Pertamina Bantah Kurangi Jatah BBM Babel

PT Pertamina membantah pengurangan pasokan Bahan Bakar Minyak di Bangka Belitung. Justru PT Pertamina Fuel Retail Marketing Region II Sumbangsel telah menambah penyuplaian BBM untuk wilayah ini.

Asisten Manajer Pertamina Fuel Retail Marketing Region II Sumbagsel, Robert  Marchelino Verieza menyatakan sampai saat ini tidak ada pengurangan yang dilakukan oleh Pertamina terhadap suplai kepada SPBU. BBM yang disuplai berdasarkan ketersediaan kuota BBM berdasarkan penugasan dari pemerintah melalui BPH Migas.

"Pertamina justru telah menambah penyuplaian BBM untuk wilayah bangka Belitung. Data ini dapat dilihat dari tabel penyaluran yang sudah diatas rata-rata yang seharusnya disuplai dari Pertamina kepada SPBU," kata Roberth menjawab bangkapos.com, Selasa (19/6/2012).

Roberth menjelaskan, untuk premium sampai 31 Mei 2012 suplai BBM over kuota sebesar 13 persen yang mestinya sebesar 104.291 Kilo Liter (KL) namun membengkak sampai 118.060 KL. Dalam APBN Tahun 2012, kuota Bangka Belitung untuk premium sebesar 251.122 KL.

Sementara untuk solar Penyaluran sebesar 89.068 KL melebihi kuota per 31 Mei sebesar 79.733 KL atau 112 persen dari kuota. Pada APBN 2012, jatah solar untuk Babel sebesar 191.989 KL.
_______________________________________
Sumber: Bangka Pos

Pelat Merah di Sampang Tetap ‘Minum’ BBM Subsidi

Gagasan pemerintah dengan memberlakukan larangan bagi kendaraan pengguna BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi untuk kendaraan Dinas, BUMN dan BUMD, di Sampang, Madura, masih dipandang sebelah mata. Pasalnya, pengguna BBM non subsidi jenis pertamax hanya 1 persen dari pengguna premium maupun solar yang mencapai 10.400 kilo liter (Kl) per hari.

Apatisme aparat birokrasi mematuhi larangan pemerintah yang dicanangkan awal Agustus 2012 mendatang, disampaikan Sahuri, Ketua Komisi B DPRD Sampang. Dia berpendapat sikap disiplin pejabat birokrasi dinilai masih rendah. Sehingga berpengaruh terhadap mental bawahannya, karena pimpinannya kurang memberikan contoh dan tauladan yang baik.

“Saya pesimis karena larangan itu tidak diikuti dengan penataan sistem pemantauan yang ketat terhadap birokrasi yang melanggar ketentuan tersebut, dan tidak dituangkan dalam ketentuan yang jelas,” ungkap Sahuri, dihubungi Senin (18/6).

Dikatakannya pula, jangankan mematuhi kendaraan dinas memakai pertamax yang harganya jelas lebih mahal di bandingkan BBM bersubsidi. Penggunaan mobil dinas di luar jam kantor saja, lanjut dia, sudah biasa bagi aparat birokrasi, sehingga tidak heran jika tiap akhir pekan banyak mobil plat merah berseliweran menuju Surabaya. “Sepertinya aturan itu dibuat memang untuk dilanggar,” sindir Ketua DPC PKS Sampang itu.   

Sementara itu, , Humas Pertamina Wilayah V Surabaya, Rustam Ali, menyatakan, pihaknya telah mengantisipasi penerapan larangan BBM bersubdisi tersebut dengan membangun pangkalan pertamax dan pertamax plus di 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari 36 SPBU yang ada di pulau Madura. “Dari 20 SPBU yang menjual pertamax tersebut, antara lain ada 8 SBPU berada di Kab. Bangkalan, 2 SPBU di Sampang, serta 7 SPBU di Pamekasan dan 3 SPBU di Sumenep,” terang Rustam Ali.

