Antrean SPBU Sampai 1 Km, Politisi yang Tolak BBM Naik Harus Tanggung Jawab!

Di beberapa daerah, antrean SPBU mengular sampai 1 km. Pertamina tidak bisa disalahkan karena menjaga kuota BBM subsidi tidak bobol. Politisi yang tolak BBM naik yang harus tanggung jawab.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio kepada detikFinance, Selasa (1/4/2012).

"Saya mendukung upaya Pertamina untuk memperketat penyaluran BBM subsidi. Kalau dilepas begitu saja maka jatah BBM subsidi bakal kurang dan Pertamina yang disalahkan," kata Agus. "Jatah BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) itu nggak cukup tahun ini, apalagi DPR tolak menaikkan harga BBM."

Apalagi pihak Pertamina mengatakan, karena rencana kenaikan harga BBM subsidi yang didengungkan akan dilakuakn 1 April 2012 dan pembatasan BBM yang didengungkan terjadi 1 Mei 2012, terjadi aksi spekulasi dan penimbunan BBM subsidi di daerah, meski rencana itu batal. Belum lagi, di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, BBM subsidi habis diminum oleh truk-truk perusahaan tambang yang diduga dimiliki oleh 'orang kuat'.

"Jadi saya lebih setuju harga BBM naik! Karena antrean di daerah akibat kenaikan BBM batal. Saya minta pertanggungjawaban politisi yang berkoar demi rakyat menolak BBM naik. Politisi dari 3 partai yang menolak BBM naik harus bertanggung jawab, bagaimana yang harus dilakukan," tutur Agus.

Keputusan dari DPR yang menolak harga BBM naik menurut Agus membuat kacau. Konsumsi BBM subsidi menjadi makin tak terkendali karena banyak spekulasi. "Sekarang kalau konsumsi BBM tidak ditahan, maka akan bobol. Apalagi biasanya di daerah-daerah industri tambang, perkebunan, dan industri pasti suplai BBM kurang, karena truk-truk dan mobil operasional industri itu minum BBM subsidi," kata Agus.

Sebelumnya, Kepala Humas FRM Region VII Pertamina Rosinah Nurdin mengatakan, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran bensin premium dengan memperketat stok penyaluran sesuai kuota per kabupaten untuk per bulan dan per hari. Ini yang menyebabkan antrean panjang di beberapa SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Langkah itu dilakukan karena selama triwulan I-2012 terjadi lonjakan konsumsi sebesar 23% di atas kuota karena rush buying dan aksi spekulatif akibat rencana kenaikan harga BBM pada 1 April dan pembatasan BBM subsidi 1 Mei," kata Rosinah.

sumber: detik finance

Pembatasan BBM Diumumkan Pertengahan Mei

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum bisa diterapkan 1 Mei 2012. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi untuk membuat kebijakan itu mudah diimplementasikan. Pengumuman resmi atas kebijakan itu baru akan dilakukan pemerintah pertengahan Mei tahun ini.

"Kebijakan pengaturan BBM bersubsidi perlu persiapan dan sosialisasi yang memadai agar masyarakat tidak panik. Mudah-mudahan Mei nanti konsep kebijakan sudah selesai dan sudah matang. Pemerintah akan mengumumkannya pada pertengahan Mei 2012," ujar dia di Surabaya, Minggu (29/4).

Hatta mengungkapkan, sejumlah opsi pembatasan yang masih dikaji di antaranya pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah, mobil pribadi dengan kapasitas silinder mesin mobil (cylinder capacity/cc) di atas 1500 cc, dan pengaturan penjualan BBM bersubsidi di kawasan atau daerah elite. Pemerintah akan mencari opsi yang memiliki mudharat kecil bagi masyarakat.

Menurut Hatta, pemerintah sangat serius untuk menyiapkan kebijakan tersebut dalam upaya menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter (KL) meski kebijakan itu nantinya bisa menimbulkan kontroversi dan di masyarakat.

"Pengendalian BBM bersubsidi belum juga diputuskan karena tidak mudah bagi pemerintah bicara soal BBM. Acapkali kalau kami bicarakan pure ekonomi, masih dianggap bicara politik," kata dia.

_________________________________________________________________________________
Sumber : http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/270526/0/Pembatasan-BBM-Diumumkan-Pertengahan-Mei

Risiko Politik Liberalisasi Harga BBM

Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat. Pihak yang setuju menyatakan pembatasan harus segera dilakukan. Kalau tidak, konsumsi BBM bersubsidi akan terus meningkat dan semakin memberatkan APBN. 

Terlebih lagi yang menyedot BBM bersubsidi adalah pemilik mobil bermesin di atas 1.500 cc, dan membutuhkan BBM dalam jumlah banyak. Terutama pada saat harga BBM non-subsidi jenis Pertamax harganya mencapai Rp 10.000 lebih/liter.

Sementara itu pihak yang menolak mengatakan, langkah pembatasan tersebut sulit diaplikasikan di lapangan. Justru akan berisiko menimbulkan masalah baru.
Tentu akan menimbulkan ketegangan dengan petugas SPBU dan mengundang pertanyaan, apakah pantas seorang yang memiliki mobil tua namun bermesin di atas 1.500 cc, harus membeli BBM dengan harga mengikuti pasar.

