Program penghematan itu sendiri terdiri atas lima tindakan, masing-masing pengendalian sistem distribusi BBM subsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penerapan penggunaan stiker bagi kendaraan pemerintah terkait konsumsi BBM subsidi, pelarangan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan perusahaan pertambangan dan perkebunan, konversi penggunaan BBM ke BBG, serta penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah.
Saat menyampaikan pidato tentang kebijakan penghematan energi semalam di Istana Negara, Jakarta, Presiden menuturkan, pemerintah akan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengendalikan sistem distribusi BBM bersubsidi di setiap SPBU. Setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan.
"Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya," ujar Presiden.
Langkah itu untuk menjamin bahwa konsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi, dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel serta penggunaannya tepat sasaran.
Untuk mencegah kelangkaan BBM subsidi, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai kuota daerah, tetapi itu sekaligus disertai penyediaan BBM nonsubsidi berapa pun yang dibutuhkan.
Menurut Presiden, kendaraan pemerintah pusat maupun pemda, begitu juga kendaraan BUMN dan BUMD, dilarang menggunakan BBM subsidi. Untuk itu, kendaraan-kendaraan tersebut wajib dipasangi stiker sebagai penanda.
Kebijakan itu juga diterapkan kepada kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Karena itu, kendaraan-kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan pun wajib pula dipasangi stiker. "Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah," kata Presiden.
Mengenai program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, Presiden menekankan bahwa itu harus menjadi program utama nasional. Ini sebagai upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM dan kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi.
Pada tahun ini, menurut Presiden, akan dibangun stasiun pengisian gas bahan bakar gas (SPBG) baru 33 unit dan delapan 8 SPBG direvitalisasi. "Untuk langkah awal, mulai tahun ini, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Terkait beberapa tantangan yang harus dihadapi di tengah ketidakpastian ekonomi global, Presiden tidak ingin berjanji atau memberikan angin surga. "Masalah yang kita hadapi saat ini tidak ringan. Saya tidak ingin memberikan angin surga, seolah-olah semuanya serba baik. Sebab, memang perekonomian global sedang menurun dan bermasalah, serta penuh ketidakpastian," ucapnya.
Soal permintaan tambahan pasokan BBM subsidi untuk wilayah Kalimantan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, itu tidak bisa dipenuhi seluruhnya. Tambahan pasokan BBM subsidi ke Kalimantan, katanya, terbentur kuota yang telah disepakati pemerintah bersama DPR untuk tahun 2012 sebesar 40 juta kiloliter. "Kuota 40 juta kiloliter itu sudah dibagi habis terbagi ke seluruh Indonesia," ujarnya.
Wacik mengatakan, tambahan BBM subsidi hanya bisa dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kementerian ESDM akan melakukan pertemuan dengan para gubernur di Kalimantan untuk membahas penyelesaian BBM tersebut, Rabu (30/5) ini.
Namun, untuk mengatasi kekurangan pasokan BBM subsidi, menurut Wacik, Pertamina akan mengirimkan BBM nonsubsidi. "Gubernur Kalsel sudah setuju," tuturnya.
Lebih jauh Wacik mengatakan, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan pendistribusian BBM melalui BPH Migas bersama aparat kepolisian dan TNI-AL. "Sudah banyak memang yang ditangkap, saya minta tambah lagi. Jangan terlalu banyak penyelundupan dan akal-akalan di daerah," kata dia.
Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, pihaknya siap memasok secara tidak terbatas kebutuhan BBM nonsubsidi di Kalimantan. Menurut dia, sejumlah langkah yang akan dilakukan adalah menambah SPBU nonsubsidi yang kini baru 15 unit. "Dari sekitar 110 SPBU di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kami akan konversi seperempatnya ke nonsubsidi pada Juni ini," tuturnya.
Selain itu, menurut dia, upaya lain yang dilakukan dengan membuat SPBU bergerak (mobile) untuk memenuhi kebutuhan kendaraan truk industri tambang dan kebun. "Kami juga akan mengontrol pemakaian BBM untuk truk tambang dan kebun," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite meminta para pengusaha di Kalimantan menghentikan blokade batu bara. "Sudah dirapatkan dan kami sudah minta semua pengusaha supaya tidak ada blokade lagi," ujar Thamrin.
Menurut dia, masalah blokade batu bara sudah dibahas dan dikoordinasikan bersama dengan para pihak yang berkepentingan, termasuk dengan para pengusaha dan pemerintah daerah. "Dari hasil koordinasi, tidak ada blokade," tuturnya.
Sebelumnya, BPH Migas menyatakan sudah mendistribusikan 2,5 juta kiloliter kuota cadangan premium bersubsidi ke seluruh Indonesia. Kalimantan mendapat jatah sekitar 159.244,55 kiloliter atau tambahan 5 persen dari kuota sebelumnya (sudah tercantum dalam APBNP 2012). Namun angka itu diperkirakan masih kurang.
Perlu diketahui, berbagai komponen masyarakat di wilayah Kalimantan sempat memblokade pengiriman kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Pemblokiran dilakukan untuk menuntut tambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi bagi wilayah Kalimantan.
Empat gubernur Kalimantan bahkan telah mengadu ke DPR soal
kekurangan pasokan BBM bersubsidi. Mereka adalah Gubernur Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Akibat kekurangan
pasokan BBM, terjadi antrean panjang kendaraan hingga mencapai beberapa
kilometer setiap hari untuk mengisi BBM di SPBU.
Sumber : Suara Karya Online
No comments:
Post a Comment