Pembatasan BBM Dipastikan Memakai Stiker Elektronik

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memastikan akan menggunakan mekanisme manual dengan penempelan stiker elektronik dalam program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ibrahim Hasyim, Anggota Komite BPH Migas mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan perlengkapan teknis untuk merealisasikan program pembatasan BBM subsidi. "Karena waktunya mepet, kami pastikan akan menggunakan stiker," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (22/4). 

Ibrahim mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk memasang stiker tersebut. Pada tahap pertama, stiker akan dipasang pada mobil dinas pemerintah, baik milik kementerian/lembaga, ataupun milik BUMN. “Ini, kan, bertahap, nanti mobil dinas dulu. Tahap dua baru kan untuk wilayah Jabodetabek. Kami akan lakukan simulasi secepatnya," tandasnya.

Selain pemasangan stiker, sosialisasi kepada pengguna BBM dan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga penting. Nantinya, sosialisasi awal akan dilakukan terhadap para petugas di SPBU. 

Hal lain yang juga tak kalah penting adalah pengawasan. Rencananya, pengawasan ini akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan beberapa aparat yang bersiaga di titik-titik SPBU tertentu. Sekedar catatan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 400 miliar untuk program pembatasan BBM bersubsidi di wilayah Jabodetabek. 

Anggaran itu diberikan kepada BPH Migas guna menyiapkan dan melaksanakan pengawasan program pembatasan tersebut. "Nanti kami memberikan list apa-apa saja yang dibutuhkan dalam program ini, baru disesuaikan dengan anggaran yang diberikan," kata Ibrahim.

Ibrahim menjelaskan, mekanisme teknis pengawasan program pembatasan BBM sudah digodok sejak lama. Dulu, BPH migas sempat mengkaji pengawasan dengan sistem IT atau smartcard. Namun, mekanisme itu dianggap memakan waktu lama dan mengeluarkan anggaran lebih besar. 

Ujicoba program ini akan dilakukan setelah pemerintah mengumumkan secara resmi program pengendalian BBM subsidi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM subsidi mulai awal Mei mendatang, berbarengan dengan pencanangan program penghematan nasional. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya bilang, pembatasan BBM bersubsidi per 1 Mei nanti bisa menghemat konsumsi BBM sekitar 2 juta kilo liter (kl). Sehingga, konsumsi BBM subsidi tahun ini bisa ditekan menjadi 45 juta kl

8 Hal Widjajono Soal Pembatasan BBM Subsidi

Rencana pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi bukan sekali ini saja jalan maju dan mundur. Wacana awalnya, kebijakan ini bakal berlaku mulai Mei, lalu mundur Agustus. Hingga kini, ada kejelasan mengenai hal ini.

Rencananya, kebijakan ini bakal membatasi jenis mobil yang bisa menggunakan BBM subsidi. Kendaraan jenis 1.500 cc bakal dilarang memakai BBM subsidi. Harga minyak yang terus merangkak naik dan penghematan anggaran negara yang menyebabkan kebijakan ini muncul sebagai wacana.

Mendiang Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengungkapkan pemikirannya soal ini dalam surat elektroniknya kepada Tempo, 8 April 2012 lalu. Ia menyatakan opininya ini adalah pendapat pribadi sebagai akademisi.

"Penghematan serius dapat dilakukan dengan penghematan subsidi harga BBM. Subsidi lebih diutamakan untuk yang membutuhkan," tulis Widjajono dalam surat elektroniknya kepada Tempo.

Menurut dia, penghematan subsidi BBM ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, perlu peraturan Pertamax wajib untuk mobil pribadi 1.500 cc ke atas. Premix wajib untuk mobil pribadi di bawah 1.500 cc.

Premix adalah campuran 50 persen Premium dan 50 persen Pertamax dengan harga rata-ratanya. Cara lain adalah mobil pribadi di bawah 1.500 cc harus membeli Pertamax dulu sebelum membeli Premium dalam jumlah yang sama di SPBU. Alias mencampur bensin nonsubsidi dengan subsidi.

Kedua, perlu peraturan bahwa Premium hanya untuk Angkutan Umum dan Sepeda Motor.

Ketiga, penghematan untuk bensin sampai di atas 30 persen menggunakan alat bantu, misalnya temuan Prof. Djoko Sungkono dari ITS seharga Rp 800 ribu.

Keempat, penghematan untuk diesel bisa menggunakan alat bantu, misalnya larutan penghemat BBM SF Turbo 1 temuan Faisal dari Palembang. Alat ini bisa digunakan untuk transportasi umum dan truk, termasuk truk batu bara.

Kelima, penggunaan tabung LPG 3 kg untuk nelayan melaut perlu disebarluaskan.

Keenam, perlu peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi umum mobil supaya masyarakat mau pindah dari kendaraan pribadi pada hari-hari kerja ke transportasi umum dan hanya menggunakan kendaraan pribadi pada akhir pekan. "Busway di Jakarta memerlukan armada yang jauh lebih banyak," ujarnya.

Ketujuh, pemakaian kereta api ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya baik untuk dalam kota maupun antar kota termasuk untuk angkutan barang dan batu bara.

Kedelapan, perusahaan Medco memberi karyawannya converter kit untuk CNG (Compressed Natural Gas) yang harga keekonomian CNG-nya Rp 4.100 per liter. Selain itu, industri migas ini juga menyediakan bus kantor untuk pegawainya. Menurut Widjajono, ini perlu dicontoh supaya mengurangi kemacetan Jakarta. "Daerah luar Jawa penghasil migas bisa beralih ke BBG lebih cepat," ujarnya.

Widjajono mengungkapkan, sewaktu BBM subsidi harganya pada kisaran Rp 5.000 sampai 6.000 per liter, sebenarnya banyak orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke busway dan transportasi umum. Tapi begitu harga BBM diturunkan kembali Rp 4.500 per liter, jumlah pengguna kendaraan pribadi kembali meningkat. "Orang tidak menghemat energi tetapi menghemat uang," kata Widjajono.

Ini terbukti pada waktu pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Bahan Bakar Gas yang berhasil. Subsidi minyak tanah dihilangkan. Bandingkan dengan program jarak pagar dan konversi premium ke BBG yang belum berhasil. Sebabnya, premium harganya Rp 4.500 per liter, yang notabene masih harga subsidi. Orang tentu lebih memilih yang murah. Padahal dengan kurs dolar dan harga minyak sekarang, harga pasar premium sebenarnya sudah mencapai kisaran Rp 9.000 sampai 10 ribu per liter.

Kenaikan harga BBM subsidi, menurut Widjajono, akan mendorong pertumbuhan energi lain yaitu batu bara, gas, panas bumi, air, bioenergi, dan energi baru seperti Coal Bed Metane dan Shale Gas. Widjajono bahkan menyebut, ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak dan luar negeri adalah ketidakmandirian.

"Tidak menggunakan energi yang kita miliki secara optimal adalah tidak bijaksana. Mengkonsumsi energi yang mahal tetapi tidak mengkonsumsi energi murah yang kita miliki adalah kebodohan," kata Widjajono.

Cara meminimalkan subsidi BBM untuk transportasi dan listrik adalah dengan sesedikit mungkin memakai BBM. Ini supaya Indonesia mempunyai dana lebih banyak untuk membuat Indonesia lebih cepat menjadi negara terpandang di dunia.

"Dengan mengurangi ketergantungan kepada BBM maka Insya Allah Indonesia menjadi lebih baik," katanya.