Bila pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan itu dengan ketat dan tegas, diprediksi akan ada kelompok di masyarakat yang ingin tetap bisa membeli Premium dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), maka akan terjadi ‘pasar gelap Premium’. Dengan kondisi pengawasan dan penindakan yang masih lemah, hal tersebut sulit diberantas.

Diperkirakan pembatasan BBM bersubsidi hanya akan berjalan mulus pada kendaraan milik pemerintah karena pembelian BBM non-subsidi dibiayai oleh uang negara.
Lalu bagaimana dengan nasib BBM bersubsidi? Dengan adanya izin dari DPR RI yang diputuskan pada sidang  pada akhir Maret 2012, pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi apabila harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai rata-rata 120,75 dolar AS/ barrel dalam enam bulan.

Langkah pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi atau dengan kata lain menggiring rakyat membeli BBM harga pasar, serta menaikkan harga BBM bersubsidi, mempunyai risiko politik.
Liberalisasi harga BBM dan BBG dengan cara menyerahkan harga pada mekanisme persaingan usaha, ditolak MK karena dapat mengancam hak rakyat atas harga BBM yang terjangkau.
Ironisnya, putusan MK itu dilangkahi pemerintah dengan menerbitkan Perpres No 55/2005 tentang Harga Jual BBM dan menjadikan Mids Oli Platts Singapore (MOPS) sebagai patokan penentuan harga.

Padahal, MOPS adalah urat nadi liberalisme harga BBM. Di sisi lain DPR telah memutuskan penambahan ayat 6A pada Pasal 7 UU APBN Perubahan 2012. Kenaikan harga BBM bersubsidi dalam ayat tersebut ditentukan oleh ICP. Namun yang juga perlu diketahui adalah ICP itu sendiri adalah harga minyak mentah di Indonesia yang mencerminkan harga di pasar dunia. Dengan demikian secara prinsip pemerintah telah menentang keputusan MK yang membatalkan 3 Pasal UU Migas. Seharusnya pemerintah mulai mengakhiri kebijakan dari BBM ke BBM, dan memulai konversi dari BBM ke BBG.

______________________________________________________________________________
Sumber : Suara Merdeka.com
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/30/184933/Risiko-Politik-Liberalisasi-Harga-BBM

Pembatasan BBM Batal, Konsumsi Diperketat

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah ditundanya program pembatasan untuk kendaraan pribadi. "Premium akan terbatas. Jika jatah Premium habis di satu daerah, maka tidak akan ditambah. Konsumen harus ganti konsumsi ke BBM nonsubsidi," kata Wakil Kepala BPH Migas Fahmi Harsandono Minggu 29 April 2012.

Sampai saat ini BPH Migas masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait dengan program pembatasan yang akan diberlakukan. Sebab, kata Fahmi, jika tak dikendalikan, konsumsi bahan bakar bersubsidi tahun ini bakal tembus 44 juta kiloliter dari kuota 40 juta kiloliter.

Menurut Fahmi, selama tiga bulan pertama 2012, konsumsi sudah menembus 12 persen dari kuota. Jika tak dikendalikan, diperkirakan BBM bersubsidi bakal habis pada September mendatang. “Agar mencukupi, kami membatasi alokasi tak boleh melewati 3,2 juta kiloliter,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Namun rencana ini kembali ditunda karena belum ada kesepakatan untuk jenis kendaraan yang dibatasi. Akibatnya, kuota bahan bakar bersubsidi bakal diperketat agar bisa memenuhi kuota 40 juta kiloliter sampai akhir tahun.

Untuk mendukung program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah mengucurkan Rp 400 miliar kepada BPH Migas untuk melakukan pengawasan. “Tapi dana itu belum kami pergunakan,” kata Fahmi. Untuk mendukung penghematan bahan bakar, pihaknya mengimbau agar kendaraan dinas menggunakan bahan bakar nonsubsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo menyatakan program pembatasan tak dibatalkan. "Hanya masih didalami. Target awalnya adalah untuk mobil dinas," ujarnya.

Namun Evita, sebagai pejabat teknis yang bertanggung jawab atas program ini, tak bisa memberi kepastian kapan kebijakan itu diterapkan. Menurut dia, pengendalian konsumsi harus dilakukan karena usul kenaikan harga tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

_________________________________________________________________________________

Sumber : Tempo.co

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/092400553/Pembatasan-BBM-Batal-Konsumsi-Diperketat

SPBU Non Subsidi Hadir di Jakarta

Menjawab kebutuhan akan BBM non subsidi, dan seiring dengan rencan program pembatasan penggunaan BBM subsidi oleh pemerintah, PT Pertamina (Persero) hari ini Jum'at (27/4/2012) melakukan soft launching SPBU yang khusus memasarkan produk BBM non subsidi di kawasan elite Jakarta atau tepatnya di jalan Arteri Pondoh Indah, Jakarta Selatan.

Pembentukan SPBU khusus non subsidi ini adalah sebagai bentuk wujud nyata apa yang sering disampaikan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebagai sang empu pemegang saham Pertamina.Soft launching SPBU tersebut dilakukan oleh Direktur Marketing dan Trading Pertamina, Hanung Budya Yuktyana.

SPBU berkode COCO 31.12204 Pondoh Indah yang pertama ini khusus menyediakan BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex.Berikut harga BBM non subsidi yang dijual di SPBU COCO 31.12204, Pertamax Plus ron 95 Rp 10.350 per liter, Pertamax Ron 92 Rp 9.950 per liter dan Pertamina Dex Rp 10.500 per liter. SPBU tersebut beroperasional selama 24 jam

Tanpa Pembatasan, BBM Subsidi Habis Oktober

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi bakal habis pada Oktober mendatang. Perkiraan ini didasarkan pada realisasi konsumsi bahan bakar yang melebihi kuota setiap bulannya.

