Demo BBM, Mahasiswa Duduki SPBU

            Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Malang, menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (26/3/2012). Akibatnya, SPBU tidak dapat beroperasi dan rugi lebih dari Rp 40 juta.

            Awalnya, ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi di jalan veteran, tak jauh dari SPBU 54.65131 tersebut. Tak lama kemudian mereka bergerak menuju SPBU dan menggelar orasi di situ. Sejak pagi SPBU tidak melayani pembelian BBM karena sudah mendapat informasi akan ada aksi di Jalan Veteran dan dikabarkan akan mendukuki SPBU itu.

           "Kita menduduki SPBU ini dengan damai. Kita hanya mengajak kepada rakyat untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM," jelas Muhammad Fikri dalam orasinya.

           Para mahasiswa menduduki SPBU sekitar tiga jam. Mereka hanya melakukan orasi, tidak melakukan tindakan anarkis. Sementara, para pegawai SPBU hanya duduk-duduk melihat jalannya aksi.

         "Habis menduduki SPBU, kita akan aksi ke kantor Dewan (gedung DPD Kota Malang). Kita akan mendesak anggota dewan untuk segera menyampaikan penolakan mahasiswa Malang akan kenaikan harga BBM kepada pemerintah pusat," jelas Afian Noerrahman, penanggungjawab aksi.

            Sementara itu, menurut Sahnaung, Wakil pengawas SPBU yang diduduki mahasiswa, pihaknya sudah menutup SPBU sejak pukul 07.00 WIB. "Karena kami sudah dengar informasi bahwa akan ada mahasiswa demo dan akan menduduki SPBU ini. Jadinya kami tutup," kata dia.

            Ditanya soal kerugian, Sahnaung mengaku, penutupan SPBU mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 40 juta. "Kalau dihitung tutup sejak pukul 07.00 sampai pukul 11.25 kita merugi sekitar Rp 40 hingga Rp 50 juta," katanya.

            Namun, aku Sahnaung, pemilik SPBU tak mempersoalkan kerugian tersebut. "Yang penting aman, tak ada tindakan anarkis dan perusakan. Kita tetap mendukung aksi mahasiswa asal jangan merusak. Makanya, kita memperbolehkan aksi di SPBU ini demi keselamatan SPBU dan para karyawannya," katanya.

____________________________________
Sumber:Kompas.Com

Mulai Agustsus Mobil Plat Merah Jember Pakai BBM Non Subsidi

Kendaraan dinas di Pemkab Jember masih menggunakan Bahan Bakar Minyak(BBM) bersubsidi.Bahkan menurut Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto, hingga bulan Juli mendatang, mobil dinas masih tetap akan menggunakan BBM bersubsidi.

Sugiarto beralasan, kebijakan penggunaan BBM non subsidi untuk mobil plat merah di daerah baru diberlakukan bulan Agustus mendatang.

"Sampai saat ini masih menggunakan BBM bersubsidi, karena kebijakan untuk pemerintah daerah baru diberlakukan per 1 Agustus mendatang," ujar Sugiarto, Jumat (22/6/2012).

Meski begitu, lanjut Sugiarto, pihaknya sudah menghimbau kepada pemakai mobil dinas untuk menghemat biaya perjalanan dinas, salah satunya untuk BBM ini. 

Selain itu, Pemkab Jember tidak akan menambah anggaran dalam APBD 2012 untuk biaya operasional kendaraan dinas, meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan penggunaan BBM non subsidi pada mobil berpelat merah di daerah per 1 Agustus 2012.

Pada APBD 2012 awal, lanjut dia, anggaran operasional BBM sudah ditetapkan dan tidak akan ada penambahan dalam perubahan APBD 2012. 

 __________________________________________

Sumber: Tribun News.Com

Kementerian ESDM Sosialisasikan Stiker BBM Nonsubsidi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan sosialisasi stiker BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas sebagai implementasi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Serang, Rabu.

Mulai 1 Agustus 2012, semua kendaraan dinas, baik yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dipasangi stiker BBM nonsubsidi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, Edy M. Suhariadi mengatakan bahwa stiker berwarna orange bertuliskan "Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi" sebagai tanda bahwa semua kendaraan dinas tidak boleh melakukan pengisian BBM bersubsidi.

