan langkah konkret tersebut, harus dirumuskan terlebih dulu dengan matang, sehingga pada saat sudah diberlakukan tidak akan menimbulkan masalah. Langkah tersebut sebenarnya hanya kebijakan untuk merubah volume saja dan perlu menambah perubahan lagi dengan anggaran yang ada.

"Akan tetapi ini juga masih menunggu, siapa tahu tidak ada lagi penggunaann BBM bersubsidi seperti wacana pemerintah pusat, agar tidak menciptakan kesenjangan harga di SPBU antara harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi," ucapnya.

Ia menambahkan, untuk mengurai panjangnya antrean di SPBU di daerah setempat, pihaknya sudah menempatkan sebanyak 27 aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Kodim, POM, Provos, Disperindagkop, Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Pertambangan.

Bagi masyarakat yang membeli BBM, katanya, dilakukan pencatatan setiap kendaraaan baik roda empat maupun roda dua dan pada hari yang sama, data yang telah ada langsung dicros cek di seluruh SPBU.

Selain itu memberikan imbauan kepada para pengecer BBM agar dapat menjual sesuai harga eceran tertinggi dengan cara melakukan sosialisasi secara persuasif.

"Alhamdullilah antrean mulai berkurang dan mudah-mudahan para pengecer dapat menjual BBM dengan HET yang sudah ditentukan," ucapnya.

Sidak ke SPBU juga dilakukan pihaknya untuk melihat sejauh mana efektivitas dengan adanya aparat gabungan yang mengawasi SPBU dapat mengatasi antrean panjang kendaraan dan menghindari adanya penyalahgunaan pembelian BBM yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oknum aparat ataupun petugas operator.

Sumber: Media Indonesia

Malam Nanti Presiden Umumkan Kebijakan Baru soal BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menyampaikan pidatonya tentang pelaksanaan penghematan energi nasional. Pidato akan dilakukan di Istana Merdeka, malam nanti (28/5) pukul 19.30 WIB.

Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan menyampaikan, pidato Presiden akan dilakukan di salah satu gedung di Istana Kepresidenan Jakarta yang biasanya digunakan saat presiden menerima tamu negara.

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan menerapkan lima langkah plus dua pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Lima langkah plus dua tersebut adalah berupa lima Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral plus dua langkah lainnya yaitu berupa pengawasan yang ketat dari kebocoran dan penyelundupan.

Adapun lima Kepmen ESDM untuk mengendalikan BBM itu yakni, semua mobil pemerintah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, adanya konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas, perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, tidak diperkenankan membangun pembangkit listrik yang mengunakan BBM bersubsidi, dan gedung pemerintah melakukan penghematan penggunaan listrik.

Rencananya kebijakan tersebut akan dilakukan per 1 Juni 2012.

Sumber: Suara Merdeka

Kuota BBM Bersubsidi Kalimantan Jebol 12%

Pertamina membantah terjadi kelangkaan, yang ada adalah pengendalian BBM

PT Pertamina menyatakan over kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan hingga 20 Mei 2012 lalu mencapai 12 persen, terdiri dari 21 persen kuota Premium dan 10,2 persen Solar.

Kendati demikian, perusahaan pelat merah ini membantah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan, yang ada adalah pengendalian BBM.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta menjelaskan, kuota yang ditetapkan untuk daerah Kalimantan pada tahun ini sebesar 3.037.114 kiloliter. Kuota tersebut terdiri dari 1.600.399 kiloliter Premium, 1.039.752 kiloliter Solar, dan 396.963 kiloliter minyak tanah.

"Realisasi Januari-20 Mei itu Premium sudah over 21 persen, Solar 10,2 persen, dengan rata-rata over kuota sebesar 12 persen," kata Hanung saat ditemui di JCC Jakarta, Kamis 24 Mei 2012.

Hanung menuturkan, tugas Pertamina saat ini adalah bertanggung jawab agar kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah tidak terlampui. Tentunya, Pertamina harus menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran dan volume.

Over kuota BBM di Kalimantan, menurutnya, kemungkinan terjadi karena meningkatnya konsumsi di sektor pertambangan dan mobil-mobil angkutan umum. Mobil ini biasanya menjual lagi BBM di kios-kios bensin eceran.

"Kalau kita lihat yang antre di SPBU Kalimantan adalah truk-truk untuk angkut batu bara dan mobil-mobil yang dijual ke kios-kios liar," tutur Hanung.