Sampai bulan lalu, realisasi konsumsi bahan bakar bersubsidi mencapai 15,5 persen dari kuota. “Totalnya sebanyak 10,7 juta kiloliter,” ujar Wakil Kepala BPH Migas Fahmi Harsandono rabu 25 April 2012 kemarin.

Jumlah itu meliputi konsumsi Januari sebanyak 3,53 juta kiloliter, Februari mencapai 3,4 juta kiloliter, dan Maret sebanyak 3,7 juta kiloliter. Menurut Fahmi, jika tak dikendalikan, kuota bahan bakar bersubsidi yang tersisa 29,3 juta kiloliter bakal habis pada Oktober mendatang. Tahun ini pemerintah mengalokasikan kuota bahan bakar bersubsidi sebanyak 40 juta kiloliter.

Untuk menekan lonjakan konsumsi, kata dia, pemerintah harus menekan kuota per bulan menjadi 3,2 juta kiloliter. “Dampaknya, akan terjadi kelangkaan bahan bakar di masyarakat,” kata Fahmi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah masih mencari waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar. “Akan diumumkan, tapi tunggu saat yang tepat," ujarnya Rabu 25 April 2012 kemarin. Pemerintah, kata dia, akan menjaga kuota bahan bakar bersubsidi sesuai dengan postur anggaran.

Untuk mengendalikan konsumsi, kata Hatta, ada dua strategi yang semula disiapkan pemerintah, yakni pembatasan penggunaan atau menaikkan harga. Opsi kedua jelas terbentur keputusan politik, sehingga pemerintah harus memutar otak memaksimalkan opsi pertama agar kebijakannya efektif.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat. Dia memastikan pembatasan akan dilakukan berdasarkan kapasitas mesin mobil. “Untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas.”

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Sudirman Maman Rusdi, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan jelas dari pemerintah soal pemberlakuan pembatasan bahan bakar. Dia meminta pemerintah segera memberi penjelasan soal kebijakan ini.


____________________________________________________________________________
Sumber : Tempo.co
http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/087399824/Tanpa-Pembatasan-BBM-Subsidi-Habis-Oktober

Presiden SBY: Pengendalian BBM Mulai Bulan Mei

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan pidato untuk penghematan serta pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dimulai pada bulan Mei karena tidak jadinya kenaikan harga BBM subsidi.

Dalam sambutan pembukaan Musawarah Perencanaan Pembangungan (Musrembang) di Jakarta, Presiden mengatakan dalam ketetapan APBN-P tahun 2012 bersama DPR terdapat masalah baru bagi pemerintah karena tidak jadinya kenaikan harga BBM subsidi yang sebelumnya diusulkan kenaikan Rp 1,500 per liter.

"Dalam bahasa yang lain hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru. Tapi kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Kita tahu ada persoalan, ada mismatch mari kita carikan solusinya," kata Presiden SBY.

Menurut SBY APBN-P itu didalamnya ada asumsi, penerimaan dan pendapatan, subsidi, devisit, itu disetujui, ketok palu. Tetapi yang nomor dua kenaikan bbm itu bisa diputuskan tidak naik tahun ini, apa yang terjadi tidak klop.

Untuk itu pemerintah akan melakukan kebijakan penghematan dan akan dituangkan dalam rencana aksi yang akan dimulai bulan Mei.

"Dengan harga BBM yang tetap sekarang ini Rp 4.500 untuk premium, dan kitia diamkan saja. Maka subsidi bbm dan listrik akan melonjak tajam," kata SBY.

Defisit anggaran juga bisa membengkak diatas 3% kalau tidak ada usaha usaha penghematan, dan pemerintah akan mencari utang baru.

"Jadi masalah utamanya, jika masalah APBN 2012 kita biarkan saja, maka subsidi jebol dan APBN tidak aman. Oleh karena itu kita memerlukan solusi. Kita harus mengurangi secara signifikan penggunaan BBM. Kita harus tingkatkan penerimaan dan pendapatan negara. Saya melihat masih ada yang perlu kita optimalkan," kata SBY.

"Kita semua jajaran pemerintahan dan pemda juga harus melakukan penghematan atas pengeluaran dan pembiayaan di wilyahnya masing2. Ketiga inilah yang saya harus tekankan untuk amankan APBN dan fiskal kita," kata SBY.

Menurut SBY penghematan volume BBM bersubsidi harus dilakukan secara signifikan. Akan ada gerakan penghematan dalam waktu kedepan atau ada pengedalian dan ini sedang kita matangkan, dan ada pengalihan BBM ke BBG.

Pembatasan BBM Percuma

Pemerintah dimungkinkan untuk membatasi bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, pengawasannya harus dapat dijamin sehingga volume BBM dapat terkontrol dengan baik. Jika tidak, pembatasan BBM bersubsidi itu percuma dilaksanakan.

”Partai Golkar menolak jika pembatasan dilakukan dengan melarang mobil berkapasitas di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi,” kata anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, di Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Pemerintah belum memutuskan akan membatasi BBM bersubsidi, yaitu bensin dan solar. Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, masih mendalami pembatasan BBM bersubsidi. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan melarang penggunaan bensin untuk mobil pribadi 1.500 cc ke atas lewat sistem stiker (Kompas, 25/4/2012).