Sumber : Tempo

Konsumsi Pertamax Melonjak 2,4 Juta KL

JAKARTA - Konsumsi pertamax dan pertamax plus bakal meningkat 2,4 juta kiloliter menjadi 3,8 juta kiloliter. Lonjakan itu terjadi bila pemerintah serius melarang mobil berkapasitas di atas 1.500 cc mengonsumsi premium bersubsidi mulai Juli 2012.

PT Pertamina menyatakan siap untuk menambah BBM jenis pertamax dan pertamax plus. Namun, BUMN minyak dan gas itu belum bisa memastikan tambahan pasokan BBM nonsubsidi karena pemerintah belum resmi mengumumkannya. "Kami siap menambah pasokan berapa pun yang dibutuhkan. Kalau memang diperlukan, kami bisa mengimpor BBM," ungkap VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Harun kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (23/ 4) malam.

Saat ini, menurut Harun, total penjualan pertamax dan pertamax plus PT Pertamina sekitar 1,4 juta kiloliter (kl) yang semuanya bersumber dari Kilang Balongan. PT Pertamina akan memaksimalkan Kilang Balongan untuk menambah pasokan BBM nonsubsidi.

Kalau langkah itu tidak mencukupi, PT Pertamina akan melakukan impor BBM. "Selama ini, PT Pertamina juga mengimpor produk jenis premium untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi, bahkan jumlahnya cukup besar," jelas Harun.

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Jero Wacik berjanji, pemerintah segera mengumumkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. "Mobil dengan 1.560 cc ke atas nanti tidak boleh memakai premium," kata dia di Jakarta, Senin (23/4).

Bank Indonesia memperkirakan, mobil pribadi di Jawa dan Bali mengonsumsi sekitar 8,9 juta KL premium bersubsidi per tahun.

Dari jumlah itu, 46% dikonsumsi oleh mobil berkapasitas mesin di atas 1.500 cc. "Kalau berlaku mulai Mei, penghematannya hanya sekitar 2,4 juta kl. Cukup menghemat, tapi tidak cukup besar mengurangi beban subsidi," ujar Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (23/4).

Hal senada diungkapkan Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Menurut dia, peningkatan permintaan Pertamax akan setara dengan pengurangan konsumsi premium bersubsidi. Selama ini, mobil mengonsumsi premium bersubsidi sekitar 11 juts kl per tahun.

Rinciannya, 79,49% pengguna premium merupakan mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc dengan konsumsi 8,81 juta kl, 20,20% mobil berkapasitas 1.500-2.500 cc yang memakan 2,4 juta kl, sedangkan mobil berkapasitas di atas 2.500 cc hanya menyerap 0,31% atau 0,034 juta kl.

Menurut Menteri ESDM, kendaraan dengan kapasitas mesin 1.490 cc atau 1.500 cc ke bawah masih boleh menggunakan premium. Mobil tersebut akan dipasangi stiker oleh polisi sesuai spesifikasi mesin yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK). "Kami buat stiker khusus agar tidak bisa ditiru orang dan petugas SPBU juga mudah mengenalinya," kata dia.

Dia menjelaskan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sedang merancang stiker tersebut. Selain mendorong penggunaan BBM nonsubsidi, pemerintah akan menjalankan program konversin BBM ke bahan bakar gas (BBG). "Kendaraan umum akan mendapat converter kit secara gratis, tetapi kendaraan pribadi harus membeli alat tersebut," jelas Jero Wacik.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo menambahkan, pembatasan konsumsi BBM subsidi akan dimulai pada Mei 2012. Untuk tahap awal, program itu hanya berlaku bagi kendaraan dinas milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Selanjutnya, jelas Evita, pemerintah akan mulai pembatasan BBM subsidi di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jadebotabek). "Kemudian, empat bulan setelahnya atau pada September akan berlaku di seluruh Jawa-Bali," jelas dia.

Tanpa kenaikan dan pembatasan, menurut Evita, konsumsi BBM subsidi tahun ini Bakal mencapai 47 juta W. "Dengan pengendalian ini, kita bisa tekan lagi hingga menjadi 41-42 juta kl," jelas dia.

Wacik meminta pemerintah daerah juga mulai mengatur konsumsi BBM bersubsidi sesuai besaran kuota yang disepakatibersama denganBPH Migas. Tanpa ada partisipasi pemda, konsumsi BBM subsidi bisa membengkak dan besaran subsidi menembus Rp 300 triliun. "Saya minta BPH Migas mengumumkan kuota BBM ke pemda setempat," jelas dia.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan memastikan, konversi BBM ke BBG dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pemerintah menargetkan program itu bisa mencakup 250 ribu angkutan umum di Pulau Jawa dan Bali. "Di Jawa dan Bali terdapat 500 ribu angkutan umum," jelas dia.

Fiskal Takkan Krisis

Tanpa ada kenaikan harga BBM, Perry Warjiyo memperkirakan anggaran subsidi bakal mencapai Rp 250 triliun, jauh di atas plafon APBNP 2012 yang hanya Rp 137 triliun. "Kendati subsidi akan membengkak, krisis fiskal tidak akan terjadi," jelas Perry.

Dengan harga minyak nasional (ICP) di atas US$ 120 per barel dan konsumsi BBM menjadi 47,9 kl, Perry memperkirakan, defisit fiskal hanya 2,8%. "Itu kalau full budget (penyerapan anggaran optimal). Kenyataannya, tidak seluruh yang dianggarkan tereksekusi,"jelas dia.

Untuk menutupi lonjakan subsidi BBM, pemerintah memiliki cadangan dari sisa anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap. Pemerintah juga mengkaji opsi lain seperti sembilan inisiatif Kementerian ESDM. "Rata-rata realisasi anggaran sekitar 90% sehirigga 5% dari total APBN bisa kita gunakan sebagai cadangan dengan nilai Rp 26 triliun," Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo.

Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia Fauzi Ichsan mengingatkan, ketidakpastiaan kebijakan BBM telah menimbulkan keresahan tersendiri bagi pasar, khususnya pasar surat berharga negara (SBN). "Banyak investor yang menginginkan harga BBM dikaitkan dengan harga pasar, misalnya dengan besaran subsidi yang tetap," tutur dia.

Jangan Terburu-buru

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto dan Komaidi mengingatkan, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru menjalankan pembatasan BBM. Penggunaan stiker sebagai alat pengawasan memang mudah dijalankan, tetapi stiker mudah dipalsukan. "Lebih baik menggunakan pelat nomor dengan warna tertentu," kata dia.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengungkapkan, pemerintah masih mematangkan program pembatasan BBM bersubsidi. Mulai 1 Mei 2012, pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan milik pemerintah. "Ini sebagai pilot project Kalau sukses, maka satu atau dua bulanselanjutnya akan ditingkatkan ke mobil pribadi dengan kapasitas mesin tertentu," kata dia kepada Investor Daily, kemarin.

Menurut Ibrahim, para petugas-petugas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan mendapatkan pelatihan khusus. Untuk implementasi di lapangan, kebijakan ini relatif kompleks, terutama tentang pengawasan dan kesiapan SPBU. "Belum semua SPBU di Jawa-Bali itu memiliki dispenser yang berisi BBM non-subsidi, makanya dijalankan belakangan," ujar dia.