"Ini untuk menindaklanjuti instruksi presiden serta Kementerian ESDM, bahwa kendaraan pelat merah, pelat merah yang dihitamkan, atau hitam yang dipalsukan yang merupakan kendaraan dinas, baik itu di pemerintahan, BUMN, maupun BUMD, akan dipasangsi stiker sebagai tanda tidak boleh mengisi premium," kata Edy M. Suhariadi pada Sosialisasi penghematan BBM, Listrik, Manajemen Energi dan Air Tanah kepada aparat pemerintah, BUMN, dan BUMD di Banten.

Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan penghematan BBM untuk Banten akan dimulai 1 Agustus 2012 bersamaan dengan seluruh wilayah di Jawa dan Bali.

_________________________________
Sumber :  Surabaya.Tribunnews.com

Kapolres: Sudah Saatnya Menindak Pengerit BBM

Kapolres Bangka AKBP Pipit Rismanto didampingi Kasat Reskrim Polres Bangka AKP Wedy Mahadi mengimbau masyarakat Bangka untuk menghentikan aktvitas ngerit  maupun menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pasalnya, hal itu meresahkan dan menyulitkan masyarakat lainnya untuk mendapatkan BBM kendaraan mereka. Apalagi, lanjut Pipit Rismanto, berdasarkan hasil penyelidikan solar subsidi yang dibeli para pengerit di SPBU banyak dijual untuk aktivitas penambangan pasir timah.

"Penambangan itu kan jelas kegiatan industri dan dilarang menggunakan BBM bersubsidi jadi hentikanlah pengeritan," kata Pipit Rismanto, Rabu (20/6/2012).

Pipit menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi, yakni mulai dari menyampaikan imbaun secara persuasif, hingga pencegahan dengan menempatkan anggota di setiap SPBU.

Oleh sebab itu, Pipit menegaskan, sudah saatnya melakukan tindakan karena disinyalir mereka yang masih bertahan ngerit BBM di SPBU di Kabupaten Bangka adalah orang-orang tertentu.

"Informasi yang kita terima dari masyarakat akan langsung kita selidiki guna mengungkapnya," kata Pipit.

Di sisi lain, Pipit berharap masyarakat yang mendapati atau memiliki informasi mengenai keterlibtan pihak SPBU atau anggota kepolisian dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi hendaknya segera melaporkan ke Polres Bangka untuk diambil tindakan.

"Termasuk jika mengetahui pihak SPBU menaikkan harga secara sepihak kepada pembeli akan kita tindak," kata Pipit.

Namun, lanjutnya, berdasarkan pengamanan belum ada indikasi keterlibatan pihak SPBU dan anggota polisi.

______________________________________________

Sumber: Bangka Pos

Pertamina Bantah Kurangi Jatah BBM Babel

PT Pertamina membantah pengurangan pasokan Bahan Bakar Minyak di Bangka Belitung. Justru PT Pertamina Fuel Retail Marketing Region II Sumbangsel telah menambah penyuplaian BBM untuk wilayah ini.

Asisten Manajer Pertamina Fuel Retail Marketing Region II Sumbagsel, Robert  Marchelino Verieza menyatakan sampai saat ini tidak ada pengurangan yang dilakukan oleh Pertamina terhadap suplai kepada SPBU. BBM yang disuplai berdasarkan ketersediaan kuota BBM berdasarkan penugasan dari pemerintah melalui BPH Migas.

"Pertamina justru telah menambah penyuplaian BBM untuk wilayah bangka Belitung. Data ini dapat dilihat dari tabel penyaluran yang sudah diatas rata-rata yang seharusnya disuplai dari Pertamina kepada SPBU," kata Roberth menjawab bangkapos.com, Selasa (19/6/2012).

Roberth menjelaskan, untuk premium sampai 31 Mei 2012 suplai BBM over kuota sebesar 13 persen yang mestinya sebesar 104.291 Kilo Liter (KL) namun membengkak sampai 118.060 KL. Dalam APBN Tahun 2012, kuota Bangka Belitung untuk premium sebesar 251.122 KL.

Sementara untuk solar Penyaluran sebesar 89.068 KL melebihi kuota per 31 Mei sebesar 79.733 KL atau 112 persen dari kuota. Pada APBN 2012, jatah solar untuk Babel sebesar 191.989 KL.
_______________________________________
Sumber: Bangka Pos

Pelat Merah di Sampang Tetap ‘Minum’ BBM Subsidi

Gagasan pemerintah dengan memberlakukan larangan bagi kendaraan pengguna BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi untuk kendaraan Dinas, BUMN dan BUMD, di Sampang, Madura, masih dipandang sebelah mata. Pasalnya, pengguna BBM non subsidi jenis pertamax hanya 1 persen dari pengguna premium maupun solar yang mencapai 10.400 kilo liter (Kl) per hari.