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, semalam, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dijadwalkan mengumumkan kebijakan BBM, Kamis ini. Namun, Presiden dijadwalkan memberi pengarahan soal kebijakan BBM di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Satya Yudha meragukan efektivitas pemerintah melarang kendaraan di atas 1.500 cc mengonsumsi BBM bersubsidi. Stiker yang akan ditempel di kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi akan mudah ditiru. ”Masalah juga akan muncul dalam pengawasan di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum),” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, mengemukakan, untuk melarang kendaraan di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi dibutuhkan persiapan selama tiga bulan bagi PT Pertamina dan enam bulan bagi SPBU. ”Dengan demikian, jika kebijakan itu diputuskan pada bulan ini, baru dapat dilaksanakan sepenuhnya Oktober 2012, yang artinya ketika APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2012 hampir selesai,” ujar Dolfie.

Mengenai solusi menaikkan harga BBM, menurut Satya Yudha, Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN Perubahan (APBN-P) 2012 belum bisa dilaksanakan. Pasal itu mengatur kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu karena harga minyak mentah Indonesia belum mencapai 15 persen di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) 105 dollar AS per barrel dalam APBN-P 2012. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah itu juga harus berlangsung selama enam bulan terakhir.

Selama pasal itu belum bisa dilaksanakan, pemerintah dapat menggunakan penjelasan Pasal 7 Ayat (4) UU APBN-P 2012 yang memungkinkan pemerintah bisa mengendalikan BBM bersubsidi secara bertahap.

Satya Yudha mengingatkan agar cara pengendalian yang digunakan fokus pada pengendalian volume yang tertib. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pengendali dengan teknologi radio frequency identification atau kartu pintar yang bisa mengidentifikasi mobil yang layak disubsidi dengan penggunaan BBM bersubsidi per hari dan per volume yang dijatahkan.

”Apabila sistem yang digunakan tidak bisa menjamin terkontrolnya volume, arti pembatasan menjadi percuma. Sistem stiker pasti tidak efektif karena lemahnya pengawasan terkait volume dan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Satya Yudha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembatasan BBM yang hanya ditujukan untuk kalangan tertentu berimplikasi luas terhadap kinerja perusahaan. ”Disparitas harga antara Premium dan Pertamax perlu dicermati karena akan memunculkan berbagai ekses di lapangan,” kata Hariyadi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita H Legowo di Bontang, Kalimantan Timur, menyatakan, pemerintah masih mendalami rencana pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas.

Kalau sudah selesai dibahas, kata Evita, program pembatasan BBM bersubsidi itu akan diumumkan pemerintah.

 

Bahan bakar gas

Solusi lain ditawarkan Fraksi PDI-P. Dolfie mengingatkan, pemerintah memiliki anggaran Rp 2 triliun untuk konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). Biaya pembuatan instalasi BBG di SPBU yang aktif hanya sebesar Rp 2 miliar. Dengan demikian, anggaran Rp 2 triliun itu dapat dipakai untuk membuat instalasi BBG di 1.000 SPBU.

”Mengapa pemerintah tidak konsisten ke gagasan awal, yaitu mendorong konversi ke BBG? Jika konversi ini tidak dilakukan, masalah BBM bersubsidi akan terus menjadi masalah,” papar Dolfie.

Tahun ini, menurut dia, pemerintah seharusnya fokus melakukan konversi dari BBM ke BBG. Pada saat yang sama, pengendalian BBM bersubsidi dapat dimulai dengan memperketat pengawasan konsumsi BBM untuk industri dan mencegah penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri. Dengan demikian, konversi ke BBG dapat dimulai hingga secara perlahan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikurangi.

Pengamat perminyakan Kurtubi juga menyatakan, untuk mengurangi subsidi BBM dan lebih menyehatkan BBM, pemerintah sebaiknya menggunakan instrumen kebijakan energi yang benar. Caranya, mengurangi pemakaian BBM dengan diversifikasi ke BBG yang dipercepat dan dengan kebijakan harga. ”Jadi, bukan dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, pemerintah telah siap melaksanakan konversi BBM ke gas. Saat ini rencana konversi BBM ke BBG sedang difinalkan antar-kementerian untuk pengaturan persyaratan bagi standar teknis alat perangkat konversi.

”Bengkel umum yang berjumlah 12 buah dan telah mempunyai pengalaman dalam pemasangan converter kit (alat pengonversi) pada program yang lalu sudah siap mendukung,” kata Hidayat.

 Sumber : Kompas

Pembatasan BBM Bersubsidi Untungkan SPBU Asing?

Rencanan pemerintah untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menguntungkan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing. Hal itu disampaikan. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam diskusi bertajuk "BBM Bikin Galau" di Jakarta, Sabtu (21/4/2012).

"SPBU asing akan sangat diuntungkan, konsumen akan berpindah ke SPBU asing, Pertamina kemudian kalah sama asing," kata Tulus.

Ia mengatakan, pihak asing akan diuntungkan karena mereka lebih siap menyediakan BBM non subsidi seperti Pertamax. Sedangkan Pertamina, katanya, pasokan Pertamax-nya masih sedikit.

"Pasokan Pertamax Pertamina masing minim. Kami telah diskusi dengan konsumen dan mereka cenderung mengancam pindah ke SPBU asing jika BBM bersubsidi dibatasi," kata Tulus.