Pasang Alat Pengendali

Untuk itu, Pertamina melakukan berbagai upaya untuk pengendalian BBM bersubsidi di Kalimantan. Perusahaan rencananya akan memasang sistem point of sales (POS) di setiap SPBU yang ada di Kalimantan.

POS merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU secara akurat dari perilaku pembelian pelanggan baik volume, waktu, lokasi SPBU, dan kewajaran pembelian.

"Kini sudah beroperasi tiga di SPBU dan pada akhir bulan ini 25 SPBU. Hingga akhir Juli, selesai di seluruh SPBU yang ada di Kalimantan berjumlah 110 SPBU. Dengan sistem ini akan merekam data pembelian setiap kendaraan, sehingga kalau dinilai beli tidak wajar BBM di nozzle tidak akan keluar," kata Hanung.

Untuk sistem POS ini, diperlukan investasi Rp75 juta per SPBU dengan empat dispenser dan tiga tangki. Sistem ini, lanjutnya, sebagai langkah persiapan jika pemerintah menugaskan Pertamina untuk menjalankan tugas pengendalian BBM bersubsidi.

"Perhitungan kita kalau untuk seluruh SPBU di Indonesia akan menghabiskan minimal Rp500 miliar," ujar Hanung.

Selain sistem POS, Pertamina juga akan mengembangkan SPBU Mobile, yaitu mobil tangki Pertamina yang telah dilengkapi meteran dan nozzle. Pertamina akan mengoperasikan 25 SPBU mobile yang membawa solar non subsidi berkapasitas 5.000 liter di provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang akan ditempatkan di mulut-mulut pertambangan. 

Sumber: Viva news

Bank Dunia: Subsidi BBM Harus Dinaikkan

Bank Dunia berpendapat rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto Indonesia masih rendah. lembaga itu mengingatkan pentingnya memperbaiki alokasi anggaran yang memberikan porsi besar bagi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM kemungkinan tidak berpengaruh banyak terhadap resiko fiskal, tapi penting mengalihkan anggaran untuk alokasi yang lebih produktif.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 sebesar 2,2% dari produk domestik bruto, atau naik 0,7% dari APBN 2012 sebesar 1,5%. Penambahan tersebut terjadi lantaran pembengkakan subsidi energi. Bank Dunia memperhitungkan, jika rata-rata harga minyak sepanjang 2012 sebesar US$ 120 per barel dan tidak ada penyesuaian harga BBM bersubsidi, defisit anggaran dapat meningkat menjadi 3,1%. Sedangkan jika harga BBM dinaikkan pada triwulan III, defisit anggaran menjadi 2,5%.

Defisit anggaran Indonesia masih akan bergantung pada perkembangan harga minyak terbaru. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR, pemerintah diizinkan menaikkan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam enam bulan terakhir mencapai US$ 120,75 per barel.

Sumber: Koran Tempo

Produksi Biodiesel Dalam Negeri Baru 680 Ribu Kiloliter

Produksi biodiesel di Indonesia kurang dari 820 ribu kilo liter dari target ketersediaan 1,5 juta kilo liter. Adapun kemampuan produksi biodiesel dalam negeri baru mencapai 680 ribu kilo liter per tahun. "Produksi biodiesel di Indonesia masih belum mencukupi," kata Prof Dr Arief Budiman dalam seminar nasional 'Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri' di Fakultas Teknik UGM.

Disampaikannya, dalam PP Nomor 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan, kuota bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel pada tahun 2011-2015 sebesar 3 persen dari konsumsi energi nasional atau setara dengan 1,5 juta kilo liter.

Padahal kapasitas produksi biodiesel dalam negeri baru mencapai 680 ribu kilo liter. "Melihat kondisi ini menjadikan peluang bisnis biodiesel masih sangat menjanjikan," ungkapnya.

Disebutkannya, UGM telah mendirikan mini plant biodiesel sebagai langkah nyata dalam upaya pengembangan biodiesel. Mini plant itu telah beroperasi secara kontinyu dengan kapasitas 150 liter/hari.

"Ke depan diharapkan dapat dilakukan scale up, sehingga dapat berdiri pabrik biodiesel skala besar karya anak bangsa," katanya yang juga tergabung dalam tim peneliti dan pengembang teknologi biodiesel UGM itu.