________________________________________________________________________________
Sumber : Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi
http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/270346/Konversi-BBM-ke-BBG-Dipercepat-PASOKAN-GAS-35,5-MMSCFD

Pelarangan BBM Agustus 2012, 1.498 cc tetap boleh pakai BBM subsidi

Mulai September nanti, pemerintah akan melarang mobil pribadi dengan kapasitas di atas 1.500 cc memakai premium bersubsidi di wilayah Jawa-Bali.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, hari ini, di Jakarta, mengatakan, pada Mei 2012, pembatasan berlaku bagi semua kendaraan dinas, yang mencakup instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, di seluruh Indonesia sesuai ketersediaan pertamaxnya.

Lalu, lanjutnya, setelah 90 hari kemudian atau Agustus 2012, pembatasan diberlakukan bagi kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc ke atas di wilayah Jabodetabek dan 30 hari berikutnya atau September 2012 di Jawa-Bali.

"Kalau pas 1.500 cc tidak boleh memakai premium subsidi, tapi kalau 1.498 cc masih boleh. Perhitungannya 1.500 cc ke atas," ujarnya.

Program pembatasan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM yang akan terbit dalam waktu dekat.
Aturan permen menjadi turunan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012.

Evita mengatakan, kalau pemerintah tidak melakukan upaya apapun, maka konsumsi BBM bakal membengkak menjadi 47 juta kiloliter dari asumsi APBN 40 juta kiloliter.

Namun, jika Perpres 15/2012 dilaksanakan secara konsekuen, maka bisa ditekan menjadi sekitar 44 juta kiloliter.

"Kalau pengendalian ini diterapkan, maka menjadi antara 41-42 juta kiloliter," ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah berharap tetap 40 juta kiloliter yang tergantung dari kapan dimulainya pembatasan dan disiplin pelaksanaannya.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, setelah pengumuman pembatasan, ada masa sosialisasi selama tujuh hari agar aturan berjalan dengan baik.

BPH Migas, tambahnya, juga sedang merancang penggunaan stiker pembatasan yang anti palsu.

"Kalau stiker dipindah, maka akan sobek. Selain juga petugas SPBU mudah mengenalinya dari jauh," kata Jero yang menyebutkan setelah kapasitas mesin, sedang dipertimbangkan pembatasan berdasarkan tahun produksi kendaraan.

Sumber  : Antaranews

Mobil Pribadi Mulai Agustus

JAKARTA- Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo mengatakan, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang rencananya akan dilakukan pada Mei 2012 mendatang, masih sebatas dilaksanakan untuk mobil dinas pemerintah. Adapun mobil pribadi dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas dilarang menggunakan premium berlaku Agustus 2012.
“Yang Mei itu kemungkinan mobil dinas dahulu, 60-90 hari kemudian baru wilayah Jabodetabek dan 40 hari kemudian baru diterapkan di Jawa-Bali,” kata Evita Legowo, Senin (23/4).
Evita menjelaskan, nantinya mobil di atas 1.500 cc akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. “1.500 cc kena, 1.400 tidak, hitungannya 1.500 cc ke atas, termasuk 1.501 cc, kalau 1.498 cc tidak,” katanya.
Menurut Evita, pembatasan BBM ini dilakukan untuk menekan laju konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan akan mencapai 47 juta kiloliter jika pemerintah tidak melakukan apa-apa. “Diharapkan dengan pengendalian ini bisa turun menjadi 41-42 juta kl, tapi tergantung kapan mulai dan bagaimana disiplin pengguna BBM itu sendiri,’’ paparnya.
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Gubernur Rustriningsih mengatakan, kebijakan itu tidak mudah diterapkan. Namun pihaknya siap melaksanakan jika hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.
“Sepertinya tidak mudah untuk diterapkan. Tetapi kalau sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus melaksanakan,” kata Rustriningsih di Gubernuran, Senin (23/4).
Ditanya soal kesulitannya, Rustri meminta publik menunggu saja keputusan finalnya. “Belum final kan? Kami tunggu saja lebih pastinya itu,” ujarnya.
Dua Opsi
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng, Teguh Dwi Paryono menyatakan penggunaan pertamax untuk kendaraan dinas otomatis membuat anggaran operasional membengkak. Menghadapi hal itu, pihaknya menyiapkan dua opsi, yakni pembatasan penggunaan kendaraan dinas untuk menghindari pembengkakan anggaran atau opsi kedua menambah anggaran melalui APBD Perubahan 2012.
Dari kedua opsi itu, alternatif pertama dinilai paling murah. Anggaran operasional mobil dinas akan dapat ditekan dengan membatasi operasional. “Hanya kendaraan dinas saja yang dibatasi, bukan aparaturnya. Dengan mengurangi volume penggunaan kendaraan dinas ini, maka tak membebani APBD,” kata Teguh.
Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengakui untuk mengontrol mobil-mobil di atas 1.500 cc untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak mudah, karena banyak petugas SPBU yang tidak mengetahui jenis-jenis mobil. Namun, itu merupakan kewenangan BPH Migas dan kepolisian. BPH Migas akan merancang stiker yang tidak mudah dipalsukan, yang akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Samsat.
“Stiker khusus agar jangan ditiru dan dipalsu,” katanya.
Program pembatasan BBM subsidi ini juga beriringan dengan upaya percepatan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Selain menjamin pasokan gas untuk transportasi, juga membangun infrastruktur gas bumi SPBG di sejumlah daerah.
Jero mengakui, kendala utama konversi BBM ke BBG adalah rendahnya disparitas harga antara BBG dan BBM, sehingga masyarakat masih lebih menyukai memakai BBM berubsidi dibandingkan gas yang harganya hampir sama.
Terpisah, pengamat energi Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto mengusulkan, lebih baik menggunakan pelat nomor dengan warna tertentu daripada identitas stiker mobil yang bisa dipalsukan. Pelat nomor dengan warna khusus ini resmi dikeluarkan dari kepolisian setelah pemilik kendaraan yang ditetapkan masih berhak mengonsumsi BBM bersubsidi dengan mengurus dan mendaftarkannya ke kepolisian. “Jadi, siapa pemilik kendaraan yang masih ingin tetap dapat mengonsumsi BBM subsidi harus mengurusnya terlebih dahulu ke kepolisian untuk mendapatkan pelat nomor yang baru dengan warna tertentu,” katanya.
Bagi pemilik kendaraan yang tidak mengurus, dia menambahkan, meskipun jenis kendaraannya sebenarnya masih berhak, tidak akan mendapatkan pelat nomor tersebut. Konsekuensinya tidak boleh mengonsumsi BBM subsidi.
Sementara itu, untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terdapat jalur subsidi dan nonsubsidi dipisahkan dengan tanda atau tulisan yang jelas. “Ini relatif akan lebih sulit dicurangi atau dipalsukan dibandingkan hanya menggunakan stiker,” paparnya.
“Dengan sistem ini, kriteria juga bisa dikombinasikan tidak hanya cc, tetapi cc dan tahun produksi, sehingga argumentasinya bisa lebih kuat,” katanya. (bn,H68,J17-77)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber : Suara Merdeka
http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=184347

Penjualan Mobil Besar tidak Kena Dampak Pembatasan BBM

PT Suzuki Indomobil Sales menilai rencana pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah, belum tentu menurunkan tingkat penjualan mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.300 cc.

"Sebab, nobil-mobil ini masih akan diminati oleh konsumen dan belum ditinggalkan. Jadi penjualannya juga akan tetap tinggi," kata Direktur Marketing PT Suzuki Indomobil Sales, Davy Tulian di Jakarta, Minggu (23/4).