Seperti diketahui, Pertamax merupakan jenis BBM nonsubsidi. Jika pembatasan diterapkan, kendaraan dengan kriteria tertentu diharuskan menggunakan Pertamax.

Hal berbeda disampaikan pengamat ekonomi, Ikhsan Modjo yang juga Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat. Ia mengatakan, sebaiknya masalah pembatasan BBM bersubsidi ini tidak ditarik ke arah kepentingan asing atau bukan. Menurutnya, yang terpenting adalah konsumen mendapatkan barang yang terbaik, entah itu dari SPBU lokal ataupun asing.

"Justru ini akan memaksa SPBU-SPBU untuk lebih bersaing, bagaimana konsumen bisa lebih sejahtera," kata Ikhsan.

Lagipula, lanjut Ikhsan, sebagian besar SPBU asing yang beroperasi di Indonesia menggunakan bahan baku Pertamax dari Pertamina. "SPBU asing cuma Shell yang impor dari Singapura. Total, Petronas, dari Pertamina semua, mereka hanya mengolah, mencampur, hingga jadi Pertamax," ujarnya.

Pemerintah berencana mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Pembatasan dimulai pada Mei nanti dengan melarang pemakaian BBM bersubsidi baik bagi semua mobil dinas instansi pemerintah maupun mobil operasional badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Untuk tahap awal, pelarangan hanya berlaku di Jabodetabek. Sementara untuk mobil pelat hitam, pembatasan berlaku sekitar Juli nanti. 

Sumber  : Kompas

Minyak Dunia Merosot Melegakan Pemerintah

Harga minyak turun pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para pedagang cemas atas melemahnya data ekonomi di China dan Amerika Serikat, namun untuk Indonesia hal tersebut sangat melegakan.

Harga minyak tinggi tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia karena sangat membebani anggaran Negara yang harus mengeluarkan biaya besar untuk subsidi bakar minyak (BBM).

Harga minyak dunia juga tertekan, di tengah bangkit kembalinya kekhawatiran atas krisis utang zona euro. Kontrak utama New York, minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei, merosot 1,44 dolar AS menjadi ditutup pada 101,02 dolar AS per barel. Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei jatuh 2,79 dolar AS menjadi 119,88 dolar AS per barel di London.

"Minyak mentah jatuh di bawah tekanan aksi jual di pasar yang lebih luas di tengah kekhawatiran baru pertumbuhan (dan) melemahnya angka impor dari China, termasuk sedikit perlambatan untuk pengiriman minyak mentah pada Maret," kata analis VTB Capital, Andrey Kryuchenkov.

Minyak juga terpukul oleh "data pembayaran gaji non pertanian AS yang mengecewakan dan kekhawatiran terhadap Cina dan zona euro," tambahnya.

Pasar juga terhempas oleh kekhawatiran atas meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah zona euro, yang mencerminkan keprihatinan mendalam atas krisis utang yang sedang berlangsung di kawasan itu.

Departemen Tenaga Kerja AS, Jumat, melaporkan bahwa ekonomi Amerika hanya menciptakan 120 ribu pekerjaan pada Maret, jauh di bawah perkiraan sebesar 200 ribu pekerjaan.

"Data penggajian non-pertanian AS yang lemah pada Jumat, juga telah menekan harga, karena menimbulkan keraguan atas kekuatan dari pemulihan AS," tambah analis David Morrison dari grup perdagangan GFT.

Angka perdagangan Cina yang bervariasi pada Selasa meningkatkan kekhawatiran tentang ekonomi nomor dua dunia, yang juga merupakan konsumen energi terbesar.

Cina mengatakan, pihaknya mencatat surplus perdagangan sebesar 5,35 miliar dolar AS untuk Maret, membalikkan defisit perdagangan 31,4 miliar dolar AS untuk Februari.

Namun, pihaknya juga mengatakan ekspor naik relatif lemah 8,9 persen, sementara impor naik hanya 5,3 persen, menunjukkan konsumsi domestik di negara 1,3 miliar orang itu lesu.

Harga minyak naik secara singkat dalam transaksi di Asia pada awal perdagangan Selasa, didukung kekhawatiran tentang kemungkinan gangguan terhadap pasokan Timur Tengah, kata para analis.

Produsen minyak mentah utama Iran pada Senin menegaskan, pihaknya akan mengadakan pembicaraan dengan kekuatan dunia di Istanbul pada Sabtu tentang program nuklir kontroversial Teheran.

Iran terakhir mengadakan pembicaraan dengan kekuatan yang disebut P5+1 - Inggris, Cina, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat ditambah Jerman - pada Januari 2011 tetapi dengan tanpa hasil.

Pemeritah Keluarkan 5 Trilliun Untuk Tambahan Subsidi BBM Tiap Bulan

Pemerintah mengeluarkan sekitar Rp 5 triliun untuk menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) setiap bulan, karena tidak jadinya kenaika harga BBM subsidi, demikian Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan kepada wartawan hari Selasa (24/04/2012) malam di istana.

Seperti diketahui Dewan Perwakilan Rakyat telah menolak kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 per liter dan hanya menyetujui kenaikan harga apabila harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada 15 % diatas harga asumsi sebesar $105 per barrel.