Apatisme aparat birokrasi mematuhi larangan pemerintah yang dicanangkan awal Agustus 2012 mendatang, disampaikan Sahuri, Ketua Komisi B DPRD Sampang. Dia berpendapat sikap disiplin pejabat birokrasi dinilai masih rendah. Sehingga berpengaruh terhadap mental bawahannya, karena pimpinannya kurang memberikan contoh dan tauladan yang baik.

“Saya pesimis karena larangan itu tidak diikuti dengan penataan sistem pemantauan yang ketat terhadap birokrasi yang melanggar ketentuan tersebut, dan tidak dituangkan dalam ketentuan yang jelas,” ungkap Sahuri, dihubungi Senin (18/6).

Dikatakannya pula, jangankan mematuhi kendaraan dinas memakai pertamax yang harganya jelas lebih mahal di bandingkan BBM bersubsidi. Penggunaan mobil dinas di luar jam kantor saja, lanjut dia, sudah biasa bagi aparat birokrasi, sehingga tidak heran jika tiap akhir pekan banyak mobil plat merah berseliweran menuju Surabaya. “Sepertinya aturan itu dibuat memang untuk dilanggar,” sindir Ketua DPC PKS Sampang itu.   

Sementara itu, , Humas Pertamina Wilayah V Surabaya, Rustam Ali, menyatakan, pihaknya telah mengantisipasi penerapan larangan BBM bersubdisi tersebut dengan membangun pangkalan pertamax dan pertamax plus di 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari 36 SPBU yang ada di pulau Madura. “Dari 20 SPBU yang menjual pertamax tersebut, antara lain ada 8 SBPU berada di Kab. Bangkalan, 2 SPBU di Sampang, serta 7 SPBU di Pamekasan dan 3 SPBU di Sumenep,” terang Rustam Ali.

Rustam mengakui, penerapan itu kemungkinan akan sulit berjalan sukses, mengingat rendahnya konsumen pemakai pertamax di Madura. Faktor lain yang menjadi kendala, menurutnya, adalah harganya yang jauh lebih mahal, serta konsumen belum terbiasa menggunakan BBM non subsidi tersebut.

“Tapi apapun permasalahan yang terjadi, kita tetap harus mempersiapkan pangkalan pertamax di sejumlah SPBU di Madura. Karena itu merupakan program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka hemat BBM, dimulai dari aparatur pemerintah itu sendiri,” pungkasnya.

 ________________________________________________________________________________

Sumber: Surabaya Post Online

Teken MoU PT Bumi Meranti dengan PT Podigy Bupati: Sulit Suplai BBM dan Gas

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, Rabu (13/6) malam, menerima kunjungan silaturahmi pihak BP Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan KKKS. Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Selatpanjang tersebut, Bupati melakukan penandatanganan MoU antara Pemkab dengan PT Prodigy. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan kehadiran pimpinan BP Migas ini merupakan salah satu yang sangat penting. Dimana, seperti yang diketahui Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas, meskipun tidak terhitung dalam jumlah yang besar. Namun kenyataannya, saat ini justeru dikeseharian masyarakat cukup sulit mendapatkan minyak dan gas.
‘’ Ini menjadi salah satu bentuk kekesalan bersama. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, tapi masyarakat masih sulit memperoleh minyak dan gas untuk kebutuhannya. Ini menjadi tantangan dan PR bagi kita. Melalui pertemuan ini, kita coba untuk mencari solusi mengatasi masalah tersebut. Sebab, saya pikir sampai hari ini masyarakat belum pernah menikmati BBM dengan harga subsidi sebenarnya yang ditetap oleh pemerintah,’’ papar Irwan.
Ia berharap, kehadiran pimpinan BP Migas Sumbagut dapat menjadi catatan tersendiri untuk selanjutnya membuat kebijakan yang tepat terhadap penyuplaian kebutuhan BBM Kepulauan Meranti. Tidak hanya itu, tapi sekaigus dapat menjawab ketersediaan gas. ‘’ Masyarakat kami disini banyak yang memasak menggunakan minyak tanah. Akibatnya, ketika minyak tanah itu ditarik dan digantikan dengan program konversi gas, maka sekarang masyarakat terpaksa beralih menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak. Beda dulunya, gas tersebut dibeli dari Batu Pahat negara Malaysia. Kebetulan dekat dari daerah Meranti. Kalau dulu tidak ditangkap, sekarang sudah tidak dibenarkan lagi,’’ tuturnya lagi.
Pemkab membuat sebuah trobosan untuk bekerjasama dengan PT Prodigy. Dengan maksud ingin mendapatkan suplai hasil produksi gas dari perusahaan tersebut. ‘’ Kami ingin membangun pabrik Elpiji di Meranti ini. Tujuannya tidak muluk-muluk, tapi bagaimana kebutuhan Elpiji di daerah ini bisa dipenuhi dari pabrik yang ada itu. Begitu juga dari PT Kondur, kiranya berkenan menyuplai gas untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga daerah tempat operasional bisa dimakmurkan gas dan minyaknya,’’ harap Bupati
___________________________________________________
Sumber : Dumai Pos