Sebaliknya, pihaknya juga berpendapat, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut juga tidak serta merta menaikkan tingkat penjualan mobil-mobil berkapasitas mesin kecil (di bawah 1.300 cc).

Dikatakannya, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang rencana tersebut secara matang, karena akan berdampak luas terhadap masyarakat Indonesia.

"Ini sebaiknya dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai dengan segmentasi masyarakat di Indonesia, lalu bagaimana dengan dampak ke depannya," ujarnya.

Davy mengungkapkan, saat ini pihak Suzuki lebih memilih untuk menunggu dan baru akan mengambil sikap setelah rencana tersebut benar-benar dilaksanakan.

sumber: mediaindonesia

Pertamina EP Produksi 11.690 BOPD Minyak di Indonesia Timur

PT Pertamina EP berhasil meningkatkan produksi minyak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) hingga menembus angka 11.690 barel minyak per hari (BOPD). Angka produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan angka produksi sebelumnya sebesar 9.539 BOPD. Lapangan Bunyu memberikan kontribusi terbesar terhadap selisih peningkatan produksi yang mencapai 2.151 BOPD tersebut.

“Kawasan Timur Indonesia telah bangkit dan memperkuat optimisme peningkatan produksi minyak di tengah fenomena penurunan produksi secara alamiah. Keberhasilan  produksi ini telah berada di atas target produksi 8.008 BOPD atau lebih dari 45 persen,” ujar Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Senin (23/4/2012).

Keberhasilan tersebut didapat dari peningkatan produksi yang terjadi di lapangan-lapangan Pertamina di Region KTI. GM Region KTI Satoto Agustono menjelaskan bahwa kontribusi dari lapangan Bunyu sebesar 8.460 BOPD, Sangatta sebesar 2.091 BOPD, dan Papua sebesar 1.139 BOPD.

“Bunyu memberikan kontribusi cukup signifikan dengan keberhasilan pemboran sumur BN-26 yang pada uji produksi menghasilkan minyak sebesar 2.427 BOPD dan gas sebesar 0,9 MMSCFD. Kami bersyukur pencapaian tersebut bisa meningkatkan produksi migas di kawasan ini ,” ujarnya.

Upaya peningkatan produksi di Kawasan Timur Indonesia dilakukan melalui optimasi produksi minyak dengan menerapkan perubahan pada sebagian metode lifting dari gas lift system ke ESP (electrical submersible pump), kegiatan pemboran pengembangan, dan eksplorasi.

Dalam melaksanakan kegiatan operasi di Region KTI, Pertamina EP dihadapi pada tantangan penurunan produksi sekaligus persoalan air terproduksi yang cukup tinggi. Satoto menjelaskan bahwa Pertamina EP menerapkan metode pengelolaan air terproduksi dengan metode injeksi air sehingga mewujudkan kegiatan operasi yang ramah lingkungan.

Sumber: okezone

Pembatasan BBM Dipastikan Memakai Stiker Elektronik

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memastikan akan menggunakan mekanisme manual dengan penempelan stiker elektronik dalam program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Ibrahim Hasyim, Anggota Komite BPH Migas mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan perlengkapan teknis untuk merealisasikan program pembatasan BBM subsidi. "Karena waktunya mepet, kami pastikan akan menggunakan stiker," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (22/4).

Ibrahim mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk memasang stiker tersebut. Pada tahap pertama, stiker akan dipasang pada mobil dinas pemerintah, baik milik kementerian/lembaga, ataupun milik BUMN. “Ini, kan, bertahap, nanti mobil dinas dulu. Tahap dua baru kan untuk wilayah Jabodetabek. Kami akan lakukan simulasi secepatnya," tandasnya.

Selain pemasangan stiker, sosialisasi kepada pengguna BBM dan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga penting. Nantinya, sosialisasi awal akan dilakukan terhadap para petugas di SPBU. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah pengawasan. Rencananya, pengawasan ini akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan beberapa aparat yang bersiaga di titik-titik SPBU tertentu. Sekedar catatan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 400 miliar untuk program pembatasan BBM bersubsidi di wilayah Jabodetabek

Anggaran itu diberikan kepada BPH Migas guna menyiapkan dan melaksanakan pengawasan program pembatasan tersebut. "Nanti kami memberikan list apa-apa saja yang dibutuhkan dalam program ini, baru disesuaikan dengan anggaran yang diberikan," kata Ibrahim

Ibrahim menjelaskan, mekanisme teknis pengawasan program pembatasan BBM sudah digodok sejak lama. Dulu, BPH migas sempat mengkaji pengawasan dengan sistem IT atau smartcard. Namun, mekanisme itu dianggap memakan waktu lama dan mengeluarkan anggaran lebih besar. 

Ujicoba program ini akan dilakukan setelah pemerintah mengumumkan secara resmi program pengendalian BBM subsidi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM subsidi mulai awal Mei mendatang, berbarengan dengan pencanangan program penghematan nasional. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya bilang, pembatasan BBM bersubsidi per 1 Mei nanti bisa menghemat konsumsi BBM sekitar 2 juta kilo liter (kl). Sehingga, konsumsi BBM subsidi tahun ini bisa ditekan menjadi 45 juta kl. (Narita Indrastiti/Kontan)

sumber: kompas.com

Pemprov diminta antisipasi kendaraan dinas wajib pertamax

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta menyiapkan skenario perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012, sebagai antisipasi kebijakan tentang pelarangan kendaraan dinas pemerintah menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi.

"Dalam rancangan perubahan APBD yang diajukan pemerintah provinsi harus disertai dengan skenario untuk mengantisipasi kebijakan tersebut," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Arif Awaludin di Semarang, Senin.

Menurut dia, skenario tersebut juga merupakan bagian dari antisipasi atas kemungkinan kenaikan harga minyak dunia yang akan terus terjadi. Antisipasi dari pelarangan penggunaan BBM bersubsidi yang dialihkan ke pertamax tersebut, kata dia, memerlukan persiapan matang. Ia mengatakan, antisipasi yang dilakukan tetap harus mengedepankan semangat efisiensi anggaran.

"Jangan sampai justru menyebabkan anggaran membengkak karena kebijakan tersebut," kata Arif yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Energi Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono mengatakan, upaya untuk mengantisipasi kebijakan penggunaan Pertamax untuk kendaraan dinas mulai 1 Mei tersebut telah disiapkan.

Salah satu opsi yang memungkinkan untuk menghemat penggunaan anggaran, kata dia, dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Meski demikian, kata dia, pemerintah provinsi juga menyiapkan skenario tentang perubahan alokasi anggaran operasional kendaraan dinas dalam perubahan APBD. Menurut dia, opsi pembatasan penggunaan kendaraan dinas dirasa lebih memungkinkan, mengingat tidak akan menyebabkan perubahan terlalu besar dalam alokasi pos anggaran operasional kendaraan dinas.
Sumber: antaranews

Mobil Gas UGM Uji Ketahanan Yogyakarta-Jakarta

Kompas.com - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengadakan uji ketahanan dan keandalan komponen "konverter kit" untuk mobil yang menggunakan bahan bakar gas dengan menempuh perjalanan Yogyakarta-Jakarta.

Menurut peneliti mobil gas tersebut, Jayan Sentanuhady, mobil tersebut menggunakan bahan bakar ’compressed natural gas’ (CNG).
   
Uji ketahanan mobil gas UGM yang akan menempuh perjalanan Yogyakarta-Jakarta itu dilepas oleh Rektor Sudjarwadi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Pratikno.
   