Dalam kesempatan tersebut, Dia juga menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan energi khususnya solar belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi domestik. Pada tahun 2011 tercatat produksi domestik sebesar 18,34 juta kilo liter. Padahal kebutuhan dalam negeri mencapai 21,2 juta kiloliter.

"Guna menekan laju impor solar tersebut sebaiknya Pertamina bisa meningkatkan produksi biodiesel dalam negeri," kata pria yang saat ini menjabat sebagai Direktur Frontier Research Center for Smart Energy and Eco-efficiency (ForSEE) FT UGM itu.

Sumber: Suara Merdeka

Pertamina Bantah Petral/PES Sebagai Sarang Korupsi dan Mafia Minyak

Jakarta, beyondenergynews.com Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun membantah Petral sebagai sarang korupsi apalagi dituding sebagai mafia minyak yang berkolusi dengan penguasa, pihak Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) / Pertamina Energy Services (PES) telah sangat terbuka dan transparan dalam upaya memenuhi kebutuhan BBM nasional melalui kegiatan impor. 

"Yang paling penting adalah bahwa proses impor tersebut sudah dilakukan dengan terbuka, dalam artian siapapun yang credible dan mampu, boleh ikut dalam proses impor BBM. Dengan demikian, Pertamina memiliki pilihan atas penawaran dengan harga terbaik," kata Harun.

kegiatan impor BBM dan juga minyak mentah oleh Pertamina selama ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pola pengadaan melalui trading arm merupakan strategi best practice yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak kelas dunia, termasuk National Oil Company (NOC), misalnya Kuwait Petroleum Company, Petronas Trading, dan Petrovietnam Trading

"Peran Petral atau PES masih dibutuhkan karena pertumbuhan kebutuhan BBM nasional melampaui pertumbuhan kemampuan nasional dalam upaya pemenuhannya sehingga impor masih diperlukan,"jelasnya.

Selama tahun lalu, Petral merealisasikan volume perdagangan minyak mentah dan produk sebanyak 266,42 juta barel. Perdagangan minyak mentah Petral mencapai 65,74 juta barel atau rata-rata sekitar 180.000 barel per hari (bph), sedangkan perdagangan produk mencapai 200,68 juta barel atau rata-rata sekitar 550.000

Berhasil melakukan efisiensi pengadaan untuk minyak mentah, Premium, dan Solar selama tahun 2011 sebesar Rp2,8 triliun terhadap harga pasar

Menurutnya, Pusat perdagangan (trading hubs) minyak mentah dan produk yang ada di dunia saat ini adalah Amerika di Houston, Eropa di London dan Jenewa, Afrika dan Timur Tengah di Dubai, dan Asia Pasifik di Singapura. 

"Semua kegiatan perdagangan dicatat dan dipublikasikan oleh Platts (Platts Window) yang berada di Singapura yang dijadikan acuan oleh semua pelaku bisnis minyak mentah dan produk, termasuk di dalamnya proses pembentukan harga pasar," jelasnya seraya menambahkan pembelian produk maupun minyak mentah benar-benar terbuka dan harga bisa dilihat dari harga acuan tersebut.

Petral bertugas dalam melakukan impor dan trading BBM dan juga minyak mentah, sebagaimana juga dilakukan oleh perusahaan minyak dunia lainnya. Petral merupakan anak perusahaan yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, yang 99,83 persen sahamnya dimiliki oleh Pertamina.

Petral juga berfungsi sebagai market intelligent bagi Pertamina dan berperan penting bagi pencapaian perusahaan dalam membukukan efisiensi impor BBM senilai US$ 283 juta pada 2011. 

Pada 2011, Petral telah membukukan laba bersih unaudited sebesar US$ 47,5 juta atau naik 53 persen dibandingkan dengan laba bersih audited 2010.

"Sebagai trading arm Pertamina, aktivitas perdagangan Petral/PES utamanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pertamina, selain juga untuk pihak ketiga," tuturnya.

Saat ini Petral/PES dengan PT Pertamina (Persero) sedang melaksanakan proyek pengembangan terminal BBM Pulau Sambu dan Tanjung Uban untuk meningkatkan capability dan independensinya dalam rangka Mendukung kegiatan trading, Meningkatkan independensi Petral/PES dan stabilitas harga, serta Sebagai buffer stok nasional dalam rangka menjaga security of supply BBM dalam negeri. 