Naik Tidaknya BBM Tak Pengaruhi Rakyat

Agus Pambagyo tak menyetujui bila harga bahan bakar minyak (BBM) tidak jadi naik. Hal ini, menurut Agus, dapat membuat pemerintah bekerja tidak maksimal untuk melakukan kegiatan pemerintah yang lain selain hanya mengurusi permasalahan subsidi dan BBM semata.

"Saya dari awal orang yang setuju BBM itu naik dan kalau BBM itu tidak naik itu ribetnya setengah mati. Dan, itu membuat pemerintah tidak bekerja karena sibuk ngurusin hal ini. Anggaran juga meningkat karena untuk menekan tingkat kebutuhan masyarakat dan segala macamnya," kata Agus dalam diskusi bertema "Kebijakan dan Langkah Penghematan BBM" di Bumbu desa Cikini, Jakarta Pusat.

Agus menjelaskan, pembatalan kenaikan harga BBM ini tidak berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebab, menurut Agus, sekalipun harga BBM tidak naik namun harga kebutuhan pokok tetap naik. "Buat masyarakat juga nggak ada artinya kok. Toh harga-harga juga sudah pada naik," imbuhnya.

Untuk itu, menurut Agus, naik atau tidaknya BBM tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. "Jadi buat masyarakat dengan ditunda atau misalkan nanti BBM itu dibatalkan kenaikannya itu nggak ada manfaatnya, malah rugi. Artinya ini akan menjadi sulit untuk kita semua," tambahnya.

Lebih lanjut Agus menyarankan, jika harga BBM naik maka dana subsidi tidak untuk anggaran raskin (beras untuk rakyat miskin). Tapi digunakan untuk membangun infrastruktur. "Jadi kalau APBN (anggaran negara) itu sudah habis maka kita tidak punya apa-apa kalau kita hanya mengasih raskin tetapi tidak untuk infrastruktur," tuturnya.

"Jadi kenapa saya ngotot BBM itu naik karena dana yang seharusnya buat subsidi itu dapat digunakan untuk infrastruktur. Untuk subway dan hal-hal lain yang lebih dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Dan, secara otomatis juga membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.

   ___________________________________________________

    Sumber : Berita Daerah.com

Mobnas DPRD Pakai BBM Bersubsidi

Sedangkan dua mobil plat me­rah lainnya, diduga meru­pakan mobil dua instansi berbeda di Limapuluh Kota. Kedua mobil itu, masing-masing Avanza  ber­war­na hitam dan mobil warna pu­tih. Mobil datang sekitar 30 menit se­telah mobil dinas DPRD, se­dang­kan mobil berwarna putih ter­lihat ke SPBU Tanjuang­ka­liang setelah mobil warna hitam.

Saat pengemudinya mengisi pre­­mium bersubsidi, petugas SPBU nampak melayani. Pa­da­hal, Gu­bernur Sumbar su­dah mem­­buat eda­ran yang me­wajib­kan pejabat peng­guna mobil di­nas, meng­gu­nakan Pertamax. Na­­mun, kon­disi ini disinyalir ter­jadi bukan hanya ka­rena peja­bat di Kota Paya­kum­buh dan Kabu­pa­ten Limapuluh Kota, enggan me­makai Pertamax.