"Kita ada simulasinya.dan iya memang setiap bulan tertunda bisa membuat RP 5 triliun tambahan subsidi itu akan terjadi. Itu tambahan subsidy yang harus kita siapkan karena tidak adanya peyesuaian harga," kata Agus.


Menurut Agus Pemerintah masih mencari formula untuk pengendalian konsumsi BBM dan Pemerintah terus berusaha agar volume BBM bersubsi tidak melampuau quota terlalu jauh tahun ini.

Pemerintah dan DPR telah memutuskan volume BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter (KL) tahun 2012, dibawah tahun 2011 yang sebesar 41 juta KL.

Pemerintah juga telah menentukan besaran subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun tahun 2012, jauh dibawah subsid tahun 2011 sebesar Rp 164.7 trilliun.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, besaran subsidi energy bisa meningkat menjadi Rp 340 trilliun untuk subsidi BBM dan Listrik pada tahun 2012 kalau tidak ada pengendalian konsumsi.

Namun dalam sidang cabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Selasa telah terjadi perdebatan mengenai bagaimana menentukan formula pembatasan BBM subsidi tersebut.

"Kami masih mendalami mengenai pengendalian BBM subsidi," kata Hatta kepada wartawan sesudah sidang cabinet.

Antiklimaks Pembatasan BBM Bersubsidi

Pemerintah tinggal tunggu harga minyak 15% di atas asumsi APBN, lalu naikkan harga BBM.

Harapan agar sidang kabinet yang membahas Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 memberikan kepastian rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) berakhir antiklimaks.

Sikap ragu-ragu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah terlihat dari sejak siang yang rencananya mau mengumumkan kebijakan pengamanan APBN, namun kemudian ditunda hingga pukul 16.00. Pada sore itu Presiden kembali tampil dalam konferensi pers. Tetapi bukan kebijakan yang diumumkan, melainkan rencana dan perlunya kebijakan itu dikeluarkan. Kebijakan justru baru diumumkan usai rapat paripurna kabinet pada Selasa malam, 24 April, di Kantor Presiden, Jakarta. Itu saja hanya pembantu-pembantunya saja yang mengumumkan. Presiden tak tampak.

Pengamat energi yang juga direktur Center for Petroleum and Energy Economics Dr. Kurtubi menyayangkan sikap keragu-raguan Presiden. Presiden seharusnya langsung melaksanakan tindakan konkret tanpa membingungkan rakyat. "Tinggal tunggu harga minyak mentah Indonesia 15 persen di atas asumsi APBN (sekitar US$120,75 per barel), agar sesuai syarat APBN, lalu naikkan harga," kata Kurtubi dalam wawancara melalui sambungan telepon dengan VIVAnews, Selasa malam.

Kurtubi mengatakan, pemerintah tak perlu mewacanakan atau bahkan memutuskan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, karena ini bukan yang tepat. Bila pemerintah tetap memaksa membatasi BBM justru bisa berbuntut pada pemakzulan Presiden.

Apa alasannya? Kurtubi mengatakan dengan mengalihkan konsumsi BBM bersubsidi ke Pertamax justru pemerintah rawan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 yang mengatur bahwa penetapan harga BBM dalam negeri tidak boleh diserahkan kepada mekanisme harga pasar bebas.

"Pertamax 100 persen menggunakan harga pasar. Ini melanggar konstitusi dan bila partai politik mau, Presiden bisa dimakzulkan," katanya.

Selain berpotensi melanggar, kebijakan pembatasan BBM juga dinilai sebagai kenaikan harga terselubung. Bagaimana tidak, konsumen yang biasa menggunakan harga Rp4.500 per liter akan berubah menjadi Rp10.000, harga Pertamax saat ini. "Artinya masyarakat dipaksa menggunakan BBM dengan harga dua kali lipat dari sebelumnya. Ini sangat memberatkan," ujar dia.

Kebijakan ini juga tak mendidik masyarakat. Karena rakyat hanya disuruh pindah dari minyak (Premium) ke minyak (Pertamax) yang saat ini mahal dan harus diimpor. Pemerintah sebaiknya mengejar pembangunan infrastruktur bahan bakar gas agar masyarakat secara sukarela mau pindah ke energi yang jauh lebih murah dan melimpah di Indonesia.

Berakhir tanpa kepastian
Hingga sidang kabinet berakhir, Selasa malam, 24 April 2012, pemerintah ternyata belum juga memutuskan rencana pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang membuat APBN membengkak. Tak hanya itu, pemerintah juga belum dapat menetapkan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan yang sedianya dilaksanakan Mei.

"Kami belum memutuskan pembatasan itu metodenya apa, masih kami exercise. Kami masih menguji, dengan simulasi-simulasi seperti apa kalau ini diimplementasikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di kantor Presiden.

Hatta beralasan, pemerintah tak ingin terburu-buru memutuskan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah ingin memastikan terlebih dulu kesiapan seluruh dukungan operasional agar program itu dapat mudah dikendalikan dan diterima masyarakat.

Sejumlah kajian pembatasan BBM yang tengah dilakukan pemerintah selama ini diupayakan dengan mendahulukan penjagaan kondisi fiskal.

"Kami menjaga fiskal itu, kuotanya kan 40 juta kiloliter, kalaupun terjadi overkuota kami mengharapkan tidak melebihi 42 juta kiloliter," kata Hatta seraya optimistis kondisi fiskal bisa terjada jika penyalahgunaan BBM bisa dicegah.