Sebagai bagian dari tranformasi Pertamina, proses pengadaan minyak mentah dan BBM terus dilakukan perbaikan dengan melakukan upaya memperoleh pasokan langsung dari NOC, produsen minyak mentah, dan pemilik kilang yang akan dilaksanakan pada kuartal III 2012. Pertamina akan mempersiapkan pembelian dengan pola term kontrak 1 (satu) tahun di mana harga akan di-review setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dan apabila terdapat kebutuhan mendadak akan dipenuhi secara spot dari sumber supply yang sama. Kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan security of supply.

Lagi-lagi Pengumuman Pembatasan BBM Ditunda

Pengumuman pengendalian BBM bersubsidi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semula direncanakan pada 23 Mei mendatang kembali ditunda.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menegaskan, pengumuman pembatasan BBM bersubsidi oleh Presiden Yudhoyono akan dilakukan pada 28 Mei mendatang. Pihaknya mengklaim, penundaan kali ini karena Presiden Yudhoyono memiliki jadwal yang sangat padat, dari pertengahan hingga akhir Mei.

Menurut agenda, Presiden Yudhoyono akan melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Timor Leste pada 19-20 Mei nanti. Kemudian dilanjutkan ke Surabaya dan Yogyakarta pada 23-25 Mei dan diakhiri kunjungan ke Thailand dan Singapura pada akhir Mei sampai awal Juni mendatang.

Pengumuman rencana pengendalian BBM bersubsidi setidaknya telah tiga kali mengalami penundaan. Semula, Presiden Yudhoyono direncanakan mengumumkan kebijakan kontroversial tersebut pada 24 April, kemudian diundur menjadi 1 Mei, diubah menjadi 23 Mei, dan berubah lagi menjadi 28 Mei nanti.

sumber: suaramerdeka

Pertamina Prioritaskan Import BBM Dan Minyak Mentah Dari NOC

PT Pertamina memprioritaskan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dari berbagai sumber termasuk dari produksi domestic dan memprioritaskan import dari National Oil Company (NOC) dalam upaya memenuhi energy nasional yang meningkat.

"Sistem pengadaan minyak mentah dan BBM yang dilakukan selama ini telah berjalan dengan baik dan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)," kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Pertamina terus bertekad untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan pada proses pemenuhan kebutuhan BBM nasional. Perusahaan berupaya untuk bisa melakukan impor langsung dari NOC, produsen minyak, dan pemilik kilang.

"Untuk itu, mulai kuartal ketiga 2012 kami akan melakukan langkah-langkah untuk merealisasikan rencana tersebut. Hak ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan risiko, seperti kegagalan pasokan impor yang akan berakibat pada terjadinya krisis energi di dalam negeri," ujarnya.

"Kami menyambut baik rencana pemerintah untuk menjembatani upaya kami tersebut karena kontrak langsung biasanya perlu didahului dengan pembicaraan secara government to government (G to G)."

Pertamina memiliki pandangan yang sama untuk secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan minyak mentah. Oleh karena itu, Pertamina bertekad untuk merealisasikan proyek dua kilang terintegrasi dan ekspansi wilayah kerja eksplorasi dan produksi untuk meningkatkan cadangan minyak nasional.

Pertamina menrencanakan akan membangun kilang baru di dekat kilang Balongan dalam bekerjasama dengan Kuwait Petroleum Intenational (KPI) dengan kapasitas antara 200,000 barrel per hari dan dengan Saudi�s Aramco untuk pembangan kilang baru di Tuban dengan kapasitas 300,000 bph.

Kilang kilang Pertamina saat ini masih membutuhkan import minyak mentah karena produksi minyak dalam negeri terus menurun sampai dibawah 900,000 bph. Sementara kilang Pertamina secara keseluruhan mempunyai kapasitas sekitar 1 juta bph minyak mentah.

Indonesia saat ini adalah net importer minyak karena produksi jauh dibawah kebutuhan, baik kebutuhan BBM dan juga kebutuhan minyak mentah.
__________________________________________________________________________________
Sumber : beyondenergynews.com