Jayan mengatakan, desain konverter kit mobil gas itu menggunakan tangki bahan bakar tipe dua dengan kapasitas 60 liter air atau setara 16 liter skala premium (lsp).
   
"Desain konverter kit itu menggunakan teknologi cukup sederhana dengan harapan bisa diproduksi secara massal. Dari sisi teknologi tidak terlalu tinggi, tetapi untuk produksi massal perlu dukungan pemerintah, politikus, dan industri," katanya.
   
Menurut dia, penggunaan CNG lebih hemat sekitar 20 persen dibanding premium, karena pemakaian satu lsp gas dapat menempuh jarak 12 kilometer.
   
"Dalam penelitian tim UGM, konverter kit telah dipasang pada mobil kapasitas mesin 1.600 cc dan mampu melaju dengan kecepatan 120 kilometer per jam.  Ada selisih signifikan penggunaan bahan bakar gas," katanya.
   
Sudjarwadi mengatakan, uji ketahanan konverter kit itu dalam rangka menyosialisasikan hasil temuan UGM ke masyarakat. "Para peneliti sudah mencapai tahap temuan produk. Kami terus mendorong agar masyarakat bisa memakai," katanya.
   
Pratikno mengatakan, hasil inovasi teknologi otomotif yang dilakukan peneliti UGM itu diharapkan mampu mendorong kemandirian bangsa dalam penguasaan teknologi otomotif.
   
Menurut dia, puluhan tahun lalu putra-putra bangsa sudah berhasil membuat prototipe tentang teknologi terbaru di bidang otomotif. Namun, temuan tersebut hanya sebatas prototipe, tidak pernah dikembangkan lebih lanjut untuk jadi produksi massal.
   
"Seharusnya tidak hanya berhenti pada temuan teknologi, tetapi juga mengawal produk itu ke masyarakat dengan harga terjangkau. Hal itu membutuhkan dukungan politik, keuangan, dan fiskal serta perubahan kultural masyarakat," katanya.
   
Kepala Bidang Pengembangan dan Layanan Riset Industri LPPM UGM Yusril Yusuf mengatakan, uji ketahanan konverter kit pada mobil gas UGM itu dalam rangka memeriahkan pameran hasil UGM di bidang otomotif, pangan, dan obat-batan pada 19 April 2012 di Jakarta.

Sumber:  http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/17/17254510/Mobil.Gas.UGM.Uji.Ketahanan.Yogyakarta-Jakarta

Kemandirian Energi Widjajono Harus Diteruskan

VIVAnews - Kampanye kemandirian energi yang dilakukan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo harus diteruskan oleh bangsa Indonesia. Tanpa kemandirian energi, bangsa ini akan kembali dijajah negara lain.

“Kampanye menggunakan gas sebagai pengganti BBM harus terus dilakukan karena minyak semakin hari akan semakin habis,” kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di sela-sela acara Pendidikan Politik Masyarakat, PDC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, di Bantul Terrace, Yogyakarta, Minggu, 22 April 2012

Meski tak mengenal secara dekat dan lebih banyak mengetahui sosok Widjajono dari media, profesor bidang kehutanan ini mengaku kehilangan sosok akademisi yang sangat hebat. “Yang jelas beliau punya jasa, punya pemikiran yang perlu kita pertimbangkan,” katanya.

Bagi Gerindra, pemikiran perbaikan sistem transportasi di Indonesia untuk menekan penggunaan BBM harus ditindaklanjuti. Dengan sistem transportasi yang baik akan menghemat bahan bakar yang hingga kini masih disubsidi.

Apalagi jika nantinya seluruh moda transportasi yang ada di Indonesia ini telah menggunakan gas maka bangsa kita bukan lagi pengimpor BBM, namun pengekspor BBM. “Belum lagi banyaknya potensi tanaman yang dapat diolah menjadi energi alternatif seperti buah nyamplung dan buah jarak. Jika diseriusi maka permasalahan energi akan terselesaikan,” katanya.

Lebih lanjut Suhardi menyatakan Indonesia juga jangan takut untuk mengembangkan energi nuklir. “Dalam hal energi, bangsa ini harus mandiri,” katanya. (adi)

Sumber:  http://bisnis.vivanews.com/news/read/306581-kemandirian-energi-widjajono-harus-diteruskan

Tiga Pesan Widjajono ke Jero Wacik

VIVAnews - Sebelum meninggal dunia, Wakil Menteri Widjajono Partowidagdo sempat berpesan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik tiga hal. Sosoknya yang nyentrik selalu memberi masukan kebijakan energi.

Jero Wacik mengatakan, profesor teknik perminyakan itu berpesan, pertama, penghematan subsidi energi harus sukses. "Baik itu berhemat BBM atau pun listrik," kata Jero di Jakarta, Minggu 22 April 2012.

Pesan kedua adalah BBM bersubsidi harus dikendalikan, dan ketiga, pengembangan energi baru dan terbarukan harus dipercepat dan berhasil.

Wacik menilai Widjajono adalah orang yang bersih, jujur, berani, cerdas, dan lurus. Widjajono sangat berani dalam berdebat, khususnya untuk membela kebenaran. "Hampir 90 persen sama modelnya dengan saya, bedanya beliau nyentrik saya rapi," katanya.

Wacik bersahabat dengan Widjajono hampir 42 tahun lebih, semenjak kuliah di ITB, sehingga banyak kenangan dirinya dengan Widjajono. "Saya tadi berpidato berhasil menahan tangis, dan saya kehilangan seorang sahabat, yang selalu memberikan masukan," katanya.

Widjajono meninggal saat mendaki puncak Gunung Tambora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 21 April. Widjajono sempat sakit dan kritis setelah melewati Pos 3, jalur pendakian Doropeti, Kabupaten Dompu, --yang letaknya sudah tak jauh dari puncak. Di tengah medan berpasir, bebatuan, dan jarang pohon itu Widjajono sakit. Wamen kemudian dibawa turun. Dia diduga meninggal dalam perjalanan ke kaki gunung itu. (adi)

Sumber: http://bisnis.vivanews.com/news/read/306575-tiga-pesan-widjajono-kepada-jero-wacik

Konverter Kit Gagasan Widjajono Belum Bisa Diterapkan

JAKARTA - Selama enam bulan menjabat sebagai wakil Menteri ESDM, Almarhum  Widjajono Partowidagdo telah membuat berbagai gagasan. Salah satu gagasannya adalah konverter penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bahan Bakar Gas (BBG).

Widjajono yang dilantik pada 19 Oktober 2011 telah membuat gagasan konverter penggunaan BBG untuk kendaraan bermotor, “Beliau mencoba  untuk mendorong pemakaian gas untuk kendaraan bermotor, tetapi (sekarang) belum di terapkan” ujar Dirjen Energi Baru Terbarukan, Kardaya Warnika, saat dihubungi Okezone, Minggu (22/04/12).

Dia melanjutkan, selain menghemat minyak bumi, penggunaan gas sebagai bahan bakar juga bertujuan untuk perkembangan penggunaan energi, meskipun pengaplikasian konverter BBM ke BBG memang lama. "Saat ini belum bisa terlihat,” jelas Kardaya yang menjadi adik kelas Alm Widjajono di ITB.

Sekadar informasi, Widjajono Partowidagdo telah meraih gelar sarjana teknik dari Program Studi Teknik Perminyakan ITB pada 1975.