Meski sidang kabinet ini tak menghasilkan keputusan yang tegas soal pembatasan BBM, Hatta memastikan bahwa kebijakan tersebut masih menjadi pilihan pemerintah untuk mengamankan APBN.

"Kami masih menguji, please jangan dikatakan pemerintah batal. Pemerintah kan belum pernah menetapkan kapannya, jadi memang belum," ujarnya.





Sumber : Vivanews

Data Lengkap Mobil-mobil yang Boleh Minum Premium

Pemerintah Indonesia memastikan akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia. Meski belum pasti, namun salah satu opsi yang dipilih adalah dengan melarang mobil pribadi dengan mesin berkapasitasdi atas 1.500 cc meminum Premium di wilayah Jawa-Bali, mulai September 2012.

"Kalau pas 1.500 cc tidak boleh memakai premium subsidi, tapi kalau 1.498 cc masih boleh. Perhitungannya 1.500 cc ke atas," komentar Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo di Jakarta, (23/4/2012).

Pengumuman pembatasan BBM rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bulan depan. Setelah pengumuman, 90 hari kemudian (Agustus 2012) semua mobil pelat hitam sesuai ketentuan dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Dimulai dari Jabodetabek (Agustus 2012) dan sebulan kemudian seluruh Jawa-Bali (September 2012). Hal yang sama juga diberlakukan terhadap mobil pemerintah atau pelat merah.

Ingin tahun mobil-mobil  yang menggunakan mesin dengan kapasitas di bawah 1.500 cc, khususnya bensin? Inilah lengkap! 

Merek	Model	Mesin	Merek	Model	Mesin
Chery	QQ	1.083 cc	Kia	Picanto	1.086 cc
Chevrolet	Aveo	1.498 cc		All New Picanto	1.248 cc
	Kalos	1.498 cc		Pride	1.399 cc
Daihatsu	Gran Max	1.298 cc	Mazda	Mazda2	1.498 cc
	Gran Max	1.496 cc		Mazda 2 Sedan	1.498 cc
	Luxio	1.496 cc		RX-8	1.308 cc
	Sirion	1.298 cc	Mitsubishi	Maven	1.468 cc
	Terios	1.496 cc	Nissan	March	1.198 cc
	Xenia	989 cc		Juke	1.498 cc
	Xenia	1.298 cc		Grand Livina 1.5	1.498 cc
Ford	Fiesta	1.388 cc		Livina X-Gear	1.498 cc
Geely	MK sedan	1.498 cc	Peugeot	207	1.398 cc
	MK II hatchback	1.498 cc	Smart	ForTwo	999 cc
	Panda LC	1.498 cc	Suzuki	APV	1.493 cc
	Panda LC Cross	1.300 cc		Swift	1.490 cc
Honda	Jazz	1.497 cc		SX4	1.490 cc
	All New City	1.497 cc		Ertiga	1.398 cc
	Freed	1.497 cc		Karimun Estilo	998 cc
Hyundai	Avega	1.495 cc	Toyota	Avanza	1.298 cc
	i10	1.086 cc		Avanza	1.498 cc
	i20	1.399 cc		Rush	1.496 cc
	Gran Avega	1.396 cc		Vios	1.497 cc
				Yaris	1.497 cc
			VW	Golf 1.4 TSI	1.498 cc

 

Agar Ekonomi Tumbuh 6,5%, Ini 7 Arahan SBY Agar Ekonomi Tumbuh 6,5%!

Presiden SBY menyiapkan tujuh siasat untuk para menterinya dalam rangka menjaga perekonomian tetap sehat setelah batalnya kenaikan harga BBM subsidi 1 April 2012.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, SBY menginginkan agar target pertumbuan ekonomi 6,5% tahun ini tetap tercapai meskipun anggaran bakal tertekan oleh subsidi BBM yang melonjak akibat batalnya kenaikan BBM subsidi.

"Bapak presiden memimpin rapat paripurna bidang ekonomi dengan agenda pokok pelaksanaan APBN-P 2012 dan program-program di dalam mensukseskan pembangunan di 2012 ini," kata Hatta di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

"Jadi bagaimana upaya kita tetap mencapai pertumbuhan sesuai yang kita targetkan, yakni sekurang-kurangnya 6,5%," jelas Hatta.

Lalu apa saja ketujuh arahan SBY kepada para menterinya?

Pertama, mendorong percepatan belanja sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Menkeu akan menterjemahkan dalam agenda-agenda aksi termasuk di dalamnya akan merampungkan perubahan Perpres Nomor 54 untuk mempercepat proses-proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kedua, menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah. Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah menahan inflasi. Langkah-langkahnya seperti menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan stabilitas harganya. Tim inflasi daerah dan Tim Inflasi BI serta Menko Perekonomian harus betul-betul memantau setiap kecepatan arus barang dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan pasokan di daerah. "Ini tidak boleh terjadi sehingga tidak memicu terjadinya inflasi," kata Hatta.

Ketiga, mengoptimalkan program perlindungan sosial. Ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang miskin tetap terjangkau. Kebijakannya aantara lain dengan Jamkesmas, program keluarga harapan, PNPM, BOS dan raskin serta program klaster keempat.

Keempat, kebijakan mendorong pertumbuhan investasi. Walaupun saat ini tidak atau belum menaikan BBM/tidak ada kenaikkan harga BBM, akan tetapi menurut Hatta, kuartal pertama investasi meningkat 32,8% dibanding kuartal yang sama tahun 2011. Dengan demikian maka target investasi di 2012 sebesar Rp 283 triliun diharapkan dicapai. Dengan langkah-langkah agenda aksi yang ditetapkan.