Hemat BBM Mulai Juni

JAKARTA. Lima keputusan pemerintah terkait pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bakal segera diterapkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan, kebijakan untuk menjaga kuota 40 juta kiloliter BBM bersubsidi itu bakal mulai berlaku Juni.
Lima keputusan yang disiapkan tersebut adalah, kendaraan dinas pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD, tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Kedua, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) harus dilaksanakan. Ketiga, perusahaan pertambangan dan perkebunan tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Keempat, larangan bagi PLN mengunakan pembangkit listrik yang menggunakan BBM, dan yang terakhir adalah penghematan listrik di gedung-gedung pemerintah.
"Plus (keputusan) pengawasan yang ketat dari kebocoran dan penyelundupan. BPH migas bersama-sama dengan pemda akan mengawasi," terang Jero di Kantor Presiden kemarin.
Jero berharap penerapan kebijaan itu tidak mundur dari yang direncanakan. Sehingga bisa menghemat anggaran negara. "Kalau itu tidak dilakukan, ekonomi kita terganggu. Karena APBN-nya terganggu," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan, dalam waktu dekat aturan terkait keputusan tersebut akan segara terbit. "Kami ingin mempercepat semua. Ini kan sudah exercise," katanya.
Saat ini juga dilakukan beberapa pengembangan. Misalnya, menjajaki kendaraan hybrid. Dipo menegaskan, dalam pengendalian tersebut, langkah mencegah kebocoran menjadi perhatian. "Mencegah kebocoran ini perlu untuk lebih ditegaskan, perlu ada aturan," katanya.
Dipo juga menanggapi permintaan gubernur-gubernur di Kalimantan yang meminta tambahan kuota BBM bersubsidi. Jika tidak ditambah hingga 31 Mei, produksi pertambangan akan distop. Menurut Dipo, pemerintah akan mengkaji pendistribusian BBM bersubsidi di Kalimantan.
"Apa kuota yang didapat sudah didistribusikan kepada yang berhak? Jangan sampai bocor ke pertambangan atau perkebunan yang sudah maju," kata Dipo. Menurutnya, kepala daerah termasuk yang perlu bekerjasama untuk menjaga kuota 40 juta kiloliter.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, kuota tersebut merupakan bagian dari undang-undang yang wajib ditaati. Jika pun perlu menambah, tidak bisa dilakukan secara sepihak. "Saya usulkan ke menteri ESDM agar para gubernur diajak bicara bagaimana pengendalian untuk mengatasi kebocoran," katanya.
________________________________________________________________________________
Sumber : Samarinda Pos Online

Penyalahgunaan BBM mencapai Rp 111,23 miliar.

 Gara-gara Isu BBM Naik, Penyelundupan BBM Subsidi di April Tinggi 

Jakarta - Penyalahgunaan penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsdi yang berhasil terungkap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada April mencapai 166 kasus. Ini karena isu kenaikan harga BBM subsidi.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng di kantornya, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

"Memang bulan April paling banyak karena isunya kenaikan harga BBM maka pada bulan April banyak kasus penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak)," ungkapnya.

Hasil pengungkapan PPNS islah sebagai berikut:

• Januari sebanyak 15 kasus
• Februari sebanyak 13 kasus
• Maret sebanyak 24 kasus
• April sebanyak 166 kasus

Total 218 kasus

Sementara Sekretaris Jenderal, Kementerian ESDM, Waryono Karno mengatakan batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai faktor pendorong meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi pada April. Dia juga menegaskan jika Kementerian ESDM mendukung penindakan pemberantasan penyalagunaan BBM bersubsidi tersebut.

"Kegiatan ini (penyelahgunaan BBM bersubsidi) merupakan hal yang merugikan negara sehingga perbuatan seperti ini sepakat kita untuk berantas," sambungnya

Harga Minyak Dunia Menurun, Pembatasan BBM Tetap  Dijalankan

Kabar turunnya harga minyak dunia tentu sangat melegakan bagi masyarakat. Karena sebelumnya berita yang beredar, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM ( Bahan Bakar Miyak ) atau menaikkan harganya jika harga minyak dunia terus merangkak naik.

Tetapi sekalipun harga minyak yang sebelumnya pada bulan April 127,96 dolar per barel telah turun menjadi 90 dolar per barel, pemerintah tetap berencana akan melakukan pengendalian penggunaan BBM.

”Kalau harganya terus menurun, kita bersyukur artinya beban fiskal kita tidak terlalu berat,” demikian ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Senin 7 Mei 2012 yang dikutip oleh Berita Satu.

Tetapi menurut Hatta Rajasa, Indonesia jangan lengah dulu walaupun ICP harganya US$90 per barel.Bagaimanapun mindset kita harus mengurangi penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Berapapun harga ICP, kita harus berpikir jangka panjang yaitu dengan menggunakan teknologi yang hemat bahan bakar,” tegasnya.