”Tetapi juga ditengarai terja­di, karena tempat pengisian Per­ta­max di Kota Payakumbuh dan Ka­bupaten Limapuluh Kota, baru ada pada sebuah SPBU di Tan­jung­pati, Kecamatan Harau. Se­hingga, sulit dan jauh bagi para pe­­jabat dari Kota Payakumbuh atau­pun wilayah Se­latan dan Uta­ra untuk mengisi ke Tan­­jung­pati,” ujar aktifis Forum Mas­­ya­rakat Peduli Luak Limo­puluah Yu­dilfan Habib.

Untuk itu, Habib yang dihu­bu­ngi secara terpisah, me­minta agar kebijakan atau edaran pela­ra­ngan pe­jabat mengisi premium bersub­sidi ditinjau ulang. ”Kalau tidak bisa ditinjau, perlu disiapkan infra­stuk­tur pendukung. Termasuk SPBU yang melayani pembelian Per­tamax,”

__________________________________________________________________
Sumber: Harian Pagi Padang Express

Pertamina Dukung Pengawasan BBM Bersubsidi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan, jajarannnya mendukung pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kalimantan yang menjadi program pemerintah."Kami mendukung pengawasan penyaluran BBM bersubsidi yang merupakan program pemerintah melalui sistem "Point of Sales" di SPBU," ujarnya kepada wartawan di ruang VIP Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Jumat.

            Kedatangan Dirut PT Pertamina ke Banjarmasin untuk meninjau sejumlah SPBU yang sudah menjalankan sistem Point of Sales (POS) seperti SPBU Lingkar Selatan, SPBU Coco Banjarbaru dan SPBU Jalan Ahmad Yani Km 14.

            Selain di Banjarmasin, peninjauan juga dilakukan pada SPBU di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Balik Papan Provinsi Kaltim dan Palangkaraya Provinsi Kalteng.

            Dijelaskan, POS merupakan sistem yang mencatat seluruh transaksi BBM di SPBU baik identitas kendaraan maupun pelanggan termasuk merekam akurat jumlah pembelian, volume, waktu, lokasi dan kewajaran pembelian.

            "Data dan jumlah pembelian yang terekam sistem POS itu akan menjadi dasar pengawasan realisasi BBM bersubsidi terutama di SPBU yang sudah menjalankan sistem tersebut," ungkapnya.

            Ditekankan, sistem POS yang dijalankan setiap SPBU merupakan wujud komitmen Pertamina mendukung program pemerintah sehingga pengawasan realisasi BBM bersubsidi terekam dengan akurat.

            Disebutkan, saat ini terdapat sekitar 25 Statiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang siap beroperasi di Kalsel dan direncanakan menjalankan sistem perekam data realisasi BBM bersubsidi tersebut.

            Sementara, total wilayah di Kalimantan terdapat sekitar 110 titik SPBU yang menjalankan sistem POS untuk memonitor dan merekam pembelian BBM bersubsidi pada setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar.

            Ditambahkan, PT Pertamina terus berupaya mendukung program pengawasan BBM bersubsidi secara nasional disamping mewujudkan keseimbangan pencapaian keuntungan perusahaan dengan kualitas pelayanan publik.

 ________________________________________________________

Sumber: Berita Daerah.Com

Tidak Ada Mobil Dinas di Kecamatan

Pagi ini tidak ada mobil dinas yang terlihat di kantor Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (12/6/2012). Aparat pemerintah datang ke kantor kecamatan dengan menggunakan sepeda motor dan angkutan umum. Sebagian menggunakan mobil pelat hitam yang diparkir di halaman luar kantor.

Di kantor ini, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismai'l memimpin rapat koordinasi yang biasanya digelar di Balai Kota Depok di Jalan Margonda. Hadir di dalam rapat sekretaris daerah, seluruh kepala dinas, camat, dan lurah se-Depok.

"Hari ini saya ke kantor menggunakan sepeda motor dari rumah di Beji. Tidak ada masalah, lancar perjalanan," tutur Camat Sukmajaya Adhy Para Yudha.

Imbauan tidak menggunakan mobil dinas ditandai dengan penyebaran Surat Edaran Wali Kota mengenai Gerakan One Day No Car. Sebagai langkah awal, Nur Mahmudi berangkat menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Jalan RTM Depok.

__________________________________________________

Sumber: Kompas.Com