Kemudian  memperoleh gelar Master of Science (M.Sc) dalam bidang Petroleum Engineering (1980), dilanjutkan M.Sc dalam bidang Operation Research (1982), dan MA dalam bidang Economics (1986) dengan judul tesis "An Energy Economy Model for Indonesia" dari University of Southern California (USC).

Gelar Ph.D ia dapatkan dari universitas yang sama pada 1987 setelah merampungkan desertasi berjudul "An Oil and Gas Supply and Economic Model for Indonesia". (mrt)

Sumber:  http://economy.okezone.com/read/2012/04/22/19/616224/konverter-kit-gagasan-widjajono-belum-bisa-diterapkan

15 Gagasan Widjajono yang Belum Terealisasi

Jakarta - Dalam tulisan-tulisan pribadinya terkait penghematan energi, Almarhum Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo punya 15 gagasan. Dari sekian gagasan-gagasan itu, hingga kini belum terealisasi namun patut dipertimbangkan oleh pemerintah.

Menurutnya langkah yang serius dapat dilakukan dengan penghematan subsidi harga BBM. Subsidi lebih diutamakan untuk yang membutuhkan. Penghematan pemakaian energi bisa dilakukan dengan teknologi, penggunaan transportasi umum maupun memakai energi non BBM yang lebih murah dan tersedia di dalam Negeri, berikut ini petikan langsung pemikiran Widjajono, antara lain:

1. Perlu peraturan bahwa Pertamax wajib untuk mobil pribadi 1500 cc ke atas.
2. Perlu peraturan bahwa Premix wajib untuk mobil pribadi di bawah 1500 cc. premix adalah campuran 50% Premium dan 50% Pertamax dengan harga rata-ratanya. Cara lain adalah mobil pribadi di bawah 1500 cc harus membeli Pertamax dulu sebelum membeli Premium dalam jumlah yang sama di SPBU.
3. Perlu peraturan bahwa Premium hanya untuk Angkutan Umum dan Sepeda Motor.
4. Penghematan untuk bensin sampai di atas 30% oleh HHO dengan alat seharga Rp 800 ribu ditemukan oleh Prof. Djoko Sungkono dari ITS.
5. Penghematan untuk diesel dengan larutan Penghemat BBM SF Turbo 1 ditemukan oleh Pak Faisal dari Palembang. Ini bagus untuk transportasi umum dan truk, termasuk truk batubara.
6. Penggunaan tabung LPG 3 kg untuk nelayan melaut perlu disebar luaskan.
7. Transportasi umum mobil ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya supaya masyarakat mau pindah dari menggunakan kendaraan pribadi pada hari-hari kerja ke transportasi umum dan hanya menggunakan pada akhir pekan. busway di Jakarta memerlukan armada yang jauh lebih banyak.
8. Pemakaian kereta api ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya baik untuk dalam kota maupun antar kota termasuk untuk angkutan barang dan batubara.
9. Medco memberi converter kit untuk CNG (Compressed Natural Gas) yang harga keekonomian CNG-nya Rp 4.100/l (kalau disubsidi Rp 1000 maka harganya Rp 3100) untuk stafnya dan menyediakan bus kantor untuk pegawainya. Kalau kebanyakan perusahaan berperilaku seperti Medco maka Jakarta tidak macet. Daerah luar Jawa penghasil Migas bisa beralih ke BBG lebih cepat.
10. Perlunya penghematan pemakaian listrik dengan memakai lampu dan peralatan hemat energi dan mematikannya apabila tidak diperlukan.
11. Kamis 5 April 2012 Wakil Menteri Perhubungan dan penulis mengunjungi spbg di Surabaya. Pak Marsaid, Technic & Operation Director CNG pemilik spbg (Mother Station) menjelaskan bahwa SPBU dapat digunakan untuk daughter Station BBG dengan mengizinkannya menjual BBG. Untuk itu hanya dibutuhkan lahan 3mx6m untuk menaruh trailer dan dispenser. Keuntungan dibagi antara Mother (Ibu) dan Daughter (Putri) Stations. Pak Marsaid juga menganjurkan Subsidi Rp 1.000 per Isp (liter setara premium) untuk CNG supaya harga jualnya masih menarik walaupun harga BBM subsidi Rp 4500. Subsidi gas Rp 1.000 jauh lebih menghemat dari subsidi BBM Rp 5000 (harga Premium tanpa subsidi Rp 9500). LNG dari luar Jawa dapat diterima oleh trailer-trailer LNG (tanpa diregasifikasi menjadi CNG) di pelabuhan. Mengangkut LNG (cair) ke konsumen membutuhkan ruangan lebih sedikit dari mengangkut CNG. Juga dianjurkan menggunakan LNG untuk truk maupun transportasi umum jarak jauh di Jawa, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Mohon diingat bahwa pengalihan minyak tanah ke LPG dimasa lalu menghemat lebih dari Rp 50 triliun per tahun. Saat ini tidak ada yang mau menggunakan minyak tanah untuk memasak apabila ada LPG.
12. Memaksimalkan pemanfaatan batubara, panas bumi, air, bioenergi untuk listrik dengan diatasi kendala-kendalanya. Harap diingat bahwa biaya listrik dari batubara, panas bumi dan air hanya seperempat biaya listrik dari BBM.
13. Pada 11 Maret 2012 Wakil Menteri Pertanian dan penulis mengunjungi Pesantren Sunan Drajat di Lamongan dan melihat pengembangan kemiri sunan disana. Kemiri Sunan ini disamping baik untuk penghijauan sehingga mencegah banjir dan tanah longsor juga buahnya bisa dibuat biodiesel yang dapat menjadikan suatu desa disamping asri juga mandiri energi. Pesantren mempunyai jaringan di seluruh Indonesia dan menurut informasi jumlahnya sekitar 20.000 di Indonesia. Memaksimalkan pemanfaatan kemiri sunan untuk reklamasi tambang, penghijauan dan energi (biodiesel).
14. Memaksimalkan pemanfaatan energi surya, angin, arus laut, mikro hidro untuk daerah-daerah terpencil terutama Indonesia Bagian Timur.
15. Akan lebih banyak uang yang dihemat apabila kita bisa meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), mengoptimalkan Penerimaan Pemerintah dan mengefisienkan Pengeluaran Pemerintah.

Menurutnya kenyataan saat ini pendapatan pemerintah dari minyak habis untuk subsidi harga BBM. Ia menuturkan dengan produksi minyak 930.000 barel/hari dan harga minyak $ 105/barel dan kurs Rp 9.000/ dolar AS, menghasilkan Pendapatan Pemerintah sebesar: 60% x 930.000 barel/hari x 365 H/Tahun $ 105/barel x Rp 9.000/$ = Rp 205 triliun.

Subsidi BBM dengan asumsi harga BBM naik Rp 1.500/liter untuk harga minyak $ 105/B adalah Rp 137 triliun dan kalau harga BBM tidak naik maka subsidinya Rp 178 triliun.

Dengan subsidi listrik Rp 60 triliun yang diakibatkan oleh naiknya harga BBM mengakibatkan seluruh pendapatan pemerintah dari minyak hampir habis (sisa Rp 8 triliun) untuk subsidi harga BBM apabila harga BBM dinaikkan Rp 1500 /lter dan apabila harga minyak tidak dinaikkan maka kurang Rp 33 triliun.