Namun upaya penghematan ini akan dimulai dari pemerintah terlebih dahulu, yaitu operasional pemerintah yang berupa kendaraan dinas pemerintah tidak boleh menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi, konversi BBM ke BBG, perusahan tambang dan perkebunan dilarang menggunakan BBM, dan PLN tidak lagi menggunakan pembangkit listrik yang bertenaga BBM serta penghematan listrik dan air di instansi pemerintah. Hal ini akan dituangkan dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada bulan Mei ini.

Jika memang pembatasan BBM dimulai dari pemerintah dahulu, maka hal ini patut diacungi jempol. Karena keteladanan adalah sebuah cara efektif untuk membuat perubahan. Jadi mari dukung pembatasan BBM ini, sehingga Indonesia kedepannya akan mandiri dalam energi yang terbaharukan.

Kalsel Mulai Membatasi Pembelian Solar Bersubsidi

PT Pertamina mulai membatasi pembelian solar bersubsidi di SPBU wilayah Kalimantan. Kebijakan itu dilatarbelakangi kebijakan pembatasan premium bersubsidi yang dinilai berhasil.

Eksternal Relation PT Pertamina Regional VI Kalimantan Bambang, Senin 7 Mei 2012, mengatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis solar oleh konsumen mulai diberlakukan hari ini. "Pembatasan solar bersubsidi mulai diterapkan setelah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah dan Polda Kalimantan Selatan (Kalsel)," menurutnya.

Pembelian solar bersubsidi dibatasi maksimal Rp150.000 untuk mobil roda empat dan maksimal Rp250.000 untuk mobil berbadan besar. Sebelumnya Pertamina juga menerapkan pembatasan pembelian premium sebesar Rp20.000 untuk sepeda motor dan Rp100.000 untuk kendaraan roda empat.

Menurut Bambang Eksternal Relation PT Pertamina Regional VI Kalimantan , kebijakan itu cukup efektif mengatasi antrean panjang calon pembeli bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini terjadi di provinsi itu. "Pembatasan solar baru dilakukan di Kalsel, sedangkan pembatasan premium sudah mulai diterapkan di tiga provinsi lainnya di Kalimantan," tambahnya.

Tingkat konsumsi solar bersubsidi di Kalsel mencapai 650 hingga 800 kiloliter (Kl) per hari,sedangkan konsumsi premium 1.450 sampai 1.600 Kl. Pertamina sempat memangkas pasokan BBM guna menyesuaikan kuota untuk kebutuhan satu tahun.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengakui pembatasan pembelian BBM bersubsidi efektif mengatasi antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun Rudy tetap mendesak pemerintah menambah kuota BBM karena di sejumlah daerah masih terjadi antrean.

Ini salah satu solusi kongkret usaha pemerintah yang patut kita dukung bersama untuk indonesia mengantisipasi krisis BBM atau kelangkaan BBM ( Bahan Bakar Minyak ).

Kalsel dan Kalteng Dukung Sistem Smart Card Pembelian BBM

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Achmad Diran mendukung pemberlakuan sistem smart card dalam pembelian BBM bersubsidi di wilayah mereka. 

Bagi pemerintah daerah, kebijakan itu diharapkan memberi dampak positif guna mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut mereka sampaikan terkait dengan rencana dijadikannya kalsel dan Kalteng sebagai pilot project sistem itu. 

Rencana itu diungkapkan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dalam pertemuandengan Gubernur Kalsel, Wakil Gubernur Kalteng, jajaran PT Pertamina, dan PLN Kalsel- Kalteng di VIP Room Bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Senin (7/5). 

Terkait desakan penambahan kuota BBM dan ancaman moratorium hasil tambang yang sebelumnya dilontarkan Forum Gubernur se-Kalimantan, Rudy Ariffin mengatakan masih akan melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan penerapan smart card tersebut. 

Pada bagian lain, Dahlan juga mengaku prihatin dengan kondisi Kalimantan yang disebut sebagai Pulau Energi tetapi mengalami krisis energi, BBM maupun listrik. Menurutnya, perlu ada perhatian pemerintah terhadap pembangunan Kalimantan. 

Sementara itu, Wagub Kalteng Achmad Diran mengeluhkan dampak pembatasan pembelian BBM di Kalsel. Menurutnya, akibat kebijakan itu banyak mobil bernomor polisi Kalsel (DA) yang menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayahnya, sehingga kini di Kalteng juga terjadi antrean panjang kendaraan pembeli BBM.