Rustam mengakui, penerapan itu kemungkinan akan sulit berjalan sukses, mengingat rendahnya konsumen pemakai pertamax di Madura. Faktor lain yang menjadi kendala, menurutnya, adalah harganya yang jauh lebih mahal, serta konsumen belum terbiasa menggunakan BBM non subsidi tersebut.

“Tapi apapun permasalahan yang terjadi, kita tetap harus mempersiapkan pangkalan pertamax di sejumlah SPBU di Madura. Karena itu merupakan program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka hemat BBM, dimulai dari aparatur pemerintah itu sendiri,” pungkasnya.

 ________________________________________________________________________________

Sumber: Surabaya Post Online

Teken MoU PT Bumi Meranti dengan PT Podigy Bupati: Sulit Suplai BBM dan Gas

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, Rabu (13/6) malam, menerima kunjungan silaturahmi pihak BP Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan KKKS. Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Selatpanjang tersebut, Bupati melakukan penandatanganan MoU antara Pemkab dengan PT Prodigy. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan kehadiran pimpinan BP Migas ini merupakan salah satu yang sangat penting. Dimana, seperti yang diketahui Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas, meskipun tidak terhitung dalam jumlah yang besar. Namun kenyataannya, saat ini justeru dikeseharian masyarakat cukup sulit mendapatkan minyak dan gas.
‘’ Ini menjadi salah satu bentuk kekesalan bersama. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, tapi masyarakat masih sulit memperoleh minyak dan gas untuk kebutuhannya. Ini menjadi tantangan dan PR bagi kita. Melalui pertemuan ini, kita coba untuk mencari solusi mengatasi masalah tersebut. Sebab, saya pikir sampai hari ini masyarakat belum pernah menikmati BBM dengan harga subsidi sebenarnya yang ditetap oleh pemerintah,’’ papar Irwan.
Ia berharap, kehadiran pimpinan BP Migas Sumbagut dapat menjadi catatan tersendiri untuk selanjutnya membuat kebijakan yang tepat terhadap penyuplaian kebutuhan BBM Kepulauan Meranti. Tidak hanya itu, tapi sekaigus dapat menjawab ketersediaan gas. ‘’ Masyarakat kami disini banyak yang memasak menggunakan minyak tanah. Akibatnya, ketika minyak tanah itu ditarik dan digantikan dengan program konversi gas, maka sekarang masyarakat terpaksa beralih menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak. Beda dulunya, gas tersebut dibeli dari Batu Pahat negara Malaysia. Kebetulan dekat dari daerah Meranti. Kalau dulu tidak ditangkap, sekarang sudah tidak dibenarkan lagi,’’ tuturnya lagi.
Pemkab membuat sebuah trobosan untuk bekerjasama dengan PT Prodigy. Dengan maksud ingin mendapatkan suplai hasil produksi gas dari perusahaan tersebut. ‘’ Kami ingin membangun pabrik Elpiji di Meranti ini. Tujuannya tidak muluk-muluk, tapi bagaimana kebutuhan Elpiji di daerah ini bisa dipenuhi dari pabrik yang ada itu. Begitu juga dari PT Kondur, kiranya berkenan menyuplai gas untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga daerah tempat operasional bisa dimakmurkan gas dan minyaknya,’’ harap Bupati
___________________________________________________
Sumber : Dumai Pos

Naik Tidaknya BBM Tak Pengaruhi Rakyat

Agus Pambagyo tak menyetujui bila harga bahan bakar minyak (BBM) tidak jadi naik. Hal ini, menurut Agus, dapat membuat pemerintah bekerja tidak maksimal untuk melakukan kegiatan pemerintah yang lain selain hanya mengurusi permasalahan subsidi dan BBM semata.

"Saya dari awal orang yang setuju BBM itu naik dan kalau BBM itu tidak naik itu ribetnya setengah mati. Dan, itu membuat pemerintah tidak bekerja karena sibuk ngurusin hal ini. Anggaran juga meningkat karena untuk menekan tingkat kebutuhan masyarakat dan segala macamnya," kata Agus dalam diskusi bertema "Kebijakan dan Langkah Penghematan BBM" di Bumbu desa Cikini, Jakarta Pusat.