Asumsi harga minyak US$ 90/B (APBN 2012) membutuhkan subsidi $ 123 triliun. Artinya kenaikan harga US$15/barel mengakibatkan kenaikan subsidi Rp 55 triliu atau setiap US$1/barel mengakibatkan defisit 55/15 atau Rp 3,67 triliun. Bayangkan kalau harga minyak naik $ 25/barel atau lebih. Sehingga kita harus serius melakukan penghematan.

Terkait kondisi-kondisi saat ini, maka ia berkesimpulan, antara lain:

• Waktu harga BBM Rp 6.000/liter sudah banyak yang berpindah ke busway dan transportasi umum. Begitu harga BBM Rp 4.500/liter maka kembali naik kendaraan pribadi lagi. Orang tidak menghemat energi tetapi menghemat uang. Program konversi minyak tanah ke BBG berhasil karena subsidi minyak tanah dihilangkan. Program jarak pagar dan konversi premium ke BBG belum berhasil karena premium harganya Rp 4.500/liter (disubsidi).
• Kalau seseorang menyikapi kenaikan harga BBM dengan arif, maka pengeluarannya justru berkurang kalau di hari-hari kerja dia menggunakan transportasi umum dan hanya menggunakan mobil pribadi di akhir pekan atau silaturahmi. Pengguna transportasi umum adalah Patriot karena menghemat uang negara, menghemat energi dan polusi.
• Penghematan pemakaian Premium diatas 30% dengan memakai HHO seperti dengan alat seharga Rp 800 ribu yang disediakan Prof. Djoko Sungkono dari ITS perlu dan cara penghematan energi lain dan budaya hemat energy perlu digalakkan. Penggunaan tabung LPG 3 kg untuk nelayan melaut perlu disebar luaskan.
• Naiknya harga BBM justru akan menyebabkan energi lain yaitu batubara, gas, panasbumi, air dan bioenergi dan energi baru (Misal: Coal Bed Metane dan Shale Gas) dan terbarukan lainnya banyak dibutuhkan dan diproduksikan yang akan memberikan lapangan kerja, penghasilan dan pertumbuhan ekonomi serta berkembangnya daerah-daerah terutama di luar Jawa.
• Ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak dan luar negeri adalah ketidakmandirian. Tidak menggunakan energi yang kita miliki secara optimal adalah tidak bijaksana. Mengkonsumsi energi yang mahal tetapi tidak mengkonsumsi energi murah yang kita miliki adalah kebodohan. Cara meminimalkan subsidi BBM untuk transportasi dan listrik adalah dengan sesedikit mungkin memakai BBM. Akibatnya, Indonesia mempunyai dana lebih banyak untuk membuat Indonesia lebih cepat menjadi Negara Terpandang di Dunia. Dengan mengurangi ketergantungan kepada BBM maka Insya Allah Indonesia menjadi lebih baik.

(hen/wep)

Sumber: http://finance.detik.com/read/2012/04/22/173206/1898504/4/15-gagasan-widjajono-yang-belum-terealisasi

SPBU Belum Siap Lakukan Pengendalian BBM Bersubsidi

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomo Hadi menyatakan bahwa SPBU belum siap apabila pemerintah memberlakukan Pengendalian BBM Bersubsidi dalam waktu dekat ini.

"Saya khawatir sosialsiasi pengendalian BBM itu belum cukup dan teknisnya belum ada," ujar Eri dalam dialog Polemik bertajuk 'BBM Bikin Galau' yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2012).

Eri mengatakan, memang secara makro kebijakan sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Pertamina Pusat dan instansi lain agar bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.
"Namun belum ada petunjuk teknis yang jelas siapa yang mengerjakan, tugas dan pelaksanaannya seperti apa," tandas Eri.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyampaikan presiden akan menyampaikan pidato pada awal Mei terkait rencana penghematan dan pengendalian BBM subsidi.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga menyetujui pembatasan BBM subsidi dilakukan pada Mei mendatang.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan akan disampaikan presiden pada pidato dan paparan setelah sidang kabinet pada 24 April 2012 mendatang.

"Istilahnya bukan pembatasan, kalau pembatasan itu dijatah, tapi ini pengendalian dan kita sedang godok. Insya Allah selesai dalam waktu ini," ungkap Hatta, di kantornya, Jakarta, Jumat (20/4/2012).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber : Tribun news.com
 http://www.tribunnews.com/2012/04/21/spbu-belum-siap-lakukan-pengendalian-bbm-bersubsidi

BBM Subsidi Dibatasi pada Mobil 1.500 cc

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menetapkan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada Selasa, 24 April pekan depan. BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin tersebut akan dibatasi untuk kendaraan mobil pribadi dengan kapasitas minimal 1.500 cc.

Menurut Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi diterapkan untuk kendaraan bermesin di atas 1.500 cc kemungkinan diterapkan pada 1 Mei 2012 mendatang. Sedangkan Kementerian Perindustrian hanya bertugas menyediakan alat konverter untuk angkutan umum. Selain angkutan umum, alat konverter akan dipasang pada mobil dinas pemerintah. "Khusus kendaraan pribadi, pemasangan alat konverter sifatnya sukarela,” kata Hidayat. 

Rencana pemerintah ini sempat berubah-ubah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi semula mengusulkan agar pembatasan hanya dikenakan untuk kendaraan di atas 2.000 cc. Sedangkan Kementerian Energi mengusulkan pembatasan untuk kendaraan di atas 1.300 cc dan 1.500 cc. Namun Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo memastikan belum ada keputusan soal kapasitas mesin kendaraan yang dibatasi menggunakan bahan bakar bersubsidi.

Juru bicara PT Pertamina (Persero), Mochamad Harun, menyatakan pihaknya siap melaksanakan program tersebut. "Masalah teknis, tergantung pemerintah," ujar dia kemarin. Peraturan teknis sangat penting untuk memudahkan sosialisasi dan penerapan di lapangan yang dibutuhkan sekitar 60-90 hari untuk pulau Jawa dan sekitarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembatasan konsumsi bahan bakar untuk mobil 1.500 cc akan menghemat 3 juta kiloliter bahan bakar bersubsidi. Langkah pembatasan akan dilakukan untuk menahan konsumsi pada level 40 juta kiloliter.

Gas Batubara Digarap (Sebagai Bahan Bakar Alternatif)

Pemerintah Tawarkan Delapan Wilayah

Pemanfaatan gas metana batubara untuk sumber energi di Tanah Air masih minim. Untuk mendorong pengembangan energi ini, pemerintah menawarkan delapan wilayah kerja gas metana batubara untuk dikembangkan.

Dari kedelapan wilayah kerja gas metana batubara itu, lima blok diantaranya ditawarkan melalui penawaran langsung. Tiga wilayah kerja ditawarkan lewat tender reguler. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM Evita H Legowo dalam acara IndoCBM 2012, kamis (19/4), di Jakarta menyatakan, untuk penawaran langsung, pengambilan dokumen dapat dilakukan 4 Juni-18 Juli 2012. Forum Klasifikasi pada 11-17 Juli dan pemasukan dokumen pada 19 Juli 2012. Untuk tender reguler, pengambilan dokumen bisa dilaksanakan mulai 4 Juni  dan pemasukan dokumen  penawaran pada 28 September nanti.