Sumber: Media Indonesia

Jero Wacik: Pembatasan BBM Diputuskan 8 Mei

PEMBATASAN bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi akan diputuskan pada 8 Mei nanti dalam sidang kabinet. Pembatasan berdasarkan kapasitas mesin mobil pun masih terus dikaji.
Demikian disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik di kantornya, Selasa (1/5).  ’’Pembatasan BBM menunggu sidang kabinet nanti yang kemungkinan akan dilangsungkan pada Selasa  pekan  depan. Nanti di sidang kabinet akan dilaporkan habis itu diputuskan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengeluarkan empat aturan terkait pembatasan BBM bersubsidi. Salah satunya dalah pembatasan berdasarkan kapasitas (cc) mesin mobil. Namun, kata Jero, itu pun saat ini masih dikaji ulang untuk mencari cara kontrol paling mudah.

"Pemerintah akan membuat aturan yang mudah diimplementasikan terlebih dahulu," ujarnya.

Selain pembatasan cc mobil, aturan lain yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi adalah mewajibkan kendaraan dinas memakai pertamax. Lalu, melakukan penghematan listrik di seluruh kantor dan perumahan, serta konveri BBM ke bahan bakar gas.
____________________________________________________________________________________
Sumber : IndonesiaRayaNews.com

Pemerintah Targetkan Penghematan BBM Enam Juta Kiloliter

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menargetkan kebijakan lima langkah penghematan mampu menghemat hingga enam juta kilo liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sehingga, menurut Jero Wacik, kuota BBM bersubsidi dapat dikendalikan di sekitar 40-42 juta kiloliter.

"Kalau tidak dilakukan penghematan, perkiraan saya bisa mencapai 47 juta kilo liter," katanya. di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/5). Ia mengatakan, kebijakan lima langkah penghematan tersebut akan segera dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM pada Mei ini.

Lima langkah penghematan tersebut yaitu, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah pusat, BUMN, BUMD, kepala daerah secara bertahap. Kedua, pelaksanaan konversi dari BBM ke BBG. "Gas itu murah dan jumlahnya banyak kita punya. Harus kita pakai. Memang teknologinya harus dilengkapi, SPBG-nya ditambah," katanya.

Ketiga, perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Untuk itu, nantinya, Pertamina akan memasok solar non subsidi. "Jadi jangan perusahaan besar untungnya banyak, ngambil solar di pompa bensin, truk-truknya ngantri. Jangan. Nanti akan diawasi dengan Pemda (pemerintah daerah)," katanya.

Kemudian, PLN tidak diperkenankan lagi membangun pembangkit listrik baru yang menggunakan BBM. "Pakailah batu bara, gas, geothermal, matahari, pembangkit listrik tenaga air (hidro) untuk PLTA yang besar dan biogas. Tenaga matahari kita dorong besar-besaran," katanya.

Terakhir yakni pengaturan penggunaan listrik gedung-gedung pemerintah. Untuk itu, menurut dia, pihaknya akan membentuk satuan-satuan pengawas untuk pelaksanaannya.
__________________________________________________________________________________
Sumber : Republika Online

BBM bisa gas pun bisa digunakan dalam satu prototipe alat pengalihan CNG ciptaa UGM

Penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor di Indonesia mulai dirintis lagi. Upaya ini menuntut ketersediaan sistem konverter yang memungkinkan penggunaannya berdampingan dengan bensin atau solar. Pemanfaatan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor di Indonesia dimulai sejak tahun 1986, yaitu pada armada taksi dan bus yang beroperasi di Jakarta. Bahan bakar gas yang digunakan adalah gas metan atau gas alam dalam kondisi terkompresi yang disebut compressed natural gas (CNG).

Penggunaan CNG—yang biasa disebut bahan bakar gas (BBG)—memerlukan pemasangan sistem konverter, baik pada kendaraan berbahan bakar bensin maupun solar (untuk yang bermesin diesel). Sistem ini berfungsi memasok gas ke dalam ruang bakar pada mesin. Namun, dengan adanya konverter, penggunaan bahan bakar sebelumnya tetap dapat dilakukan dan kinerja mesin tak terganggu.

