Thursday, May 3, 2012

Pemerintah Siapkan kebijakan Untuk Pengendalian BBM Subsidi

Pemerintah menyiapkan 5 kebijakan baru untuk menahan laju konsumsi BBM subsidi diantaranya adalah melarang pemakaian BBM subsidi bagi plat merah atau kendaraan dinas.

Menurut Menteri ESDM Jero Wacik pemerintah akan memperbanyak stasion pengisian bahan bakar khusus (SPBU) dengan system acak di seluruh titik di Tanah Air.

Pemerintah juga akan mewajibkan kendaraan pertambangan ddan perkebunan untuk menggunakan BBM nonsubsidi yang pengawasannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah juga akan mempercepat program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) di pulau Jawa dan melarang PT PLN membangun pembangkit listrik bertenaga minyak dan mendorong pengembangan pembangkit yang bersumber pada tenaga air, matahari, panas bumi, dan batubara.

Pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan penghematan penggunaan listrik di gedung gedung pemerintah.

Sementara itu Pertamina akan menguji coba alat kendali konsumsi BBM subsidi mulai Juni 2012. Alt tersebut akan dipakai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang rawan penyelundupan.

VP corporate communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan alat uji coba ini adalah langkah Pertamina untuk membantu pemerintah dalam hal mengurangi penyalah gunaan BBM subsidi.

Untuk itu Pertamina akan mendata jumlah motor dan mobil serta angkutan umum diwilayah Kalimantan Tengah dan Selatan untuk mendata volume konsumsi di wilayah tersebut.

Kalimantan Tengah dan Selatan adalah wilayah pertambangan dan perkebunan yang operasional kendaraan angkut diwilayah tersebut seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.

Sementara itu menurut Menteri Jero Wacik rencana pembatasan untuk BBM subsidi bagi kendaraan pribadi yang menggunakan silinder atau cc kendaraan di tunda karena pelaksanaan nya dianggap rumit
oleh:Muklis Ali

No comments:

Post a Comment