Wilayah kerja gas metana batubara yang ditawarkan lewat penawaran langsung adalah Bontang Bengalon di Kalimantan Timur, Belawa di Sulawesi Selatan, barito dan Kuala Kapuas II di Kalimantan Tengah, serta Sekayu II di Sumatera Selatan. Wilayah kerja gas metana batubara yang ditawarkan lewat tender reguler adalah Air Ogan I, Air Ogan II di Sumatera Selatan dan Melak-Mendung II di Kalimantan Timur. Data Kementrian ESDM menyebutkan, sejauh ini, sebanyak 50 wilayah kerja gas metana batubara telah ditandatangani dan tiga blok diantaranya telah berproduksi. Hasil produksi gas tersebut dipakai untuk listrik bagi masyarakat sekitar lokasi.

Berdasarkan peta jalan pengembangan gas metana batubara di Indonesia, produksi gas dari gas metana batubara ditargetkan bisa mencapai 1.000 MMSCFD tahun 2020 dan 1.500 MMSCFD tahun 2025. Potensi gas metana batubara di Indonesia sangat besar, yakni 453,3 triliun kaki kubik yang terebar pada 11 cekungan hidrokarbon di Sumatera Selatan, Barito di Kalimantan Tengah, dan di Sumatera Tengah. Dari sumber daya itu, cadangan terbukti 112,47 TFC dan 57,6 TFC merupakan cadangan potensial.

PT. Pertamina Hulu Energi selaku anak perusahaan Pertamina berencana mempercepat pembentukan kontrak bagi hasil produksi gas metana batubara di area minyak dan gas bumi PT Pertamina. Nilai investasi tiga tahun pertama mencapai 50 juta dollar AS umtuk melakukan pengeboran lebih dari 50 sumur eksplorasi gas metana batubara serta studi geologi dan geofisika. Angka itu merupakan angka awal pada tahap eksplorasi. Pada tahap selanjutnya sampai tahun kelima, dimungkinkan lebih dari 50 juta dollar AS.

Wakil Presiden Aset Sumatera Selatan dan Jawa dan Gas Metana Batubara PT Prtamina Hulu Energi Budi Tamtomo mengatakan wilayah kerja migas Pertamina secara geologi tepat diatas potensi gas metana batubara (GMB) yang menguntungkan secara bisnis. Pertamina akan mempercepat pembentukan kontrak kerja sama gas metana batubara GMb di area Pertamina dengan pola kemitraan. Langkah ini untuk mempercepat pengembangan potensi gas metana batubara.

KOMPAS, Jum'at 20 April 2012

Persediaan Pertamax Akan Diperbanyak

Persediaan Pertamax

Berkenaan dengan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, Pertamina kini terus meningkatkan persediaan pertamax. PT. Pertamina Region VII menggalakkan program ketersediaan pompa pertamax kepada pemilik SPBU di Sulawesi Selatan. External Relation Pertamina Region VII Umar Ibnu Hasan, Kamis, menegaskan langkah itu diharapkan meningkatkan jumlah pompa pertamax seiring kebijakan pemerintah mewajibkan mobil dinas menggunakan BBM nonsubsidi pada 1 Mei nanti.

Umar menegaskan, pompa pertamax baru tersedia di 70 SPBU dari total 168 SPBU di Sulsel. Lebih dari 50% SPBU yang memiliki pompa pertamax berada di kota Makassar, yakni 38 unit dari total 41 SPBU.

Wakil manajer SPBU Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Muhamad Nurfadilah menegaskan, sejumlah SPBU di wilayahnya berencana menambah persediaan pertamax untuk mengantisipasi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada Mei nanti. SPBU yang belum menyediakan pertamax pun saat ini mulai bersiap menyediakan pertamax.

Sebagian besar pelanggan pada SPBU pengguna premium adalah sepeda motor. Karena itu, sejumlah SPBU hanya menyediakan premium dan solar, tidak ada pertamax.

 KOMPAS, Jum'at 20 April 2012

Hemat BBM dengan HHO

Di tengah terus melambungnya harga BBM (Bahan Bakar Minyak), dan ketersediaanya yang kian menyusut, terobosan teknologi yang bisa mengirit BBM menjadi opsi yang tepat. Diantaranya adalah inovasi Prof. Djoko Sungkono, Kepala Laboraturium Teknik Pembakaran dan Bahan Bakar di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya.

Dia menerapkan metode water to gas yaitu mengubah air menjadi gas sebagai energi alternatif untuk menghemat BBM. Djoko meneliti inovasi itu sejak 2007. "Saya mulai memakainya sejak 2009," katanya. Menurut Djoko, alat kreasinya, Hydrogen Booster (HHO), yang mengalihkan air ke gas, mampu menghemat solar atau bensin hingga 36%.

HHO juga cukup murah, sekitar Rp. 800.000,-. Namun, alat itu belum diproduksi secara massal. Prinsip bekerja alat itu adalah memisahkan H2O menjadi H2 dan O secara elektrolisis. "H2 akan menghasilkan energi (gas) yang luar biasa bila ada proses pembakaran didekatnya," katanya.

Guru besar Fakulats Teknologi Industri ITS itu meriset, water to gas sudah memasuki generasi ke-16. Hingga kini riset akan dikembangkan, baik secara konsep maupun perantinya. Alatnya berupa tabung yang menampung air murni (air suling) Sebanyak 1cc air murni akan habis untuk jarak 70 Kilometer. "Satu liter air murni ya bisa untuk jarak ribuan kilometer,' katanya.

Salah satu pengguna alat HHO adalah Prof. Herman Sasongko, Pembantu Rektor I ITS. Menurut mantan Kepala Jurusan Teknik Mesin ini, alat HHO saat ini masih menghemat 30% pemakaian BBM. Jika pemerintah berminat mengembangkan alat itu untuk aplikasi di masyarakat melalui tahapan produksi, diperlukan riset lanjutan. "ITS siap untuk itu," katanya.

 Majalah GATRA No. 24 Tahun XVIII 19-25 April 2012

Anggaran BBM untuk Kendaraan Operasional PNS

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14,87 juta per mobil per tahun diberikan Pemerintah untuk jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, adanya pemberian kupon BBM untuk PNS golongan tertentu disanggah oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin.

Menurutnya, jatah belanja pemeliharaan mobil operasional sudah disediakan dalam APBN dan pada tahun ini diberikan jatah Rp 14,87 juta per mobil per tahun. "PNS itu tidak dapat kupon BBM. Tidak ada istilah kupon BBM, yang ada belanja pemeliharaan mobil operasional. Sekitar Rp 14,87 juta setahun satu mobil, ini standar semua PNS setiap kementerian/lembaga," ujarnya, Kamis (19/4).

Badaruddin menambahkan, ada ongkos transportasi yang dimasukkan dalam tunjangan setiap bulan bagi PNS yang tidak mendapatkan mobil operasional dari kantor. "Biaya transport sudah termasuk uang yang dibawa pulang, sudah masuk take home pay. Jadi tidak ada dibagikan duit untuk beli Pertamax khusus," ujarnya.

Badaruddin menyatakan, memang akan terjadi pembengkakan anggaran terkait dengan anggaran yang tersedia pada tahun ini dan adanya rencana kebijakan pemerintah untuk penggunaan Pertamax untuk mobil pemerintah. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah akan menyampaikan ke satuan kerja untuk dilakukan penghematan dengan pengurangan operasional mobil-mobil tersebut.

"Sekarang itu kan belum ada arahan menggunakan Pertamax, tapi kalau ada kebijakan harus pakai Pertamax, maka satker harus diberi arahan, agar duit yang tidak cukup itu harus hemat, dikurangi operasinya, siapa tahu tahun depan biaya mobil dinas ini dinaikkan," tandasnya