Agus menjelaskan, pembatalan kenaikan harga BBM ini tidak berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebab, menurut Agus, sekalipun harga BBM tidak naik namun harga kebutuhan pokok tetap naik. "Buat masyarakat juga nggak ada artinya kok. Toh harga-harga juga sudah pada naik," imbuhnya.

Untuk itu, menurut Agus, naik atau tidaknya BBM tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. "Jadi buat masyarakat dengan ditunda atau misalkan nanti BBM itu dibatalkan kenaikannya itu nggak ada manfaatnya, malah rugi. Artinya ini akan menjadi sulit untuk kita semua," tambahnya.

Lebih lanjut Agus menyarankan, jika harga BBM naik maka dana subsidi tidak untuk anggaran raskin (beras untuk rakyat miskin). Tapi digunakan untuk membangun infrastruktur. "Jadi kalau APBN (anggaran negara) itu sudah habis maka kita tidak punya apa-apa kalau kita hanya mengasih raskin tetapi tidak untuk infrastruktur," tuturnya.

"Jadi kenapa saya ngotot BBM itu naik karena dana yang seharusnya buat subsidi itu dapat digunakan untuk infrastruktur. Untuk subway dan hal-hal lain yang lebih dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Dan, secara otomatis juga membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.

   ___________________________________________________

    Sumber : Berita Daerah.com

Mobnas DPRD Pakai BBM Bersubsidi

Sedangkan dua mobil plat me­rah lainnya, diduga meru­pakan mobil dua instansi berbeda di Limapuluh Kota. Kedua mobil itu, masing-masing Avanza  ber­war­na hitam dan mobil warna pu­tih. Mobil datang sekitar 30 menit se­telah mobil dinas DPRD, se­dang­kan mobil berwarna putih ter­lihat ke SPBU Tanjuang­ka­liang setelah mobil warna hitam.

Saat pengemudinya mengisi pre­­mium bersubsidi, petugas SPBU nampak melayani. Pa­da­hal, Gu­bernur Sumbar su­dah mem­­buat eda­ran yang me­wajib­kan pejabat peng­guna mobil di­nas, meng­gu­nakan Pertamax. Na­­mun, kon­disi ini disinyalir ter­jadi bukan hanya ka­rena peja­bat di Kota Paya­kum­buh dan Kabu­pa­ten Limapuluh Kota, enggan me­makai Pertamax.

”Tetapi juga ditengarai terja­di, karena tempat pengisian Per­ta­max di Kota Payakumbuh dan Ka­bupaten Limapuluh Kota, baru ada pada sebuah SPBU di Tan­jung­pati, Kecamatan Harau. Se­hingga, sulit dan jauh bagi para pe­­jabat dari Kota Payakumbuh atau­pun wilayah Se­latan dan Uta­ra untuk mengisi ke Tan­­jung­pati,” ujar aktifis Forum Mas­­ya­rakat Peduli Luak Limo­puluah Yu­dilfan Habib.

Untuk itu, Habib yang dihu­bu­ngi secara terpisah, me­minta agar kebijakan atau edaran pela­ra­ngan pe­jabat mengisi premium bersub­sidi ditinjau ulang. ”Kalau tidak bisa ditinjau, perlu disiapkan infra­stuk­tur pendukung. Termasuk SPBU yang melayani pembelian Per­tamax,”

__________________________________________________________________
Sumber: Harian Pagi Padang Express

Pertamina Dukung Pengawasan BBM Bersubsidi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan, jajarannnya mendukung pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kalimantan yang menjadi program pemerintah."Kami mendukung pengawasan penyaluran BBM bersubsidi yang merupakan program pemerintah melalui sistem "Point of Sales" di SPBU," ujarnya kepada wartawan di ruang VIP Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Jumat.

            Kedatangan Dirut PT Pertamina ke Banjarmasin untuk meninjau sejumlah SPBU yang sudah menjalankan sistem Point of Sales (POS) seperti SPBU Lingkar Selatan, SPBU Coco Banjarbaru dan SPBU Jalan Ahmad Yani Km 14.

