Demo BBM, Mahasiswa Duduki SPBU

            Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Malang, menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (26/3/2012). Akibatnya, SPBU tidak dapat beroperasi dan rugi lebih dari Rp 40 juta.

            Awalnya, ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi di jalan veteran, tak jauh dari SPBU 54.65131 tersebut. Tak lama kemudian mereka bergerak menuju SPBU dan menggelar orasi di situ. Sejak pagi SPBU tidak melayani pembelian BBM karena sudah mendapat informasi akan ada aksi di Jalan Veteran dan dikabarkan akan mendukuki SPBU itu.

           "Kita menduduki SPBU ini dengan damai. Kita hanya mengajak kepada rakyat untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM," jelas Muhammad Fikri dalam orasinya.

           Para mahasiswa menduduki SPBU sekitar tiga jam. Mereka hanya melakukan orasi, tidak melakukan tindakan anarkis. Sementara, para pegawai SPBU hanya duduk-duduk melihat jalannya aksi.

         "Habis menduduki SPBU, kita akan aksi ke kantor Dewan (gedung DPD Kota Malang). Kita akan mendesak anggota dewan untuk segera menyampaikan penolakan mahasiswa Malang akan kenaikan harga BBM kepada pemerintah pusat," jelas Afian Noerrahman, penanggungjawab aksi.

            Sementara itu, menurut Sahnaung, Wakil pengawas SPBU yang diduduki mahasiswa, pihaknya sudah menutup SPBU sejak pukul 07.00 WIB. "Karena kami sudah dengar informasi bahwa akan ada mahasiswa demo dan akan menduduki SPBU ini. Jadinya kami tutup," kata dia.

            Ditanya soal kerugian, Sahnaung mengaku, penutupan SPBU mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 40 juta. "Kalau dihitung tutup sejak pukul 07.00 sampai pukul 11.25 kita merugi sekitar Rp 40 hingga Rp 50 juta," katanya.

            Namun, aku Sahnaung, pemilik SPBU tak mempersoalkan kerugian tersebut. "Yang penting aman, tak ada tindakan anarkis dan perusakan. Kita tetap mendukung aksi mahasiswa asal jangan merusak. Makanya, kita memperbolehkan aksi di SPBU ini demi keselamatan SPBU dan para karyawannya," katanya.

____________________________________
Sumber:Kompas.Com

Mulai Agustsus Mobil Plat Merah Jember Pakai BBM Non Subsidi

Kendaraan dinas di Pemkab Jember masih menggunakan Bahan Bakar Minyak(BBM) bersubsidi.Bahkan menurut Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto, hingga bulan Juli mendatang, mobil dinas masih tetap akan menggunakan BBM bersubsidi.

Sugiarto beralasan, kebijakan penggunaan BBM non subsidi untuk mobil plat merah di daerah baru diberlakukan bulan Agustus mendatang.

"Sampai saat ini masih menggunakan BBM bersubsidi, karena kebijakan untuk pemerintah daerah baru diberlakukan per 1 Agustus mendatang," ujar Sugiarto, Jumat (22/6/2012).

Meski begitu, lanjut Sugiarto, pihaknya sudah menghimbau kepada pemakai mobil dinas untuk menghemat biaya perjalanan dinas, salah satunya untuk BBM ini. 

Selain itu, Pemkab Jember tidak akan menambah anggaran dalam APBD 2012 untuk biaya operasional kendaraan dinas, meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan penggunaan BBM non subsidi pada mobil berpelat merah di daerah per 1 Agustus 2012.

Pada APBD 2012 awal, lanjut dia, anggaran operasional BBM sudah ditetapkan dan tidak akan ada penambahan dalam perubahan APBD 2012. 

 __________________________________________

Sumber: Tribun News.Com

Kementerian ESDM Sosialisasikan Stiker BBM Nonsubsidi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan sosialisasi stiker BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas sebagai implementasi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Serang, Rabu.

Mulai 1 Agustus 2012, semua kendaraan dinas, baik yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dipasangi stiker BBM nonsubsidi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, Edy M. Suhariadi mengatakan bahwa stiker berwarna orange bertuliskan "Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi" sebagai tanda bahwa semua kendaraan dinas tidak boleh melakukan pengisian BBM bersubsidi.

"Ini untuk menindaklanjuti instruksi presiden serta Kementerian ESDM, bahwa kendaraan pelat merah, pelat merah yang dihitamkan, atau hitam yang dipalsukan yang merupakan kendaraan dinas, baik itu di pemerintahan, BUMN, maupun BUMD, akan dipasangsi stiker sebagai tanda tidak boleh mengisi premium," kata Edy M. Suhariadi pada Sosialisasi penghematan BBM, Listrik, Manajemen Energi dan Air Tanah kepada aparat pemerintah, BUMN, dan BUMD di Banten.

Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan penghematan BBM untuk Banten akan dimulai 1 Agustus 2012 bersamaan dengan seluruh wilayah di Jawa dan Bali.

_________________________________
Sumber :  Surabaya.Tribunnews.com

Kapolres: Sudah Saatnya Menindak Pengerit BBM

Kapolres Bangka AKBP Pipit Rismanto didampingi Kasat Reskrim Polres Bangka AKP Wedy Mahadi mengimbau masyarakat Bangka untuk menghentikan aktvitas ngerit  maupun menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pasalnya, hal itu meresahkan dan menyulitkan masyarakat lainnya untuk mendapatkan BBM kendaraan mereka. Apalagi, lanjut Pipit Rismanto, berdasarkan hasil penyelidikan solar subsidi yang dibeli para pengerit di SPBU banyak dijual untuk aktivitas penambangan pasir timah.

"Penambangan itu kan jelas kegiatan industri dan dilarang menggunakan BBM bersubsidi jadi hentikanlah pengeritan," kata Pipit Rismanto, Rabu (20/6/2012).

Pipit menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi, yakni mulai dari menyampaikan imbaun secara persuasif, hingga pencegahan dengan menempatkan anggota di setiap SPBU.

Oleh sebab itu, Pipit menegaskan, sudah saatnya melakukan tindakan karena disinyalir mereka yang masih bertahan ngerit BBM di SPBU di Kabupaten Bangka adalah orang-orang tertentu.

"Informasi yang kita terima dari masyarakat akan langsung kita selidiki guna mengungkapnya," kata Pipit.

Di sisi lain, Pipit berharap masyarakat yang mendapati atau memiliki informasi mengenai keterlibtan pihak SPBU atau anggota kepolisian dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi hendaknya segera melaporkan ke Polres Bangka untuk diambil tindakan.

"Termasuk jika mengetahui pihak SPBU menaikkan harga secara sepihak kepada pembeli akan kita tindak," kata Pipit.

Namun, lanjutnya, berdasarkan pengamanan belum ada indikasi keterlibatan pihak SPBU dan anggota polisi.

______________________________________________

Sumber: Bangka Pos