Ketika gas akan digunakan, tombol pengatur di ruang kemudi diarahkan ke petunjuk ”gas”. Maka, gas dalam tabung penyimpan akan disalurkan pipa ke bagian regulator untuk menyesuaikan tekanannya kemudian diteruskan ke bagian pencampur (mixer) gas dan udara atau penginjeksi ke ruang bakar. Untuk itu dipasang pula engine control module yang memantau kinerja mesin.

Dengan adanya sistem konverter, penggunaan BBG untuk mengurangi penggunaan BBM pada kendaraan dapat dilakukan. ”Pada taksi, bila gas yang digunakan habis, pengemudi tinggal memutar tombol switch untuk berganti ke bensin,” kata Tri Yuswidjajanto Zenuri, pakar otomotif dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Hal yang sama juga dilakukan dengan sistem konverter pada kendaraan bus bermesin diesel.

Desain dan rekayasa

Pada awal program pengenalan BBG, semua komponen, baik tabung gas di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum maupun sistem konverter, didatangkan dari luar negeri, antara lain, Selandia Baru dan Italia.

Hal ini mendorong Tri dan timnya dari Kelompok Keahlian Konversi Energi ITB mengkaji sistem konverter sejak tahun 1988. Dari unjuk kerja yang ada, dilakukan perbaikan sistem dengan mendesain dan memodifikasi komponen yang ada.

Tim itu berhasil mengembangkan prototipe komponen pencampur dan regulator untuk meningkatkan kinerja mesin. Dengan dua komponen itu, pasokan gas dapat ditambah sehingga daya mesin dapat ditingkatkan hingga 15 persen.

Setelah mengembangkan komponen konverter untuk CNG, tim mengkaji sistem konverter untuk LPG tahun 1995. Dalam penggunaannya, sistem tersebut dipasangkan pada kendaraan berbahan bakar petroleum (bensin).

Belakangan ini, LPG pada kendaraan bermotor diberi nama vigas (vehicle gas). Pengkajian vigas dilakukan tim ITB tahun 2005 hingga 2008. Bahan bakar ini selain digunakan pada kendaraan berbahan bakar bensin juga pada solar. Namun, penggunaan vigas dan CNG pada mesin diesel masih memerlukan solar sebagai penyala atau pemicu pembakaran.

Kedua jenis bahan bakar ini jika dibandingkan bensin lebih unggul dalam hal densitas angka oktan, nilai kalor, dan suhu pengapian. Namun, densitas massa bensin 800 kg/m3 jauh lebih tinggi dibandingkan CNG dan LPG (vigas) yang masing-masing hanya 0,7 kg/m3 dan 1,1 kg/m3. Hal ini yang mendorong perlakuan khusus pada gas agar efektif dalam pemakaian, yaitu dengan dimampatkan atau dicairkan.

Penggunaan CNG dan LPG yang sempat surut karena berbagai kendala antara lain infrastruktur dan kecukupan pasokan gas mulai digalakkan lagi. Hal itu karena harga BBM kian melonjak dan untuk mengurangi emisi gas karbon.

Pencanangan gerakan nasional pemasyarakatan BBG pada kendaraan bermotor dilakukan Mei 2006. DKI Jakarta ditetapkan menjadi percontohan. Penggunaan gas untuk kendaraan angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah di DKI diwajibkan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah No 2/2005.

Pemberlakuan penggunaan gas membuat PT Dirgantara Indonesia sejak tahun lalu memproduksi konverter termasuk tabung gasnya. Untuk tahap uji coba dibuat sebanyak 500 unit, demikian Dita Ardonni Jafri, Direktur Teknologi PTDI.

Tabung dibuat menggunakan polietilena berdensitas tinggi (high density polyethylene) dan pencetakannya dengan sistem tiup (blow moulding). Dengan cara itu, pada tabung tidak ada sambungan sehingga tabung lebih tahan terhadap tekanan tinggi. Kelebihan lain, antara lain, jauh lebih ringan dibandingkan besi baja dan relatif lebih murah.

Konsep pembuatan tabung ini mengacu pada model pembuatan torpedo, roket, dan kabin pesawat yang dilakukan PTDI. Pembuatan tabung dan sistem konverter mengacu pada standar internasional yang selama ini digunakan PTDI, yaitu Civil Aviation Safety Regulation dan International Organization for Standardization (ISO).

Produksi sistem konverter di PTDI akan diaudit oleh tim audit teknologi, kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi Agson Gani. Audit ini untuk membantu meningkatkan reliabilitas teknologi dan optimalisasi desain sistem tersebut sesuai standar.