            Selain di Banjarmasin, peninjauan juga dilakukan pada SPBU di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Balik Papan Provinsi Kaltim dan Palangkaraya Provinsi Kalteng.

            Dijelaskan, POS merupakan sistem yang mencatat seluruh transaksi BBM di SPBU baik identitas kendaraan maupun pelanggan termasuk merekam akurat jumlah pembelian, volume, waktu, lokasi dan kewajaran pembelian.

            "Data dan jumlah pembelian yang terekam sistem POS itu akan menjadi dasar pengawasan realisasi BBM bersubsidi terutama di SPBU yang sudah menjalankan sistem tersebut," ungkapnya.

            Ditekankan, sistem POS yang dijalankan setiap SPBU merupakan wujud komitmen Pertamina mendukung program pemerintah sehingga pengawasan realisasi BBM bersubsidi terekam dengan akurat.

            Disebutkan, saat ini terdapat sekitar 25 Statiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang siap beroperasi di Kalsel dan direncanakan menjalankan sistem perekam data realisasi BBM bersubsidi tersebut.

            Sementara, total wilayah di Kalimantan terdapat sekitar 110 titik SPBU yang menjalankan sistem POS untuk memonitor dan merekam pembelian BBM bersubsidi pada setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar.

            Ditambahkan, PT Pertamina terus berupaya mendukung program pengawasan BBM bersubsidi secara nasional disamping mewujudkan keseimbangan pencapaian keuntungan perusahaan dengan kualitas pelayanan publik.

 ________________________________________________________

Sumber: Berita Daerah.Com

Tidak Ada Mobil Dinas di Kecamatan

Pagi ini tidak ada mobil dinas yang terlihat di kantor Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (12/6/2012). Aparat pemerintah datang ke kantor kecamatan dengan menggunakan sepeda motor dan angkutan umum. Sebagian menggunakan mobil pelat hitam yang diparkir di halaman luar kantor.

Di kantor ini, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismai'l memimpin rapat koordinasi yang biasanya digelar di Balai Kota Depok di Jalan Margonda. Hadir di dalam rapat sekretaris daerah, seluruh kepala dinas, camat, dan lurah se-Depok.

"Hari ini saya ke kantor menggunakan sepeda motor dari rumah di Beji. Tidak ada masalah, lancar perjalanan," tutur Camat Sukmajaya Adhy Para Yudha.

Imbauan tidak menggunakan mobil dinas ditandai dengan penyebaran Surat Edaran Wali Kota mengenai Gerakan One Day No Car. Sebagai langkah awal, Nur Mahmudi berangkat menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Jalan RTM Depok.

__________________________________________________

Sumber: Kompas.Com

Penyelundupan 4.600 Liter BBM Digagalkan

Polres Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menggagalkan upaya penyelundupan 4.600 liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Polisi pun mengamankan tujuh pelaku dan sejumlah barang bukti.

Menurut Kapolresta Palangka Raya, AKBP Nyoman Artana, BBM itu akan dibawa keluar kota. Lalu, BBM akan dijual dengan harga tinggi.

Ia mengatakan penggagalan itu merupakan keberhasilan operasi rutin di Pahandut Seberang. Pihaknya telah menangani 35 kasus penyelundupan dengan jumlah keseluruhan BBM yakni 24 ribu liter.
______________________________________________________________
Sumber: Metro Tv News.Com