"Kuartal pertama sudah di atas 25 persen. Artinya lebih dari seperti empat. Biasanya pada kuartal berikutnya nanti trendnya akan meningkatkan," jelas Hatta.

Kelima, peningkatan daya saing terutama produk ekspor non migas melalui diversifikasi pasar tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk. Dalam konteks meningkatkan daya saing ini, maka beban-beban logistik transportasi harus dikurangi. Dengan konteks ini, maka infrastruktur terutama pelabuhan, kecepatan arus barang, dan sebagainya menjadi perhatian utama. Itulah sebabnya modernisasi pelabuhan menjadi agenda utama dalam MP3EI. Ini harus diturunkan dalam rencana aksi.

Keenam, penguatan perdagangan di dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Memperluas perdagangan dalam negeri.

"Jangan ada space yang besar dalam negeri kita diisi oleh impor yang tinggi. Untuk itu di samping daya saing maka kuncinya adalah sistem logistik, peningkatan konektivititas, serta membangun sistem distribusi dan pusat-pusat logistik sangat penting, pelabuhan dan sebagainya," tutur Hatta.

Lewat kebijakan tersebut, maka perdagangan antar pulau/antar provinsi menjadi akan terstimulus dengan adanya peningkatan konektivitas. Dalam hal ini pemerintah akan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dalam negeri, misalkan melarang perdagangan antar pulau karena ego daerah dan sebagainya. "Jadi memperlancar perdagangan dalam negeri untuk memberikan space market dalam negeri kita diisi oleh produk nasional," imbuh Hatta.

Ketujuh, mengendalikan produk impor yang berpotensi bisa menurunkan daya saing produk domestik. Ini termasuk juga kemungkinan peluang-peluang terjadinya barang-barang ilegal. Semuanya ini memperkuat bea cukai untuk melakukan fungsi pengawasan.

Sumber : Detikfinance

Konversi BBM ke BBG Dipercepat

JAKARTA - Pemerintah bertekad mempercepat program kgnversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk sektor transportasi. Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga telah menyiapkan pasokan gasnya.

Ditargetkan, pada tahun ini program konversi sudah terealisasi setidaknya di lima wilayah di Tanah Air, yakni Jabodetabek dan Palembang yang merupakan program lanjutan; Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang merupakan program baru.

Untuk pasokan gas, pemerintah bekerja sama dengan delapan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan total gas mencapai 35,5 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Rinciannya, sebanyak 23,1 mmscfd untuk Jabodetabek dengan pemasok PT Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, PT PHE ONWJ, PT PGN, dan JOBP Talisman Jambi-Mergng.

Lalu, sebanyak 10,2 mmscfd untuk Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo dengan pemasok PHE West Madura Offsore dan Santos. Terakhir, sebanyak 2,2 mmscfd untuk Palembang dengan pemasok Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J dan Pertamina EP.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, program konversi BBM ke BBG sangat strategis untuk ikut mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Karena itu, harus dipercepat dan dipermudah implementasinya. Saat ini misalnya, izin mendirikan bangunan (IMB) untuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dibutuhkan 17 tanda tangan dari pejabat di instansi terkait. Jika itu masih saja terjadi, program konversi BBM ke BBG akan sulit terealisasi, karena terbentur persoalan birokrasi.

"Hal-hal seperti itu harus dipermudah. IMB harus dipercepat, kalau bisa seminggu sudah selesai. Kalau begitu caranya nanti keburu saya selesai jadi menteri baru kelar SPBG-nya. Padahal, program konversi ini sangat strategis," ungkap dia usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) pasokan gas untuk SPBG, di Jakarta, Senin (23/4).

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo menambahkan, ditanda
tanganinya pasokan gas dari delapan KICKS itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam memanfaatkan sumber days alam (SDA) untuk memberi pilihan bahan bakar transportasi untuk mengurangi BBM yang harganya mahal dan tidak ramah lingkungan. Diversifikasi energi itu adalah amanat UU No 30 Tabun 2007 tentang Energi, yang juga dipayungi Perpres No 5 Tahun 2006 tentang Target Bauran Energi, di antaranya penggunaan minyak tinggal 20% pada 2025.

"Pasokan gas di perkotaan umumnya masih susah dipenuhi. Itu mengingat infrastruktur gas kota yang masih sedikit. Pasokan gas saat ini memang hanya bisa dilakukan oleh kota yang memang ada pipa gas dan dilewati pipa pasokan gas," jelas Evita.

Khusus untuk pembangunan infrastruktur SPBG, sedianya dilakukan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. SPBBG juga akan dibangun lagi di Jabodetabek, yakni di DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan Bogor. SPBG jenis liquified gas for vehicle (LGV-Vi Gas) terutama akan dibangun di daerah yang tidak memiliki alokasi gas bumi, seperti Bandung, Bali, dan DIY.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membagikan 25.500 unit converter kit kepada kendaraan dinas dan angkutan umum senilai Rp 1,5 triliun dengan total penghematan 0,3 juta kiloliter (KL) BBM bersubsidi.
_______________________________________________________________________________
Sumber : Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi
http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/270346/Konversi-BBM-ke-BBG-Dipercepat-PASOKAN-GAS-35,5-MMSCFD