Pasokan BBM Disesuaikan Kebutuhan

            Kerisauan Pemerintah Kabupaten Siak dengan diberlakukan pembatasan BBM jenis premium mulai Agustus mendatang, terkait pelaksanaan PON nantinya. Kabupaten Siak akan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan PON yang merupakan bagian dari Provinsi Riau. Dan jika ada pembatasana maka dikuatirkan kendaraan yang membawa para atlet PON ini tidak bisa berjalan, karena tidak adanya BBM. Hal ini diungkapkan Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi kepada wartawan, beberapa hari lalu. ‘’Jika ada pembatasan BBM jenis premium, sementara pada saat ini penggunaan BBM akan mengalami peningkatan dan tentunya menjadi kerisauan kita. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak meminta agar Pertamina memberikan kebijakan untuk penggunaan BBM, sehingga Siak sebagai tuan rumah pada pelaksaan PON tidak mengalami kerisauan karena kendaraan tidak bisa beroperasi,’’ ujarnya.
            Menyikapi hal tersebut, Kepala Pertamina Cabang Pekanbaru T Erzan mengatakan terhadap adanya pembatasan BBM ini telah menjadi keputusan dari pemerintah dan BUMN. Sebab, selama ini apa yang dilakukan oleh Pertamina dalam penyaluran BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika pemberian BBM ini mengikuti kuota yang ada, maka banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan kendaraan.
            ‘’Mengenai usulan yang disampaikan oleh Bupati Siak terkait akan adanya peningkatan penggunaan BMM, maka Pertamina akan mengusulkan kepada Pertamina pusat agar diberikan pertimbangan sehingga kebutuhan BBM dapat kita penuhi karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Ya, sehingga apa yang menjadi kekuatiran Pemerintah Kabupaten Siak mudah-mudahan akan dapat dipenuhi dan tidak ada yang perlu dikuatirkan. Sebab, ini adalah kebutuhan mendesak dan menyangkut kepentingan orang banyak. Apalagi pada saat kegiatan PON ini akan adanya peningkatan penggunaan BBM,’’ tukas Erzan.

TNI-Polri Diberi Tambahan Anggaran

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan memberikan tambahan anggaran untuk TNI-Polri sebagai kompensasi beralih menggunakan BBM nonsubsidi dalam kegiatan operasionalnya.

Menurut dia, Polri memiliki tugas khusus harus melakukan patroli demi keamanan masyarakat. Untuk itu, kuota BBM yang digunakan tidak bisa dikurangi. Demi memperlancar pelaksanaan tugas itu, maka biaya yang dikeluarkan untuk BBM harus ditambah.

"Ini masuk akal. Tentu operasional, misalnya di lautan perbatasan, sesuatu yang penting dilakukan. Karena, kapal laut dan pesawat terbang yang digunakan," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (8/6).

Meski demikian, menurutnya, kebijakan penghematan di instansi pemerintah dan lembaga negara secara umum masih diterapkan. Khususnya terkait operasional kantor atau gedung instansi pemerintah/lembaga negara bersangkutan.

Hatta mengatakan, untuk kementerian dan lembaga negara lainnya tidak akan ada penambahan anggaran terkait proses pengalihan penggunaan BBM subsidi ke BBM nonsubsidi.

Sementara itu, pegawai pemerintah dan aparat lembaga negara yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada mobil dinasnya akan dikenai sanksi administratif oleh masing-masing pimpinan institusinya.

"Sanksinya diserahkan kepada pimpinan instansi masing-masing, bentuknya bisa sanksi administratif," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo di Jakarta, Jumat (8/6).

Perlu diketahui, pemerintah mewajibkan seluruh kendaraan pelat merah dan pelat hitam milik pemerintah pusat, daerah, lembaga negara serta BUMN/BUMD menggunakan BBM non-subsidi. Untuk tahap awal per 1 Juni 2012, ketentuan itu akan diterapkan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selanjutnya pada 1 Agustus 2012, aturan itu akan mencakup seluruh wilayah di Jawa dan Bali serta 1 September 2012 ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Karena itu, kalau kita perhatikan pidato menteri, diminta para sekjen (sekretaris jenderal di kementerian negara) atau sestama (sekretaris utama lembaga/badan negara), sekretaris daerah, sekretaris kementerian, betul-betul mengawasi pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan BBM bersubsidi di instansinya masing-masing," tutur Evita.

Menurut dia, hingga saat ini stiker yang sudah dibagikan sekitar 20.000 buah untuk wilayah Jabodetabek dan seluruhnya akan ditambah lagi 50.000 stiker.

Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) akan mempertahankan harga gas bumi untuk kebutuhan transportasi tetap rendah. Hal ini dilakukan guna mendukung program nasional penghematan penggunaan BBM dan konversi ke bahan bakar gas (BBG).

Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, pemerintah akan menjaga harga gas bumi untuk memenuhi kebutuhan transportasi di bawah 5 dolar AS per million matrix British thermal unit (MMBTU). Dengan harga jual BBG ke konsumen bisa tetap di bawah atau maksimal sama dengan premium yang berharga Rp 4.500 per liter.

Menurut dia, pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan transportasi sudah tersedia lebih dari cukup. Kebutuhan gas untuk transportasi di seluruh Indonesia diperkirakan hanya 37,5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). "Tapi, nanti akan dipasok tergantung ketersediaan SPBG dan juga kendaraannya. Kami akan berikan gas berapa pun kebutuhannya," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkan pembangunan infrastruktur BBG, seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

"Anggaran sudah turun. Hanya saja, proses perizinannya tidak mudah. Setidaknya ada 17 proses perizinan yang mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum membangun SPBG. Tidak mudah. Tapi, kami akan lakukan yang terbaik agar SPBG segera terealisasi," katanya.

 

___________________________________________________________________

Sumber : Suara Karya Online.com

Selintas fluktuasinya minyak mentah

Penurunan  harga minyak mentah dunia menurun dari level tertingginya yang sebelumnya memberikan beberapa kegelisan bagi masyaraka itu indonesia yang dihadapakan pada peningkatan harga bbm dan pengurangan pada jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah di dalam anggaran subsidi bbm. dan akan diberlakukannya peningkatan harga sebesar Rp 1500 bagi bbm bersubsidi tersebut sedikit banyak memberikan sesuatu hal yang berdampak negatif sampai dengan dampak positif diantaranya walaupun belum diberlakukannya kenaikan harga terhadap BBM bersubsidi tetap saja banyak kenaikan harga pada beberapa harga barang, hal ini dimaklum sebagai dari keresahan pada pengusaha yang tidak memiliki pegangan yang kuat terhadap predeksi prencanaan bisnis mereka yang di gantung oleh kebijakan pemerintah yang tidak menentu untuk manaikan atau tidak menaikan harga bbm bersubsidi.

Sebagai langkah lanjutan sebagai rakyat yang tanggap terhadap kemungkinan kemungkinan yang ada, patutnya kita tidak terbuay oleh penurun harga minyak mentah dunia pada saat ini. Perlu kita sadari jumlah sumber daya mineral bukan sumber daya yang dapat diperbaruhi, pemakaian kita yang berlebihan terhadap sumber daya tersebut berimbas pula pada masa depan indonesia 20 tahun ke depan yang kemungkinan hanya memiliki beberapa kilang aktif yang digunakan untuk menunjang pengunaan BBM pada transportasi, industri sampai pemakaian rumah tangga. Banyak anggapan ahli  bahwa penurun harga minyak mentah dunia pada saat ini masa ad kemungkinan harga minyak mentah dunia akan naik kembali pada level tertingginya.

Pemerintah sebagai pengatur regulasi sampai saat ini sangat bersikap tanggap terhadap beberapa fenomena kenaikan sampai pada saat ini penurunan harga minyak mentah dunia. Pemerintah mencoba untuk melakukan penghematan dan dimulai dari dalam instansi pemerintahan itu sendiri, dimana beberapa dan hampir dari keseluruhan asset negara melakukan pengehematan saperti mobil kendaraan dinas yang tidak mengunakan BBM bersubsidi. Hal tersebut sedikit banyak memberikan pencontohan terhadap rakyat nya yang memiliki kelebihan finansial untuk berahli untuk mengkomsumsi BBM Non subsidi, dengan berahlinya sedikit banyak rakyat yang mengunakan bbm bersubsidi dapat berpengaruh pada jumlah anggaran yang harus di keluarkan pemerintah untuk mensubsidi bbm dan dapat dialihkan untuk bidang pendidikan sampai pada bidang kesehatan masyarakat indonesia.